tirto.id - Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penyaluran tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi El Nino.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, bantuan sosial dari pemerintah sering kali masih memiliki mekanisme yang sulit.
Bhima menuturkan, pemerintah berkontradiksi antara pernyataan bahwa fundamental ekonomi kuat dengan gelontoran insentif dan bansos yang cukup besar. Tetapi, perlu dicatat bahwa sebagian insentif yang sering kali diberikan oleh pemerintah masih memiliki birokrasi yang rumit.
“Kita berkaca pada paket kebijakan yang pernah dikeluarkan Joko Widodo dari jilid 1-16 ternyata banyak dikeluhkan pelaku usaha dan masyarakat karena rumit,” ucap Bhima kepada Tirto, Selasa (7/11/2023).
Ia menyoroti, pada bantuan sosial yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) diperlukan perbaikan dan updating data secara berkala. Hal ini untuk tetap bisa menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan.
Bhima membeberkan, pemerintah jika ingin serius dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi harus fokus pada insentif yang disederhanakan. Kebijakan seperti itu yang dinilai mampu mendorong daya beli masyarakat.
“Langsung saja PPN turunkan dari 11 persen ke 8 persen untuk dorong masyarakat belanja,” kata dia.
“Kalau mau populis jangan tanggung. Berbagai bantuan sosial jelang pemilu lebih kental nuansa politisnya, dan berbagai studi menunjukkan gelontoran bantuan sosial yang besar di tahun pemilu efektivitas penurunan kemiskinannya kecil,” sambung dia.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan sejumlah paket bantuan sosial kepada masyarakat, seperti bantuan sosial beras 10 kilogram yang diperpanjang hingga Desember 2023 untuk keluarga miskin.
Selain itu, terdapat bantuan langsung tunai (BLT) Rp400 ribu untuk dua bulan terakhir di tahun ini. Kemudian, BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan juga menyasar keluarga miskin yang berdasarkan data Kementerian Sosial.
DItambah lagi, Sri Mulyani memberi bantuan gratis pajak pertambahan nilai (PPn) yang diberikan untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada November 2023 hingga Juni 2024.
Menteri Keuangan menyebut, paket bantuan sosial banyak dibanjiri mengingat untuk menjaga meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi aka terus terjaga. Selain itu juga di tengah perubahan iklim akibat El Nino yang membuat produksi beras langka dan harga menjadi naik.
"Paket kebijakan ini kami berharap tentu akan memberikan dorongan kepada perekonomian kita. Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06 persen, outlook dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81 persen," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
