Penduduk Greenland Tolak Jadi Warga AS Meski Trump Ancam Caplok

tirto.id - Penduduk Greenland tegas menolak jadi warga Amerika Serikat (AS). Hal ini diutarakan dalam pernyataan bersama lima pemimpin partai di negara Inuit Nunaat tersebut.

Pernyataan sikap tersebut merupakan respons dari pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang kembali mengutarakan keinginannya untuk merebut wilayah Greenland.

"Kami tak akan membiarkan Rusia dan Tiongkok mengokupasi Greenland. Itulah yang akan terjadi jika kita tidak melakukannya [merebut kepemilikan Greenland]," kata Trump pada Jumat lalu, dikutip dari The Guardian, Sabtu (10/1/2026)

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pertemuan dengan para eksekutif minyak dan gas Gedung Putih. Kali ini, pernyataan Trump diucapkan dengan bau ancaman.

"Kami akan melakukan sesuatu dengan Greenland, baik dengan cara baik-baik maupun cara yang sulit," katanya.

Menukil BBC News, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Denmark pada pekan depan.

Greenland kini merupakan wilayah semi-otonom di bawah kuasa Denmark. Wilayah di Samudra Arktik itu merupakan bekas koloni Denmark pada masa kolonialisme.

Warga Greenland Ingin Memutuskan Masa Depan Sendiri

Secara konsisten, rakyat Greenland menolak mentah-mentah keinginan Trump untuk mencaplok kawasan tertutup es itu. Dalam pernyataan bersama lima pemimpin partai Greenland, mereka ingin memutuskan masa depan mereka sendiri.

"Kami tak ingin jadi warga Amerika Serikat, kami juga tak ingin jadi warga Denmark. Kami ingin menjadi warga Greenland," tutur pernyataan bersama tersebut.

Lebih lanjut, kelima pemimpin partai politik Greenland menekankan bahwa masa depan Greenland adalah milik warga Greenland.

"Tak ada satupun negara yang boleh ikut campur. Kami harus menentukan nasib kami sendiri, tanpa tekanan untuk membuat keputusan tergesa-gesa, tanpa penundaan dan campur tangan negara lain," kata mereka.

Dalam pernyataan bersama itu, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen turut ambil bagian selaku pemimpin Partai Demokraatit. Selain Nielsen, pernyataan bersama itu juga ditandatangani oleh eks PM Greenland Múte B. Egede selaku pemimpin partai Inuit Ataqatigiit. Ada pula Pele Broberg (Partai Naleraq), Aleqa Hammond (Partai Nunatta Qitornai), dan Aqqalu C Jerimiassen (Partai Atassut).

Keinginan untuk menganeksasi Greenland sebelumnya terus diutarakan AS dan kini makin gencar diutarakan oleh pemerintahan Trump. Trump sudah mengungkapkan keinginannya secara publik sejak masa kepresidenan pertamanya pada 2019 lalu, berujar bahwa ia ingin membeli Greenland dari Denmark.

Namun, kala itu Denmark menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa wilayah itu "tidak untuk dijual". Seturut jajak pendapat pada 2025 lalu, ide mengintegrasikan Greenland dengan AS ditolak oleh mayoritas penduduk negara Inuit Nunaat itu.

Sebanyak 85 persen penduduk Greenland menolak ide Trump. Pun, di AS, hanya 7 persen penduduk AS yang sepakat dengan gagasan invasi militer AS ke wilayah tutupan es terbesar kedua setelah Antartika itu.

Akan tetapi, kekhawatiran komunitas internasional akan masa depan Greenland meningkat belakangan setelah Trump menjalankan operasi militer di Venezuela pada 3 Januari lalu. Terlebih, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, pasa 5 Januari lalu mengungkapkan bahwa invasi militer AS ke Greenland berarti berakhirnya "NATO dan keamanan" pasca Perang Dunia II.

Sejak Perang Dunia II, AS telah memiliki pangkalan militer yang beroperasi di ujung barat laut Greenland. Lebih dari 100 personel militer AS ditempatkan di sana secara permanen hingga kini.

Akan tetapi, Trump menyatakan pada Jumat bahwa "perjanjian sewa" pangkalan militer tidak cukup. Menurut Trump, AS tak bisa mempertahankan Greenland tanpa kepemilikan atas wilayah tersebut.

"Negara harus memiliki kepemilikan [atas wilayah] dan mempertahankannya di atas itu. Anda tidak bisa mempertahankan kesepakatan sewa. Dan kami harus mempertahankan Greenland," tuturnya.

Dalam banyak kesempatan, Trump menyatakan bahwa kepemilikan AS atas Greenland penting untuk keamanan nasional. Ia berulang kali menyatakan kekhawatirannya terkait pangkalan militer Rusia dan Cina di dekat Greenland.

Namun, pemimpin konfederasi serikat pekerja Greenland (SIK), Jess Berthelsen, menolak tuduhan Trump. Dalam wawancara kepada The Guardian, Berthelsen menyatakan bahwa warga Greenland tak melihat adanya kapal perang Rusia dan Tiongkok di perairan mereka.

Greenland sendiri selama ini menjadi wilayah luas dengan pemukiman tersentral yang terbatas. Tutupan es dan sulitnya medan membuat tak semua wilayah dapat dijadikan pemukiman manusia. Akan tetapi, meskipun begitu, belakangan wilayah ini banyak diminati karena cadangan mineral langka yang kaya.