tirto.id - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menilai pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah tidak efektif mengentaskan kemiskinan. Menurut dia, masalah kemiskinan harusnya diatasi dengan penciptaan pasar dan lapangan pekerjaan, bukan dengan bansos.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), selama bergulirnya program-program bansos di era Presiden Joko Widodo, rata-rata penurunan penduduk miskin sejak 2014 sampai dengan 2022 hanya berkisar pada 1 persen.
Persentase penduduk miskin pada tahun pertama Jokowi menjabat terdapat sebesar 10,96 persen, sedangkan pada 2022 persentase penduduk miskin masih terdapat 9,57 persen. Adapun hingga Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen atau mencapai sebesar 25,90 juta orang.
“Maka kita membereskan persoalan kemiskinan, ketertinggalan bukan lewat bantuan sosial, tapi dengan mereka dimasukkan ke dalam pasar,” kata Anies dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Sederhananya, kata Anies, yang perlu dikerjakan pemerintah adalah membesarkan dan memperbaiki pasarnya supaya mereka included di dalam pasar. Jika mereka termasuk dalam pasar, maka membereskan kemiskinan tidak lagi dengan cara bagi-bagi bansos.
“Bayangkan kalau tata niaga pertanian kita bereskan, maka petani tidak perlu menerima bansos karena pendapatan dia sudah cukup untuk hidup. Bila tata niaga karet, tata niaga kakao itu diperbaiki, maka petani tidak perlu menerima bansos,” kata Anies.
Menurut Anies, persoalan kemiskinan itu harus diselesaikan juga lewat mekanisme perekonomian. Oleh karenanya, paradigma ini perlu diubah oleh pemerintah agar beban pengusaha juga menjadi lebih kecil.
“Karena bapak ibu akan ditariknya bukan kepada peningkatan pajak untuk bansos, tetapi justru bapak ibu diminta menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa kita menyerap potensi tenaga kerja agar kesejahteraan itu meningkat," terang Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, dengan membesarkan dan memasukkan mereka ke dalam mekanisme pasar, maka distribusi akan menghasilkan prosperity atau kemakmuran. Makin banyak itu dilakukan lewat distribusi lebih baik daripada melakukan redistribusi dengan ambil pajaknya lalu diserahkan.
“Pajaknya bisa dicapai untuk pembangunan bukan dipakai untuk bansos. Karena soal kemiskinannya diselesaikan lewat pasar,” ujar dia.
Meski demikian, Anies mengakui kebijakan ini secara politik kurang populer. Karena, pemerintah masih memiliki pandangan bansos itu merupakan hal yang konkret karena langsung diterima oleh masyarakat.
“Karena kalau ngasih bansos itu konkret 'terima kasih pak saya terima', saya bertransaksi dengan rakyat. Saya berikan A, Anda pilih saya. Gitu kan kira-kira," imbuh Anies.
Tapi sebaliknya, kalau pakai kebijakan mekanisme pasar dan penciptaan lapangan kerja, tidak kelihatan transaksi antara pemimpin dengan rakyatnya. Pada akhirnya, kata Anies, tinggal memilih apakah negeri ini mau dijebak dalam situasi saat ini, atau meningkatkan harga diri masyarakat dengan memiliki pendapatan.
“Kita memberikan kepada semuanya harga diri, karena mereka mendapatkan pendapatan bukan lewat bansos. Tapi punya harga diri,” kata Anies.
Bansos Masih Punya Peran Menurunkan Tingkat Kemiskinan
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan cara yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan itu memang sifatnya multidimensi dan multi pendekatan. Karena masalah kemiskinan itu tidak tunggal dan disebabkan oleh beragam faktor.
Bansos, kata Yusuf, jika dilihat pengaruhnya dan beberapa studi yang meneliti terkait bagaimana kebijakan tersebut, harus diakui juga mempunyai peran dalam upaya menanggulangi atau menurunkan tingkat kemiskinan. Terutama di suatu daerah atau negara.
"Apalagi kalau kita lihat beberapa bentuk dari bansos itu ada yang sifatnya conditional cash transfer," ujar dia kepada Tirto, Selasa (12/12/2023).
Yusuf menuturkan, bantuan sosial itu bisa dicairkan ketika calon penerima mengikuti syarat-syarat yang diharuskan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya misal pemeriksaan ke puskesmas ataupun ada komposisi belanja yang harus dibeli untuk peningkatan protein dalam keluarga.
Beragam persyaratan ini, sebenarnya punya fungsi dalam meningkatkan kualitas hidup penerima terutama dalam jangka panjang. Ini yang kemudian diharapkan ketika kualitas hidupnya mengalami peningkatan, mereka bisa secara mandiri keluar dari tingkat kemiskinan yang dialami dalam periode hidup mereka.
“Namun betul, bansos ini kemudian tidak bisa berdiri sendiri, artinya bansos merupakan satu komponen namun bukanlah komponen utama,” terang dia.
Komponen lain yang kemudian juga penting untuk kebijakan menurunkan tingkat kemiskinan, kata Yusuf, adalah pencipta lapangan kerja itu sendiri. Artinya mereka yang kemudian miskin dan tidak punya akses ke angkatan ataupun lapangan kerja tertentu perlu dirangkul untuk kemudian bisa masuk ke dalam lapangan kerja tertentu.
“Harapannya ketika mereka kemudian sudah masuk ke lapangan kerja tertentu, mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka melalui upah yang mereka terima dari lapangan kerja tersebut," ujar dia.
Namun, kaya Yusuf, lapangan kerja yang akan dimasuki tentu juga harus memenuhi syarat termasuk di dalamnya terkait formalitas dari lapangan kerja tersebut. Karena umumnya, ketika lapangan kerja itu bersifat formal, maka upah yang diterima juga biasanya lebih tinggi atau lebih besar dan bersifat lebih jelas dibandingkan lapangan kerja yang sifatnya informal.
Selain itu, lapangan kerja yang maksud juga perlu punya kriteria untuk menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang besar. Mengingat saat ini, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 berdasarkan data BPS sebanyak 147,71 orang. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 3,99 juta orang dibandingkan Agustus 2022.
“Upaya yang kemudian perlu dilakukan adalah mendorong investasi maupun kebijakan struktural baik yang sifatnya fiskal maupun moneter dalam penciptaan lapangan kerja," ucap Yusuf.
Dia mengatakan, ketika mereka kemudian bisa mendapatkan lapangan kerja yang berkualitas, maka secara bertahap masyarakat juga berupaya atau mampu untuk keluar dari jurang kemiskinan yang mereka alami.
Akan tetapi, kata Yusuf, khusus untuk sektor pertanian memang menjadi perhatian. Mengingat saat ini sektor tersebut masih menjadi yang terbesar dalam ukuran penyerapan ataupun mereka yang bekerja dan karakteristiknya relatif lebih cocok untuk para pencari kerja kita saat ini.
Oleh sebab itu, untuk meningkatkan sektor pertanian dibutuhkan reformasi yang tidak kecil. Artinya upaya untuk pembebasan lahan, pemberian modal kepada para petani baru, dan juga subsidi pupuk merupakan beberapa masalah yang kemudian harus diselesaikan. Terutama ketika ingin mendorong sektor pertanian sebagai salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Bansos Masih Dibutuhkan Masyarakat Miskin Terstruktur
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan persoalan kemiskinan itu harus tahu lebih dulu problematikanya. Sebab, ada yang memang struktural, dia harus dibantu terus dan ada yang karena faktor nonstruktural persoalan ketidakmampuan mereka mendapatkan akses pekerjaan.
"Bansos itu dibutuhkan pada karakteristik miskin tadi yang sangat terstruktur misalnya orang tua, jompo, tidak punya aset dan sebagiannya. Sehingga hidup mereka sangat menggantungkan diri dari bantuan sosial," ujar Tauhid kepada Tirto, Selasa (12/12/2023).
Tapi memang ada masyarakat miskin yang memang dia sebenarnya karena situasi keadaan itu mereka tidak bisa mengakses lapangan pekerjaan. Misalnya katakanlah buruh tani, kemudian para pekerja sektor informal.
“Mungkin ada yang memang harus diberikan bansos, tetapi juga ada yang diberikan dengan katakanlah lapangan pekerjaan,” kata dia.
Tauhid mengakui, gagasan Anies dalam menurunkan angka kemiskinan dengan penyerapan pasar dan perluasan lapangan kerja cukup baik. Dia mencontohkan, lapangan pekerjaan di banyak negara itu bisa melalui pendekatan industrialisasi yang masif dengan labor intensif. Atau cara kedua adalah mereka harus terjun ke sektor-sektor yang mereka mampu terutama di sektor UMKM.
“Nah bagi yang terstruktur memang tidak bisa caranya menerima bansos. Itu juga di banyak negara itu diberikan. Katakanlah tunjangan hidup dan sebagiannya. Cina misalnya memberikan itu dan negara-negara Eropa yang tidak mendapatkan pekerjaan tetap diberikan (bansos)," kata dia.
Tauhid mengatakan, long from-nya itu tidak mudah karena anak-anak generasi berikutnya harus diberikan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagiannya. Tujuannya agar mereka mendapatkan lapangan pekerjaan.
“Mungkin yang kita bisa lakukan tadi, kita mengembalikan lagi industrialisasi dan kemudian bisa menyerap lapangan pekerjaan dan itu merupakan solusi paling konkret daripada bansos. Tapi tidak bisa dihilangkan sama sekali bansosnya, harusnya dikurangi," ujar dia.
Tauhid sendiri tidak menampik, bahwa program bansos masih banyak tidak tepat sasaran. Sehingga perlu verifikasi ulang pendataan by name by address. Karena faktanya, banyak yang tidak berhak tapi masih mendapatkan atau yang berhak belum masuk ke dalam yang diberikan bansos.
“Perbaikan sistem kita, masalah beratnya adalah kita tidak ada dalam kesatuan identifikasi antara misalnya nomor induk kependudukan,” kata dia.
Dia mencontohkan, nomor induk kependudukan di beberapa negara maju sudah terkoneksi dengan nomor rekening di bank. Jadi, tingkat penghasilan seseorang itu terkoneksi dengan bank dan sebagiannya sehingga bisa mudah diverifikasi.
“Di banyak negara maju ketika penghasilan dia kurang dan sebagiannya kelihatan di rekening bank otomatis masuk mereka bantuan sosial. Itu bisa karena terkoneksi dalam satu identitas. Jadi ketahuan mana yang bohong dan mana yang tidak,” kata Tauhid.
Penjelasan Timnas AMIN
Juru Bicara Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra, menjelaskan bahwa Anies telah menekankan pentingnya kemiskinan tidak semata-mata urusan sosial, namun juga ekonomi. Sehingga, kebijakan yang diperlukan tidak hanya bansos, tapi juga penguatan pasar dan kerja sama ekonomi yang berkeadilan.
“Ini seperti model contract farming yang dilaksanakan di Jakarta oleh Gubernur Anies, di mana penyediaan sarapan sehat di puskesmas dan sekolah dilaksanakan bekerja sama dengan koperasi tani dan ternak di kota-kota sekitar Jakarta hingga Jawa Barat," kata Surya kepada Tirto, Selasa (12/12/2023).
Surya memastikan, Anies sendiri tetap akan melaksanakan bansos dan tidak mengecilkan jumlahnya. Rencana malah diperluas dengan memasukkan hal-hal lebih kualitatif seperti ibu hamil, pekerja muda, maupun disabilitas, lansia, yang juga membutuhkan dukungan pemerintah.
Sejurus dengan pemerintah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya juga sempat mengakui bahwa bantuan langsung tunai (BLT) hingga bansos tidak bisa menjadi solusi utama untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.
Sri Mulyani menyebut bahwa BLT, bantuan sosial yang biasanya dikirim ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, transfer maupun pembagian sembako tidak menjadi solusi utama. Namun, dia menjelaskan hal tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat sampai saat ini.
“Kalau dari sisi teori maupun realita, itu memang dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan support pada minimum konsumsi yang mereka bisa dapatkan. Jadi ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli,” tuturnya di sela-sela rapat kerja Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
