Ambisi AS atas Greenland dan Retaknya Tata Dunia Internasional

tirto.id - Belum genap setahun Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS), dua kebijakannya telah membuat heboh tatanan hukum internasional, yang selama ini menjadi kesepakatan banyak negara.

Kebijakan tersebut terkait wacana Trump untuk menganeksasi Greenland. Wilayah yang tercatat, baik secara de jure maupun de facto, bagian dari Kerajaan Denmark (dengan otonomi khusus). Upaya itu menyusul inisiatif sebelumnya yang tak kalah kontroversial, Pemerintahan Trump menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan mengatakan akan mengendalikan minya di sana.

Wacana Trump untuk menguasai Greenland, memang belum terungkap secara langsung sebagai pernyataan publik. Namun dalam pernyataan terakhirnya, Trump menyerukan untuk melindungi Greenland dari ancaman serangan Rusia dan Cina.

"Negara-negara harus memiliki dan Anda membela kepemilikan, Anda tidak membela sewa. Dan kita harus membela Greenland," kata Trump kepada wartawan pada Jumat (9/1/2026), menanggapi pertanyaan BBC.

Upaya awal Trump untuk "memiliki" Greenland adalah dengan membelinya. Melalui pernyataan Gedung Putih, upaya membeli Greenland terasa memungkinkan, karena AS memiliki kesamaan dengan Denmark sebagai sesama negara anggota NATO.

Meski demikian, upaya dengan pemaksaan tetap menjadi opsi yang terbuka bila pembelian tak bisa dilakukan.

Tidak terima dengan pernyataan Trump maupun anak buahnya, terkait upaya perebutan Greenland, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen dan PM Greenland Jens-Frederik Nielsen memperingatkan AS untuk menghormati garis kedaulatan dan teritorial yang telah disepakati. Keduanya, mengingatkan AS untuk tak melanggar batas terutama mengenai pencaplokan Greenland dengan apapun cara dan tujuannya.

Walaupun kehebohan upaya AS dalam mencaplok Greenland baru terdengar belakangan, namun sesungguhnya upaya aneksasi tersebut telah telah diwacanakan jauh sebelum Trump menjadi presiden.

Dalam sebuah laporan berjudul 'A Report on the Resources of Iceland and Greenland', yang disusun pada 1868 oleh Benjamin Mills Peirce dan Departemen Dalam Negeri AS, dituliskan bahwa negara Paman Sam telah lama mengincar wilayah yang diselimuti lapisan es tersebut.

Dalam laporan tersebut tercatat bahwa Pemerintah AS telah meneliti segala bentuk potensi sumber daya alam yang bisa ditambang menjadi pemasukan bagi devisa negara. Namun yang terpenting dalam rekomendasi laporan tersebut adalah penguasaan geopolitik sebagai negara adikuasa.

Meski pada akhirnya, proposal yang mempertimbangkan untuk membeli Greenland dan Islandia tersebut gagal karena tak disetujui oleh Kongres AS.

Tak Hanya AS, Cina Juga Mengincar Greenland

Ide untuk memiliki Greenland, bukan hanya dipegang AS, salah satu seteru dagang mereka, Cina juga memiliki hasrat serupa.

Dalam laporan terbaru CSIS disebutkan bahwa Cina telah melancarkan sejumlah intrik untuk meninggalkan jejak di Greenland, salah satunya adalah dengan membentuk kebijakan 'Polar Silk Road' atau 'Jalur Kutub Sutra' pada 2018.

Dalam laporan tersebut disampaikan jika Cina berani mengklaim diri sebagai negara dekat Greenland atau istilah yang mereka buat sendiri: Near-Arctic State. Klaim ini membuat Cina percaya diri untuk membangun koridor perdagangan dan energi strategis melewati wilayah arktik yang meliputi Greenland dan sekitarnya.

Tidak seperti AS yang secara terbuka menyatakan minatnya untuk menguasai Greenland, Cina melakukan pendekatan diplomasi lunak, soft diplomacy, dalam upaya memperkuat pengaruh di wilayah tersebut.

Tercatat perusahaan asal Cina, China Shenghe Resources, berinvestasi dan membangun smelter di Greenland. Perusahaan tersebut fokus dalam menambang mineral di wilayah Kva Fjeld. Dengan investasi sejak 2018, China Shenghe Resources menjadi perusahaan tambang terbesar kedua yang beroperasi di Greenland.

Upaya Cina dalam berinvestasi di Greenland sempat dijegal oleh AS dan sekutunya dengan cara melawannya melalui kongsi bisnis untuk menanamkan modal di wilayah Artika. Meski demikian, dalam catatan CSIS, Greenland yang menjadi bagian negara barat tetap akan bersikap realistis dalam hal ekonomi.

Disebutkan bahwa Greenland masih membutuhkan sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang seperti transportasi, energi hingga fasilitas publik.

"Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland menegaskan bahwa meskipun kemitraan dengan negara-negara Barat lebih diutamakan, keterbatasan investasi dapat memaksa Greenland membuka diri terhadap mitra lain, termasuk Cina," tulis laporan yang rilis 8 Januari 2026 itu.

Mungkinkah Ambisi AS Untuk Caplok Greenland Memicu Perang Dunia Ketiga?

Wacana aneksasi Greenland yang hendak dilakukan oleh AS ternyata terinspirasi dari tindakan Rusia saat melakukan hal serupa terhadap Krimea. Pengajar Kajian Wilayah Amerika,

Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Jelang Ramadhan, menyampaikan hal itu.

Dia berpendapat tindakan Rusia dalam menganeksasi Krimea hingga Donbask, pada tahun 2015, tidak mendapat sanksi atau hambatan dari pihak manapun. Ini memberi inspirasi bagi AS untuk menirunya.

Oleh karenanya, sosok yang akrab disapa Jeje tersebut berkeyakinan bahwa pencaplokan Greenland sangat besar terjadi karena ketiadaan hambatan yang berarti dari masyarakat internasional.

"Aneksasi ini sangat mungkin dilakukan melihat perilaku Rusia yang juga tidak mengalami hambatan atau pertentangan berarti ketika aneksasi Krimea hingga Donetsk, dan Luhansk dilakukan," kata Jeje saat dihubungi Tirto, Rabu (14/1/2026).

Jeje menilai apabila keinginan AS untuk menganeksasi Greenland tak dihentikan maka tatanan global akan menjadi rusak. Buntutnya negara di dunia melazimkan penyelesaian masalah internasional lewat pendekatan anarkisme dan kekerasan tanpa adanya struktur.

"Dengan pola unilateralisme AS dan upayanya mengukuhkan hegemoni global, AS juga akan mematikan tatanan Dunia Barat dan mengembalikannya ke era anarkisme dan kekerasan struktural antarnegara berkepentingan," tegasnya.

Walaupun berpotensi merusak tatanan global, Jeje berkeyakinan tindakan AS tak akan membawanya ke dalam kancah perang dunia seperti puluhan tahun lalu. Skenario terburuk yang mungkin terjadi adalah NATO sebagai organisasi yang diikuti oleh AS, juga Denmark–bersama beberapa negara Eropa lainnya–akan bubar. Kelanjutannya AS akan menjadi musuh bersama negara-negara Amerika Selatan serta Eropa Barat.

"Tentunya ini tidak memicu perang dunia global, namun keniscayaan keretakan bahkan sampai keruntuhan NATO sangat mungkin terjadi. Tidak bisa dikatakan perang dunia karena pihak-perang yang bersitegang dengan AS hanya beberapa negara Amerika Selatan dan Eropa Barat," terangnya.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Hal serupa juga disampaikan oleh Co-Founder and Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Wijayanto Samirin. Dia menilai perang dunia tidak akan terjadi apabila Greenland diakuisisi oleh AS.

Hal terburuk yang dapat terjadi, menurut dia, adalah AS sebagai negara adikuasa akan ditinggalkan oleh sekutunya. Menurutnya, kekuatan soft power yang selama ini menjadi andalan AS, perlahan memudar akibat kebijakan ugal-ugalan Trump seperti wacana aneksasi Greenland dan penangkapan Maduro.

"Aneksasi Venezuela dan Greenland membuat AS kehilangan soft power yang sudah ia bangun sejak lama. Indikasi ini sangat jelas, termasuk di antaranya AS keluar dari 66 organisasi internasional dan membubarkan USAID. Di sisi lain, Cina dan Rusia justru akan memanen keuntungan strategis," kata Wijayanto.

Wijayanto berkeyakinan bahwa wacana penguasaan Greenland hanya akan berhenti dalam kertas kebijakan, karena menuai penolakan besar dari dalam maupun luar negeri. Walaupun Partai Republik, tempat Trump bernaung, ikut gencar memperjuangkannya agar bisa lolos di kongres AS.

"Aneksasi Greenland menurut saya tidak akan terjadi, Trump akan mendapat perlawanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, khususnya Eropa," ungkapnya.

Dampak ke Indonesia dari Upaya AS Akuisisi Greenland

Menanggapi isu akusisi Greenland, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang mengingatkan Pemerintah AS untuk mematuhi prinsip kedaulatan wilayah dan integritas teritorial. Yvonne menyampaikan agar AS dan negara yang berkepentingan lainnya dalam isu Greenland, untuk tidak menggunakan kekerasan dalam proses penyelesaiannya.

"Kita secara konsisten mendukung kepatuhan penuh terhadap hukum internasional, termasuk prinsip kedaulatan wilayah, integritas teritorial dan larangan penggunaan ancaman atau kekerasan dalam hubungan antar negara, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB," kata Yvonne kepada Tirto di kantor Kemlu, Rabu (14/1/2026).

Dia juga mengingatkan kepada seluruh pihak baik AS, Greenland, Denmark dan negara berkepentingan lainnya untuk berhati-hati dan tidak mengambil tindakan gegabah dalam menyelesaikan potensi konflik lintas negara Artika tersebut. Dia khawatir akan timbul eskalasi dan ketegangan global jika tak diselesaikan secara cermat dan penuh kewaspadaan.

"Tentunya pemerintah kita menyerukan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dari tindakan atau pernyataan yang dapat memprovokasi atau meningkatkan ketegangan. Jadi kita seperti biasa fokus jalur dialog yang konsultatif untuk menyelesaikan setiap perbedaan yang ada," jelasnya.

Meski isu pencaplokan Greenland secara geografis jauh dari Tanah Air, namun dampaknya tetap dirasakan oleh Indonesia. Wijayanto dari PPPI menegaskan bahwa Indonesia akan menuai imbas ekonomi dan politik yang tidak kecil. Melemahnya nilai rupiah dan anjloknya investasi jadi dampaknya. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk menaruh harta mereka di sektor emas.

"Dinamika politik dunia akan meningkat, investor akan fly to quality dengan memilih investasi dengan denominasi hard currency atau emas. Rupiah berpotensi semakin melemah. Jika ini terjadi, maka Indonesia akan mendapatkan dampak ekonomi dan politik yang tidak kecil," kata Wijayanto.

Sementara terkait dampak lingkungan, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengungkapkan apabila AS berhasil menguasai Greenland maka akan menjadi alarm bahaya bagi kondisi iklim dunia. Hal itu dikarenakan, AS akan menjadikan Greenland sebagai area tambang dan mengeruk semua sumber daya mineral di dalamnya.

"Rencana aneksasi wilayah Greenland yang dimotori oleh Presiden Trump sangat nyata untuk mengeruk kandungan sumber daya mineral dan minyak di wilayah ini," kata Arie.

Arie menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara terdampak dari keserakahan AS yaitu dengan mencairnya lapisan es dan menaikkan jumlah volume air laut dan membanjiri kawasan kepulauan di Khatulistiwa.

"Krisis iklim akan berdampak secara global termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara yang paling rentan dan terdampak dari perubahan iklim. Diperparah lagi kemampuan adaptasi masyarakat indonesia masih terbatas, artinya korbannya akan berlipat dari pada negara-negara maju termasuk Amerika," katanya.