AI Masuk ke Ranah Militer, Mengapa Kita Harus Waspada?

tirto.id - Di tengah kemelut perang rudal Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, CEO Anthropic, Dario Amodei, menyatakan penolakannya terhadap tawaran Pentagon—Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS)—perihal kerja sama kecerdasan buatan (AI) dalam basis militer.

Amodei mengatakan, Pentagon sempat mengancam membatalkan kontrak senilai 200 juta dolar AS dan menaruh label buruk bagi Anthropic, kalau permintaan mereka tak dipenuhi. Adapun per,intaan Departemen Pertahanan AS itu menyangkut penghapusan pencegahan keamanan dari model kecerdasan buatannya dan memberikan akses tanpa batas kepada militer AS terhadap kemampuan AI-nya.

Diketahui bahwa Anthropic memiliki produk AI yang bernama Claude. Dikutip dari Guardian, Anthropic khawatir bahwa teknologi mereka yang diutak-atik oleh Pentagon berpotensi menjadi alat senjata pemusnah massal tanpa perlu campur tangan manusia.

"Preferensi utama kami adalah untuk terus melayani Departemen dan para prajurit kami—dengan dua pengamanan yang kami minta tetap berlaku. Kami tetap siap untuk melanjutkan pekerjaan kami untuk mendukung keamanan nasional Amerika Serikat," kata Dario, akhir Februari 2026 lalu.

Anthropic memang terikat kerja sama dengan Pentagon dalam hal penggunaan AI untuk militer. Nilai kontrak proyeknya mencapai 200 juta dolar AS atau senilai atau senilai Rp3.377 triliun. Duit tersebut dibagi dengan Google dan OpenAI yang terlibat dalam kerjasama AI dan militer.

Dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwa produk AI milik Anthropic telah digunakan dalam operasi militer saat penggulingan rezim sekaligus penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh AS. Anthropic terlibat dalam kegiatan militer tersebut dengan mengaktifkan AI dalam penerbangan drone nirawak yang disebutkan dapat tetap beroperasi meski telah terputus dengan sinyal.

Meski demikian, rival dari Anthropic yaitu OpenAI memilih jalan berbeda yaitu menerima kesepakatan kerja sama dengan Pentagon. OpenAI melalui sang CEO, Sam Altman, berkeyakinan kolaborasi tersebut justru menjadi jaminan keselamatan bagi pelanggan dan pengakses AI.

"Keamanan AI dan penyebaran manfaat yang luas adalah inti dari misi kami. Dua prinsip keamanan terpenting kami adalah larangan pengawasan massal domestik dan tanggung jawab manusia atas penggunaan kekuatan, termasuk untuk sistem senjata otonom. Departemen Perang menyetujui prinsip-prinsip ini, mencerminkannya dalam hukum dan kebijakan, dan kami memasukkannya ke dalam perjanjian kami," kata Altman dalam cuitannya di X, Sabtu (28/2/2026).

Altman menekankan bahwa Pentagon siap menjamin bahwa OpenAI akan tetap menjadi perusahaan yang mandiri dalam hal keamanan data para pelanggan. Dia mengklaim bahwa pihak Departemen Pertahanan siap menghormati seluruh klausul mengenai keselamatan dan keamanan sehingga mereka tak menjadi martir atas serangan perang melalui AI.

"Kami juga akan membangun pengamanan teknis untuk memastikan model kami berperilaku sebagaimana mestinya, yang juga diinginkan oleh Departemen Perang. Kami akan menerapkan FDE untuk membantu model kami dan untuk memastikan keamanannya, kami hanya akan menerapkannya pada jaringan cloud," ujarnya.

Altman juga menegaskan bahwa Pentagon tak pilih kasih dalam membuat kesepakatan kerja sama di bidang teknologi. Dia berharap bahwa isi nota kesepakatan antara OpenAI dengan perusahaan digital lainnya tetaplah sama tanpa berat sebelah dengan apapun alasannya.

"Kami tetap berkomitmen untuk melayani seluruh umat manusia sebaik mungkin. Dunia ini rumit, kacau, dan terkadang berbahaya," tegasnya.

Menolak Jadi Alat Militer, Anthropic Diganjar Sanksi

Meski pernah berkongsi bersama dan berkomitmen terhadap pertahanan AS, sikap Anthropic yang menolak kerja sama dengan Pentagon dianggap perlawanan.

Pemerintah AS mengancam labelisasi perusahaan tersebut dengan istilah "supply chain risk". Istilah ini kerap digunakan pemerintah AS untuk memberi stigma terhadap produk yang berasal dari negara-negara lawan.

Bahkan, Pentagon disebutkan tak segan untuk menggunakan Defense Production Act of 1950—sebuah produk undang-undang sejak era perang dingin—untuk diterapkan kembali demi memaksa Anthropic demi bisa ikut serta dalam haluan negara.

Menanggapi segala bentuk ancaman, Amodei menekankan bahwa pihaknya mempertanyakan atas sikap Pentagon kepadanya dan Anthropic. Menurutnya, Pentagon dapat dengan leluasa berbisnis atau membangun kesepakatan dengan pihak manapun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dario menilai jika perusahaannya tak cocok dengan pemerintahan saat ini, maka dia dapat mencari partner lain yang se-visi dan misi tanpa perlu ada paksaan maupun tekanan.

"Jika Departemen memilih untuk menghentikan kerja sama dengan Anthropic, kami akan bekerja untuk memfasilitasi transisi yang mulus ke penyedia lain guna menghindari gangguan pada perencanaan militer, operasi, atau misi kritis lainnya yang sedang berlangsung. Model kami akan tetap tersedia berdasarkan persyaratan luas yang telah kami usulkan selama diperlukan," kata Dario dalam diskusinya dengan Sekretaris Pertahanan AS, Pete Hegseth.

Penolakan Anthropic terhadap kerjasama Pentagon yang terkesan dipaksakan tersebut, kemudian berbuah sumpah serapah dari Hegseth. Dalam akun X, Hegsethmenyebut Anthropic beserta CEO-nya telah menyimpang dari haluan pertahanan AS sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Donald Trump.

Sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan Anthropic, Hegseth memberi ultimatum kepada seluruh lini unit dan lini militer AS untuk memutus segala bentuk kerja sama layanan dengan perusahaan AI tersebut.

"Sehubungan dengan arahan Presiden kepada Pemerintah Federal untuk menghentikan semua penggunaan teknologi Anthropic, saya mengarahkan Departemen Perang untuk menetapkan Anthropic sebagai 'supply chain risk' terhadap Keamanan Nasional. Mulai berlaku segera, tidak ada kontraktor, pemasok, atau mitra yang berbisnis dengan militer Amerika Serikat yang boleh melakukan aktivitas komersial apa pun dengan Anthropic," cuit Hegseth

Mengapa Penggunaan AI Untuk Militer Berbahaya Untuk Eksistensi Manusia?

Pengamat keamanan siber dan forensik digital, Alfons Tanujaya, mengungkapkan sejumlah bahaya jika inovasi AI digunakan dalam dunia militer. Menurutnya, senjata yang diperalat dengan AI dapat bergerak secara otomatis tanpa perlu kendali manusia. Sehingga, apabila AI dijadikan alat perang dapat memusnahkan manusia tanpa ada batasan.

"Justru ini bahayanya, Anthropic tahu jika AI bisa melebihi kemampuan manusia. Contohnya seperti pesawat yang dikendalikan AI, maka dia tidak ada keterbatasan. Dibanding dengan yang dikendalikan oleh pilot manusia yang terkadang terbatas oleh gravitasi atau tekanan ketinggian tertentu," kata Alfons saat dihubungi Tirto, Senin (2/3/2026).

Dibalik ambisi AS yang memaksa Anthropic untuk terlibat dalam proyek militer tersebut, Alfons menyebut ada persaingan negara Paman Sam dengan Cina. Dia khawatir, pemaksaan tersebut merupakan reaksi atas teknologi lain dari Cina yang dianggap lebih canggih sehingga membuat AS khawatir dan reaktif.

"[Kita] akan menuju ke sana (teknologi militer AI) dan Amerika akan memaksa para penyedia layanan AI untuk dibuka dan bebas. Di kasus Anthropic sendiri kelihatannya sudah dipakai saat penangkapan Presiden Venezuela," tambahnya.

Hal serupa jika disampaikan oleh Peneliti Drone Emprit, Hari Ambari. Menurut dia teknologi AI, hingga saat ini, masih bermanfaat apabila diposisikan sebagai pembantu pekerjaan. Namun, apabila posisi AI dipindahkan menjadi pengambil keputusan atau diberi otoritas lebih tinggi, maka hal itu menjadi berbahaya, terlebih dalam konteks militer.

"Tetap perlu ada seseorang yang memberikan guard rail, dan seseorang tersebut menjadi penanggung jawab utama ketika terjadi sesuatu di luar kendali ketika ada error atau misbehave," tegasnya.

Sementara itu untuk konteks milter di Indonesia, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mencermati isu penggunaan AI dalam dunia militer. Dia berpendapat jika penggunaan AI dalam ranah militer tidak dapat dihindari karena dunia sedang bergerak menuju era digital yang semakin kompleks.

"Kekhawatiran masyarakat dunia atas tren ini dapat dimengerti, karena teknologi yang seharusnya dikembangkan untuk kesejahteraan manusia justru berisiko digunakan dalam eskalasi konflik," kata Dave saat dihubungi Tirto, Senin (2/3/2026).

Dave memberikan garis tegas terhadap produk AI harus dilakukan dengan norma hukum yang ketat dan pengawasan serta akuntabilitas serta transparansi yang memadai. Dia khawatir jika pertimbangan hukum tak dilakukan, maka teknologi AI justru menjadi mudarat atau bahaya bagi manusia.