tirto.id - Sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kompak memberikan “tiket” ke Khofifah Indar Parawansa untuk maju kembali pada Pilgub Jawa Timur 2024. Terbaru, Partai Gerindra juga memberikan rekomendasi kepada Khofifah agar kembali bertarung dalam pilkada serentak tahun depan.
Khofifah mengabadikan rekomendasi tersebut dalam unggahan instagramnya. Sebagaimana dilihat Tirto, Senin (11/12/2023), Khofifah berfoto dengan Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, sambil memegang surat rekomendasi maju Pilkada Jatim 2024.
“Alhamdulillah, hari ini, Minggu (10/12/2023), di Hotel Double Tree Surabaya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, secara langsung menyerahkan surat rekomendasi Partai Gerindra kepada kami Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal calon gubernur yang akan diusung dalam Pilgub Jatim 2024,” demikian keterangan dalam akun Instagram @Khofifah.ip.
Selain Gerindra, PAN juga sudah mendeklarasikan secara resmi dukungan kepada Khofifah. Hal itu terungkap dalam unggahan sosial media akun PAN. Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, mengungkit amanat KH Hasyim Muzadi yang ingin Khofifah menjadi gubernur.
“Insyaallah nanti Bu Khofifah akan terpilih untuk yang kedua kalinya,” kata Zulhas dalam video tersebut.
Partai Demokrat dan Golkar juga telah memberikan rekomendasi untuk Khofifah. Parpol besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan berharap agar Khofifah mau kembali meminang Emil Dardak sebagai wakilnya. Saat ini, Emil menjabat sebagai wagub dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.
Sementara isyarat Golkar memberikan dukungan kepada Khofifah agar kembali maju pada Pilgub Jatim 2024, sudah terungkap dalam acara HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu.
Bagian dari Barter Politik?
Analis politik dari Surabaya Survey Center, Mochtar W. Oetomo, mengatakan bahwa dukungan sejumlah partai ini berkesesuaian dengan sikap Khofifah yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Hal ini tidak lepas dari parpol yang memberikan rekomendasi adalah partai pendukung capres-cawapres nomor urut 2.
“Jadi nanti konstelasi kurang lebih akan sama dari calon yang didukung oleh koalisi Prabowo dan calon yang didukung oleh koalisi Ganjar,” kata Mochtar, Senin (11/12/2023).
Mochtar mengatakan, kondisi kali ini akan spesial karena Khofifah mendapat rekomendasi jauh sebelum pilkada. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai transaksi politik antara Khofifah dengan partai pendukung Prabowo-Gibran.
“Hanya, kan, ini yang terjadi pada Bu Khofifah, di mana PAN, Gerindra, Golkar jauh hari sudah memberi rekomendasi semacam ini, justru bisa dibaca publik sebagai bagian dari transaksi politik bahwa untuk membuat Khofifah mau mendukung Prabowo-Gibran, maka partai-partai koalisi Prabowo-Gibran sampai harus memberikan rekomendasi sejak awal,” kata Mochtar.
Mochtar menilai, ada dua hal yang menjadi catatan penting. Pertama, Khofifah akan satu langkah lebih maju karena bisa mendapatkan rekomendasi secara cepat. Namun, publik bisa saja menafsirkan aksi Khofifah sebagai politik transaksional karena Khofifah diminta dukung salah satu calon.
“Jadi dinamikanya masih akan sangat dinamis, apalagi calon lain sampai hari ini belum tampak, belum terlihat ketika kita harus menganalisis bagaimana peluang dan sebagainya, itu belum final," kata Mochtar.
Mochtar memprediksi, setidaknya akan ada 3 skenario politik. Pertama, skenario Khofifah melawan kotak kosong. Hal ini bisa saja terjadi bila Prabowo-Gibran menang pemilu karena mereka akan berupaya membangun kekuatan untuk membuat Khofifah melawan kotak kosong.
Skenario kedua adalah PDIP mencalonkan kadernya untuk melawan Khofifah. PDIP bisa maju dengan syarat masih menjadi pemenang terbesar di Jawa Timur. PDIP bisa membawa gerbong Ganjar untuk kepentingan pemenangan Pilkada Jawa Timur.
Lantas, siapa nama kandidat potensial diusung PDIP? Ia melihat PDIP punya banyak bupati atau wali kota yang bisa didorong di Pilkada Jawa Timur, seperti Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, atau Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana yang merupakan anak Seskab Pramono Anung.
Akan tetapi, Mochtar masih melihat ada potensi menjadi 3 paslon. Hal itu dapat dilihat jika PKB mampu maju sendiri di Pilkada Jawa Timur dengan perolehan suara pileg mencukupi. PKB punya Mendes Abdul Halim Iskandar, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, atau Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang notabene adik eks Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.
Ia juga tidak menutup peluang kemungkinan PKB dan PDIP bersatu kembali mengajukan nama lain seperti Saifullah Yusuf layaknya pada Pilkada Jatim 2018.
“Jadi kalau bicara kandidat masih banyak, maka semua, sekali lagi saya tekankan ini akan menjadi sangat tergantung pada hasil pileg dan pemilihan," kata Muchtar.
Sementara itu, analis politik dari Universitas Jember, M. Iqbal, menilai upaya merebut Khofifah adalah pelajaran kubu Prabowo yang kalah di dua pilpres terakhir. Mereka tidak ingin kehilangan suara di Jatim seperti Pilpres 2014 dan 2019.
“Berpijak dari dua pilpres lalu, Prabowo kalah di Jatim. Maka, memasang Khofifah dengan transaksi tiket politik pilgub, KIM berharap bisa mengimbangi pertarungan sengit di Jatim,” kata Iqbal, Senin (11/12/2023).
Iqbal mengatakan, strategi menggaet Khofifah menandakan dua hal. Pertama, mereka ingin segera membuat dampak psikologis bahwa Jatim dikuasai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“KIM mungkin mau show of force ‘superioritasnya’ dengan mengunci jangkar jelajah pemilih Jatim dengan bergegas beri tiket kepada Khofifah maju di Pilgub 2024,” kata Iqbal.
Kedua, kata Iqbal, Koalisi Indonesia Maju, terutama kubu Prabowo butuh garansi karena harus berhadapan dengan dua tokoh besar asal Jawa Timur di kubu lain, yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.
Karena itu, Iqbal menilai, wajar jika Khofifah bisa dapat tiket dari KIM. Akan tetapi, ia khawatir ada blunder politik yang muncul jika Prabowo-Gibran kalah di Pilpres 2024, atau setidaknya harus berjalan dua putaran. Ia mengingatkan, Khofifah akan memiliki beban politik jika Prabowo-Gibran kalah. Ia mengingatkan, pilpres itu di mata pemilih yang terpenting adalah berpusat pada kualitas capres dan cawapresnya.
“Bila realitas pemilih sudah mempunyai penilaian tersendiri pada sosok Gibran dan lingkar kuasa Presiden Jokowi dalam pencapresan Prabowo, maka kehadiran Khofifah sebagai tokoh Jatim dan Muslimat NU sejatinya tidak cukup menentukan. Pada konteks itulah, pencalonan tiket pilgub Khofifah bisa menjadi dilematis,” kata Iqbal.
Iqbal lantas menilai kondisi Khofifah bisa beruba ketika pilpres dan pileg 2024 sudah selesai. Semua masih terbuka dan cair bagi siapa pun calonnya. Bahkan siapa pun sejatinya masih wait and see menunggu hasil akhir pilpres dan pileg. Ia yakin ada beberapa kandidat yang bisa menjadi lawan Khofifah.
“Di luar konteks itu, sejumlah tokoh seperti Wali Kota Surabaya, Wali Kota Pasuruan, Bupati Jember, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Malang dan tokoh lainya dari kader terbaik partai di Senayan saat ini sama-sama terbuka peluang ikut kontestasi Pilgub Jatim melawan Khofifah,” kata Iqbal.
Iqbal menambahkan, pemberian tiket 4 parpol anggota KIM kepada Khofifah juga malah membuka kerumitan baru ketika muncul pertanyaan publik siapa cawagubnya. Ia mencontohkan Demokrat akan tetap menjagokan Emil Dardak sebagai cawagub, sementara PAN sudah benderang akan mencalonkan kader PAN, demikian pula dengan Golkar maupun Gerindra.
“Bila pemberian tiket ini serius dan strategis dengan mengabaikan hasil akhir pilpres dan pileg, justru malah kontraproduktif. Bisa potensial mengganggu soliditas KIM terutama dalam pertarungan elektoral yang sengit pilpres di Jatim. Maka, hampir pasti pemberian tiket ini masih bersifat klaim psikologis saja. Mungkin sebagai strategi psywar menghadapi kerasnya medan tempur Jawa Timur,” kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
