Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) Luke Thomas Mahony mengakui adanya kecemasan pasar terkait regulasi ekspor satu pintu ketika pemerintah mengumumkan pembentukan perusahaannya. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan dampak kebijakan tersebut terhadap harga dan kesinambungan ekspor komoditas Indonesia.
Meski demikian, Luke menilai ketidakpastian itu muncul karena pelaku pasar belum mengetahui bagaimana model operasi DSI akan berjalan, termasuk dampaknya terhadap kontrak dan pasokan komoditas Indonesia ke pasar global.
"Sejak pengumuman tersebut, ada tingkat ketidakpastian. Tentu, setelah regulasi dan PP diterbitkan, muncul pertanyaan, 'Apa artinya ini? Apa dampaknya terhadap harga? Apa dampaknya terhadap kesinambungan ekspor?'" ungkap Luke dalam Indonesia Economic Forum 2026 yang disiarkan CNN Indonesia, Senin (7/9/2026).
Menurut Luke, kekhawatiran terbesar pelaku pasar bukan hanya mengenai harga. Mereka lebih membutuhkan kepastian mengenai kelangsungan arus ekspor, terutama karena mulai mempersiapkan kontrak untuk 2027.
Untuk meredam kekhawatiran tersebut, ia mengatakan DSI aktif berkomunikasi dengan berbagai pelaku dalam rantai perdagangan komoditas. Mereka antara lain produsen, asosiasi, hingga pelaku pasar dan trader.
Komunikasi tersebut dilakukan untuk memahami kebutuhan setiap pihak sekaligus menjelaskan model bisnis dan pola operasi DSI, terutama untuk memastikan kebijakan ekspor satu pintu tidak mengganggu kelancaran perdagangan.
"Bagi pelaku pasar, meskipun harga penting, mereka juga menghargai kesinambungan, kelancaran arus ekspor, dan kepastian produk," kata Luke.
Dia mengatakan pendekatan tersebut mulai meningkatkan kenyamanan pelaku pasar terhadap keberadaan DSI. Menurutnya, setelah memahami tujuan dan model bisnis DSI, pelaku pasar cenderung lebih mendukung pembentukan perusahaan tersebut.
"Setelah kami menjelaskan model bisnis dan tujuan DSI, mereka menjadi lebih tenang. Mereka sangat mendukung apa yang sedang kami lakukan," ujarnya.
Luke menegaskan DSI tidak dibentuk untuk mengganggu mekanisme pasar. Perusahaan tersebut, kata dia, ingin berperan sebagai market enabler dengan menjembatani informasi pemerintah dan kebutuhan komersial pasar.
Salah satu caranya adalah meningkatkan visibilitas perdagangan komoditas melalui pemanfaatan data yang sudah tersedia di kementerian dan lembaga. Data tersebut kemudian akan dilengkapi dengan informasi dari sisi transaksi komersial antara pembeli dan penjual.
Menurut Luke, informasi tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana harga dan nilai suatu komoditas terbentuk dalam sebuah transaksi.
"Artinya, kita tidak hanya dapat menganalisis transaksi dan mengumpulkan data yang sudah ada, tetapi juga menambahkan data tambahan, seperti negosiasi komersial antara pembeli dan penjual di mana harga akhirnya ditetapkan serta faktor-faktor lain yang juga penting," kata Luke.
Informasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi yang dilakukan DSI. Luke mengatakan pihaknya membutuhkan kontrak komersial antara eksportir dan pembeli untuk memahami berbagai ketentuan yang melekat dalam transaksi ekspor.
"Sebagai bagian dari kami melakukan verifikasi, bagian utama dari informasi yang kami butuhkan adalah kontrak komersial antara pembeli dan penjual. Dan di situlah terdapat berbagai ketentuan komersial, baik spesifikasi produk, pembiayaan, maupun berbagai pengaturan yang perlu dipertimbangkan," ujarnya.
Data dan informasi tersebut nantinya digunakan untuk mengidentifikasi flag atau anomali dalam transaksi. Namun, Luke menekankan bahwa temuan anomali tidak serta-merta berarti telah terjadi pelanggaran.
"Dan ketika kami mengidentifikasi hal tersebut, itu tidak berarti ada sesuatu yang salah. Kami kemudian akan mengomunikasikannya, meminta tanggapan, dan kemudian menyampaikannya kepada otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan mandat mereka," kata Luke.
Dengan mekanisme tersebut, DSI tidak mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga dalam melakukan penindakan. Perannya adalah memberikan tambahan informasi dan perspektif komersial yang dapat digunakan pemerintah untuk menindaklanjuti transaksi yang dinilai memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Luke mengatakan pendekatan tersebut membuat DSI perlu memahami dinamika pasar secara langsung. Menurutnya, perusahaan harus memastikan kepentingan komersial para pelaku pasar tetap diperhitungkan, termasuk dalam menentukan harga dan ketentuan transaksi yang wajar.
"Jadi, secara fundamental, kami harus mendengarkan pasar, kami harus memahami pasar, dan kami harus mewakili pasar ketika menyangkut harga yang adil dan ketentuan komersial yang adil," ujar Luke.
Karena itu, menurut Luke, ukuran keberhasilan DSI pada tahun pertama bukan hanya seberapa banyak potensi kebocoran nilai yang dapat dideteksi. DSI juga harus mampu menjaga kelancaran arus ekspor dan memberikan kepastian kepada pelaku pasar.
"Bagi saya, keberhasilan berarti kami mampu mempertahankan arus dan kesinambungan ekspor, sekaligus mulai membangun tingkat kepercayaan dan kredibilitas di pasar," kata Luke.
Dia menambahkan, keberhasilan tersebut pada akhirnya akan terlihat dari keputusan pembeli global untuk tetap memilih komoditas Indonesia dibandingkan sumber alternatif.
"Bagi saya, keberhasilan adalah ketika pembeli, misalnya pembangkit listrik di Jepang, memilih Indonesia dibandingkan sumber alternatif berikutnya," ujarnya.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Hendra Friana
