Jual Beli Serangan Anies vs Prabowo soal Demokrasi & Oposisi

tirto.id - Anies Baswedan dan Prabowo Subianto jual beli serangan dalam debat perdana capres yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam. Debat pertama diikuti capres itu membahas mengenai pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan akan publik dan kerukunan warga.

Awalnya dalam segmen ketiga, Anies berkesempatan menjawab pertanyaan moderator mengenai kebijakan apa yang akan dilakukan untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola partai politik. Anies diberikan waktu menjawab selama dua menit.

Dalam kesempatan tersebut, capres nomor urut satu itu menyatakan bahwa lebih dari sekadar partai politik, rakyat tidak percaya proses demokrasi yang terjadi di Tanah Air. Mantan Gubernur Jakarta sebut ketidakpercayaan itu jauh lebih luas daripada partai politik.

“Ketika kita bicara demokrasi minimal ada tiga. Satu, adanya kebebasan berbicara. Kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral dan transparan, jujur, adil, ketiga," kata Anies dalam sesi debat capres.

Soal pertama, Anies melihat bahwa akhir-akhir ini ada dua permasalahan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Kesatu bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik dan kedua angka indeks demokrasi Indonesia yang tercatat juga menurun.

Menurut Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy). Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014).

Kemudian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mencapai 6,71 (2022).

“Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik misalnya Undang-Indang ITE atau Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu," kata Anies.

Persoalan kedua soal oposisi. Menurut Anies minim sekali adanya oposisi saat ini. Sehingga sekarang ujiannya adalah bisakah pemilu dilaksanakan secara netralitas dengan adil dan jujur.

“Ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas daripada persoalan partai politik," imbuh Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung mengenai persoalan partai politik. Menurut Anies, partai politik perlu membalikkan kepercayaan. Dalam hal diperlukan adanya peran negara.

Sebab, kata Anies, masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Sementara biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Baik untuk kampanye, operasional partai, dan semua biaya-biaya lainnya.

“Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar ada transparansi sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reform adalah sistem pembiayaan politik oleh partai politik," terang Anies.

Pernyataan Anies tersebut, kemudian disanggah oleh Prabowo Subianto. Capres nomor urut dua itu menilai Anies terlalu berlebihan mengeluh soal demokrasi. Prabowo bahkan mengingatkan Anies bahwasanya dulu dia pernah menghadapi pemerintahan yang berkuasa dan dia mengusungnya maju menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur," tegas Prabowo dengan nada penuh penekanan.

“Kalau Jokowi ditaktor, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anis. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” kata Prabowo mengungkit sejarah Anies maju Pilgub DKI Jakarta 2017 dan diusung Partai Gerindra.

Tanpa menggebu-gebu, Anies mendapatkan kesempatan kembali untuk menanggapi sanggahan Prabowo. Anies mengatakan, ketika menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Menurut dia, dua-duanya sama terhormat.

“Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat," kata Anies.

Namun sayangnya, kata Anies, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Anies lantas menyentil Prabowo yang dulu bersebrangan dengan sikap Jokowi dan menjadi oposisi. Namun tak lama usai Pilpres 2019, ujungnya Prabowo justru merapat dan masuk Kabinet Indonesia Maju.

“Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha,” kata Anies.

Jual Beli Serangan Bagian dari Strategi

Analisis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai jual beli serangan menjadi taktik dan strategi dari kedua belah pihak. Percikan api bermula dari Prabowo yang nyerang Anies, tapi kemudian di-counter attack kembali oleh Anies.

“Jadi menurut saya Pak Prabowo ingin memojokkan Anies sebagai lawan debat,” kata Kunto kepada Tirto, Selasa (12/12/2023) malam.

Menurut Kunto, ketika Prabowo bisa menang dari Anies yang terkenal pandai beretorika atau bermain kata-kata di panggung debat, maka keunggulan Prabowo sudah tidak bisa dibantah lagi. Dalam hal ini, Prabowo berusaha membuat citra kemenangan itu ke pendukungnya dengan sindiran dan serangan.

“Seakan [Prabowo] menunjukkan Anies tidak bisa apa-apa," imbuh dia.

Akan tetapi, di saat yang sama, kata Kunto, Anies berhasil memancing emosi Prabowo beberapa kali dengan serangan baliknya. Menurut dia, jual beli serangan tersebut berpengaruh terhadap penilaian karakter masing-masing Anies dan Prabowo dari para pemilih.

“Karena, kan, dijual karakter, selain gagasan pasti," kata dia.

Sementara itu, peneliti Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Prabowo pada dasarnya fokus menjual apa yang tengah dikerjakan Jokowi. Sehingga nuansa kritik Prabowo adalah pembelaan pada Anies, bukan soal menjaga pendapat untuk rivalitas.

"Secara umum besar kemungkinan berdampak pada elektabilitas, utamanya Prabowo mengejar loyalis dan simpatisan Jokowi agar secara penuh bergeser ke Prabowo yang saat ini mungkin sebagian masih ada di kubu Ganjar," kata Kurnia kepada Tirto, Selasa (12/12/2023) malam.

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran berada di posisi teratas dengan perolehan 39,3 persen. Perolehan survei tersebut mengungguli Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 16,7 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 15,3 persen.

Dalam rilis survei yang dilakukan secara tatap muka dalam kurun 29 November-4 Desember 2023 itu, menunjukkan adanya pergeseran pemilih di internal PDIP dan pemilih Presiden Joko Widodo. Suara pemilih PDIP yang mendukung Ganjar mengalami penurunan hingga 20 persen.

Sementara dalam survei terbaru Lembagai Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul berada di 45,6 persen. Selanjutnya diikuti pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 23,8 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3 persen.

Survei LSI dilakukan periode 3-5 Desember 2023 melalui wawancara via telepon dengan responden sebanyak 1.426. Sementara tingkat margin of error 2,6 persen serta kepercayaan 95 persen.

Di sisi lain, lanjut Dedi, tema saat ini menjadi momentum juga bagi Anies untuk mengungkap kelemahan pemerintah. Dalam hal ini Prabowo ada di pihak pemerintahan. “Orientasi kritik Anies tentu jelas mengarah pada kubu kontra pemerintah," ujar dia.

Hal senada diungkapkan Analis Politik Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Iman. Ia menilai debat kali ini juga berpengaruh di kelas kritis dan pemilih yang belum menentukan pilihan. Sampai saat ini, beberapa lembaga survei mencatat masih banyak masyarakat belum menentukan sikap pilihannya.

Survei Litbang Kompas periode 29 November-4 Desember 2023 misal, angka undecided voters masih tinggi mencapai 28,7 persen. Sementara menurut hasil survei Populi Center periode 28 November-5 Desember 2023, angka undecided voters mencapai angka 8,1 persen.

Survei lain yang dibuat oleh Arus Survei Indonesia (ASI) pada periode yang sama menghasilkan angka 8,7 persen pada pemilih yang tidak tahu/tidak menjawab ketika disodorkan nama ketiga paslon.

“Karena itu, debat yang saling menyerang akan menjadi preferensi pemilih kritis untuk menentukan pilihan," kata dia kepada Tirto, Selasa (12/12/2023) malam.