Peta Greenland, Milik Siapa, & Kenapa Denmark Waswas dengan AS?

tirto.id - Berdasarkan peta dunia, Greenland berada di wilayah Amerika Utara, namun kuasa atasnya kini dimiliki oleh Denmark. Keinginan Amerika Serikat (AS) untuk mencaplok wilayah tersebut belakangan membuat Denmark waswas dan melayangkan kritik terbuka.

Di Benua Amerika Utara, Greenland merupakan pulau besar yang diapit oleh Samudra Arktik dan Atlantik Utara. Ia kerap digambarkan sebagai dataran luas tertutup salju yang ada di sisi timur laut Kanada dan barat laut Islandia.

Visualisasi Greenland yang selalu tertutup salju memang bukan tanpa alasan. Mayoritas wilayah seluas 2,16 juta kilometer persegi itu memang tertutup lapisan es. Ia merupakan bentang es dengan volume lapisan beku terbesar kedua di Bumi setelah Antartika.

Belakangan, Greenland jadi sorotan terkait ambisi AS untuk menjadikannya wilayah mereka. Ambisi yang sudah diisyaratkan sejak lama itu kini digencarkan lagi oleh pemerintahan Donald Trump, hingga Denmark mengeluarkan pernyataan resmi demi mencegah hal tersebut terjadi.

Greenland Milik Siapa & Kenapa Denmark Khawatir Dicaplok AS?

Kini, Greenland bisa dibilang sebagai setengah negara. Sekitar 58.000 warga Greenland memiliki otonomi sendiri untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Mereka memiliki pemerintahan yang otonom. Namun, mereka tak sepenuhnya merdeka.

Greenland memiliki sejarah panjang sebagai wilayah koloni bangsa Eropa, yakni Kerajaan Denmark. Hal tersebut terjadi sejak 1721 silam.

Status wilayah koloni Greenland baru berakhir pada 1953, ketika itu Greenland diubah statusnya jadi sepenuhnya bagian dari Denmark, diintegrasikan sebagai salah satu provinsi dari negara Nordik itu.

Secara konstitusional, kala itu Greenland setara dengan Kopenhagen sebagai wilayah resmi Denmark. Penduduk Greenland juga memiliki kewarganegaraan Denmark, selayaknya penduduk Kopenhagen.

Namun, pada 1979, penduduk Greenland menuntut kuasa untuk memerintah diri mereka sendiri. Pada tahun itu, Greenland mengadakan referendum. Referendum itu menghasilkan keputusan untuk menjadikan Greenland sebagai wilayah otonom.

Sejak itu, Greenland memiliki lembaga pemerintahan eksekutif dan legislatif sendiri yang berfungsi untuk membentuk kebijakan mandiri secara terbatas, meliputi sektor pendidikan, layanan sosial, kesehatan, dan perikanan.

Pada 2009, penduduk Greenland kembali melakukan referendum supaya mereka mendapatkan kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan sendiri.

Referendum itu membuat Greenland kini mendapatkan status otonomi penuh dalam hal domestik. Mereka memiliki pemerintahan sendiri yang mengurusi semua masalah dalam negeri.

Akan tetapi, Denmark masih memiliki kuasa atas mereka dalam hal pertahanan, kehakiman, dan kebijakan luar negeri. Kini, Greenland jadi wilayah otonomi dari Kerajaan Denmark, jadi anggota konfederasi kerajaan Nordik itu.

Belakangan, pemerintahan Donald Trump di AS menggencarkan kampanye untuk mencaplok wilayah Greenland dari Denmark.

Pada Maret 2025 lalu, di hadapan Kongres AS, Donald Trump menyebutkan keinginannya untuk menguasai Greenland. Dalam ambisinya, Greenland ia sebut penting "untuk keamanan nasional dan keamanan internasional".

Trump bahkan menyerukan penduduk Greenland untuk mengusung referendum kembali dan memasukkan AS sebagai alternatif di dalamnya.

"Jika Anda memilih [referendum], kami menyambut Anda di Amerika Serikat," tutur Trump kala itu.

Kemudian, pada Minggu (4/1/2026), Katie Miller, istri dari salah satu ajudan senior Trump, mengunggah gambar peta Greenland di akun X miliknya. Peta tersebut disunting dengan menambahkan bendera AS di seluruh cakupan wilayah Greenland.

"SEGERA," tulis Katie dalam keterangan pada gambar tersebut.

Hal tersebut kemudian membuat Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, kesal dan meminta AS untuk menyetop kampanye pencaplokan Greenland.

"AS tidak berhak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara di Kerajaan Denmark," kata Frederiksen pada Senin (5/1), dikutip dari BBC.

Meskipun, dalam sejarahnya, AS berulang kali mengungkapkan keinginan untuk merebut Greenland, kampanye pencaplokan ini kembali menguat setelah serangan AS ke Venezuela pada Sabtu (3/1) lalu.

Sehari setelah penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Trump berbicara kepada wartawan setempat tentang rencananya untuk menguasai Greenland.

"Kita memerlukan Greenland untuk keamananan nasional. [Greenland] sangat strategis. Sekarang, Greenland dipenuhi kapal Rusia dan Tiongkok di banyak tempat," katanya pada Minggu.

Menurutnya, alasan keamanan itu jadi hal utama yang melatarbelakangi ambisinya, yakni untuk mencegah berdirinya pangkalan militer Rusia dan Tiongkok di dekat perairan Greenland.

Seturut Arctic Institute Paper, Tiongkok dan Rusia dilaporkan memang telah membangun pangkalan militer di sana selama beberapa tahun ke belakang. Namun Greenland belakangan banyak diminati karena cadangan mineral yang ada di sana.

Greenland disebut memiliki cadangan mineral alami yang langka, seperti uranium dan besi.

Kampanye serupa juga sebenarnya pernah disampaikan Trump ketika periode pemerintahan pertamanya pada 2019 lalu. Kala itu Trump mengatakan keinginannya untuk membeli Greenland dari Denmark, namun ditolak mentah-mentah.

Publik Greenland sendiri menolak ambisi Trump. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menyebut kampanye yang digencarkan pemerintahan Trump sebagai "fantasi" dan meminta mereka menyudahinya.

"Tak ada lagi tekanan. Tak ada lagi sindiran. Tak ada lagi fantasi akan aneksasi. Kami terbuka untuk berdialog. Kami terbuka untuk diskusi. Tapi ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional," katanya, dikutip dari BBC.