QuitGPT, Ketika Publik Menolak Korporasi Pendukung Rezim Jahanam

tirto.id - Tidak semua yang memerankan pahlawan super di layar perak lantas mampu mempraktikkan apa yang mereka ceramahkan di dunia nyata. Ada yang menjadi bagian dari rezim pelaku genosida, ada yang peduli setan dengan berbagai masalah sosial di sekeliling mereka, tetapi ada juga sosok seperti Mark Ruffalo.

Sejak menggantikan Edward Norton sebagai pemeran Bruce Banner alias The Hulk dalam semesta sinema Marvel, Ruffalo praktis menjadi salah satu bintang kelas A Hollywood yang acap mendapat peran utama di berbagai film dan serial teve. Namun, itu semua tak menghalangi aktor bertubuh tambun tersebut untuk senantiasa menyuarakan keresahannya akan berbagai ketidakadilan yang dia saksikan, mulai dari menyuarakan dukungan secara kontinyu terhadap Palestina sampai menggaungkan kampanye untuk berhenti menggunakan ChatGPT.

Ya, kampanye virtual bertajuk "stop menggunakan ChatGPT" alias "QuitGPT" mengundang cukup banyak perhatian. Ruffalo, bisa dibilang, merupakan poster boy dari kampanye tersebut karena unggahan Instagram-nya tentang hal itu jadi yang paling banyak dilihat, direspons, serta dibagikan. Setidaknya sudah 40 juta kali unggahan tersebut dilihat, menjadikannya unggahan bertema "QuitGPT" terpopuler sejauh ini.

Tapi, ada apa dengan ChatGPT? Mengapa muncul seruan memboikotnya? Apakah ini ada kaitannya dengan mogok kerja serikat penulis SAG-AFTRA beberapa waktu lalu atau ada sesuatu yang benar-benar baru?

Semua bermula dari ICE, atau Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai AS. Tak seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang acap disebut sebagai sarang pungutan liar (pungli) sampai-sampai nyaris dibekukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ICE punya rekam jejak jauh lebih mengerikan.

Agensi yang dulu nyaris tak pernah terdengar kiprahnya itu, di bawah pemerintahan Donald Trump periode kedua, tiba-tiba menjadi sangat ditakuti. Mereka secara khusus diperintahkan untuk memburu imigran lalu mendeportasinya. Dalam prosesnya, para agen ICE tak segan bertindak represif, bahkan hingga melakukan pembunuhan ekstrayudisial.

Apa Kaitan ChatGPT dan ICE?

Berdasarkan inventori penggunaan AI yang dipublikasikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Homeland Security) pada Januari 2026, ICE menggunakan alat penyaringan resume yang didukung oleh ChatGPT-4.

Mereka juga memakai sistem bernama "AI Enhanced ICE Tip Processing", yang memanfaatkan model bahasa besar Palantir untuk merangkum dan menerjemahkan laporan kiriman publik tentang aktivitas imigrasi yang mencurigakan. Sistem tersebut telah beroperasi sejak Mei 2025 dan dirancang untuk membantu agar penyelidik ICE "lebih cepat mengidentifikasi dan menindaklanjuti tips" untuk kasus-kasus mendesak.

Ada pula alat yang disebut ELITE (Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement). Peranti yang dikembangkan oleh Palantir (perusahaan rekanan OpenAI) tersebut mampu menciptakan peta, menguraikan target deportasi potensial, dan menyajikan dossier informasi tentang setiap orang, dengan menarik data dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Bagi banyak pengguna ChatGPT, informasi itu terasa seperti pengkhianatan. Mereka akhirnya merasa, dengan membayar langganan ChatGPT Plus seharga 20 dolar per bulan, secara tidak langsung mendanai operasi ICE yang tidak berperikemanusiaan. Alfred Stephen, pengembang perangkat lunak lepas di Singapura, merupakan salah satu dari mereka yang memutuskan membatalkan langganannya setelah mengetahui hal tersebut. Ketika dia membatalkan langganannya, muncul survei yang menanyakan apa yang bisa dilakukan OpenAI untuk mempertahankan langganannya?. Jawabannya singkat: "Don't support the fascist regime."

Akan tetapi, kontribusi ChatGPT terhadap aktivitas ICE bukan alasan terbesar di balik kampanye "QuitGPT". Yang menjadi pemicu lebih kuat adalah terungkapnya laporan keuangan kampanye pilpres AS. Greg Brockman, presiden OpenAI, dan istrinya, masing-masing menyumbang 12,5 juta dolar kepada super PAC pro-Trump bernama MAGA Inc. Dengan total jenderal 25 juta dolar, dua sosok ini menyumbang nyaris seperempat biaya kampanye Trump yang berjumlah 102 juta dolar. Tak hanya itu, Brockman bahkan mengunjungi Gedung Putih setidaknya dua kali untuk makan malam pada 2025.

Sumbangan Brockman sangat mengejutkan bagi banyak pengguna ChatGPT yang cenderung progresif dan muda. OpenAI, bagaimanapun, awalnya didirikan sebagai organisasi nirlaba dengan misi memastikan kecerdasan buatan umum (AGI) menguntungkan seluruh umat manusia. Transisi mereka menjadi perusahaan berorientasi laba (for profit) pada 2025 sudah cukup mengecewakan bagi banyak orang. Namun, mengetahui bahwa kepemimpinan mereka secara aktif mendanai kampanye politik kontroversial benar-benar tak termaafkan.

"QuitGPT" diorganisasi oleh koalisi aktivis digital. Sebagian besar masih remaja dan berusia dua puluhan dengan haluan politik condong ke kiri dan tersebar di seluruh AS. Latar belakang mereka berkisar dari aktivis pro-demokrasi, aktivis iklim, hingga orang-orang yang melabeli mereka sebagai libertarian cyber.

Kampanye tersebut disebut-sebut terinspirasi dari sebuah video wawancara yang menampilkan Scott Galloway, profesor bidang pemasaran New York University yang juga memiliki siniar bernama "The Prof G Pod". Galloway menyerukan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang memboikot ChatGPT, terutama layanan berbayarnya.

Alhasil, kampanye "QuitGPT" merebak luas, bahkan sudah memiliki laman web yang berinformasi komplet, mulai dari jumlah pemboikot dan orang yang menyatakan kesiapan memboikot, penjabaran alasan boikot, sampai cara menggemakan boikot itu sendiri. Saat ini sudah ada lebih dari 700 ribu orang ambil bagian, ditambah 17 ribu orang yang menyatakan siap ikut memboikot.

Kontroversi ChatGPT dan Induknya

Selain soal ICE dan dana kampanye Trump, OpenAI dan ChatGPT sebetulnya sudah berulang kali diliputi kontroversi. Sam Altman, pendiri OpenAI, pernah dituduh melakukan pelecehan seksual pada adiknya sendiri. Ia pun pernah dipecat lantaran dianggap tidak jujur oleh dewan direksi, salah satunya soal ChatGPT; mereka tidak tahu menahu soal peluncuran pelantar tersebut.

Kontroversi seputar pengembangan maupun penggunaan ChatGPT pun seolah tidak ada putusnya, mulai dari perihal pelanggaran hak cipta yang membuat OpenAI dituntut banyak pihak, penggunaan suara aktor Scarlett Johansson tanpa izin, sampai munculnya psikosis AI yang menyebabkan kematian dan pembunuhan. Ini belum termasuk sampah internet alias slop yang turut dihasilkan oleh ChatGPT.

Mudarat-mudarat tersebut, ditambah kontroversi ICE dan dana kampanye MAGA Inc, membuat OpenAI dan ChatGPT terlihat sangat layak diboikot.

Dalam wawancara dengan Mashable, Galloway menekankan bahwa "QuitGPT" lebih bernuansa politis dan sejalan dengan seruannya terhadap jenama-jenama lain. Dia bahkan meluncurkan kampanye ekonomi yang lebih luas bernama "Resist and Unsubscribe" yang mengajak orang membatalkan langganan teknologi selama sebulan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Trump. Daftarnya tidak main-main, dari Netflix, Amazon, Apple, Uber, sampai X (dulunya Twitter).

Logika Galloway berasal dari pengamatan bahwa yang jadi acuan pemerintahan Trump bukanlah kemarahan publik, melainkan respons pasar. Magnificent 7, sebutan untuk tujuh perusahaan teknologi terbesar, menyumbang sekitar 35 persen dari S&P 500. Maka, menyerang Big Tech akan berdampak besar pada pasar, yang pada gilirannya akan memengaruhi Trump.

Logika dan dasar dari kampanye tersebut sudah jelas. Kini pertanyaannya, apakah kampanye semacam itu bakal efektif?

Per Desember 2025, pengguna aktif mingguan ChatGPT mencapai 900 juta orang. Sementara itu, orang yang terlibat dalam "QuitGPT" baru 700 ribu. Jumlah tersebut sangat kecil untuk menimbulkan dampak nyata ke bottom line perusahaan.

Sosiolog bernama Dana Fisher sangsi gerakan itu akan berdampak nyata, kecuali jika berhasil sampai ke critical mass. Dalam aksi protes semacam itu, yang dimaksud critical mass adalah 3,5 persen dari total populasi.

Meski demikian, ada tanggapan yang lebih optimistis dari David Karpf, akademisi dari George Washington University. Menurutnya, makin lama akan makin banyak orang yang sadar sehingga kampanye tersebut pun makin besar.

Pada akhirnya, "QuitGPT" lebih dari sekadar gerakan untuk berhenti menggunakan ChatGPT atau produk OpenAI lainnya. Itu merupakan wujud kesadaran atas hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa untuk meraup keuntungan maksimal, meski harus menjadi enabler rezim yang keji sekalipun.

Di saat yang bersamaan, "QuitGPT" menunjukkan bahwa konsumen pun memiliki kekuatan dan suara. Jika perusahaan-perusahaan masih melakukan hal tersebut, jangan kaget bila suatu hari nanti mereka bisa sepenuhnya kehilangan kepercayaan dari konsumennya sendiri.