Di Tengah Efisiensi APBN, Jet Tempur Jadi Prioritas?

tirto.id - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi membeli 48 unit pesawat tempur nasional KAAN dari Turki senilai Rp162 triliun. Kesepakatan pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) udara tersebut, dilakukan dalam rangkaian pameran pertahanan internasional (IDEF) 2025 di Istanbul, Turki, Sabtu (26/7/2025).

Penandatanganan ini menjadi tindak lanjut atas kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki. Sebelumnya kedua negara telah mengikat persetujuan Government-to-Government (G2G) yang ditandatangani pada 11 Juni 2025. Kerja sama pembelian itu ditandatangani Turkish Aerospace Industries (TAI) dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan disaksikan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

"Momen penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat pengembangan teknologi bersama, dan membangun kapasitas industri pertahanan di Indonesia," tulis keterangan di situs Kementerian Pertahanan.

Kementerian Pertahanan mengeklaim bahwa Indonesia mendapat sejumlah keuntungan dengan pembelian 48 unit pesawat tempur dari Turki tersebut. Indonesia tidak hanya memperoleh alutsista berteknologi tinggi, tapi juga peluang besar dalam pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

Kerja sama ini juga menunjukkan eratnya hubungan bilateral kedua negara. Ada transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional di dalamnya.

View this post on Instagram

A post shared by Kementerian Pertahanan RI (@kemhanri)

Tentang KAAN

Pesawat tempur KAAN merupakan hasil inovasi TAU yang dimulai sejak 2016. Setelah dilakukan sejumlah bongkar pasang dalam proses pembuatan pesawat, KAAN mulai diluncurkan pada Maret 2023 dan penerbangan pertamanya pada Februari 2024.

CEO TAI, Mehmet Demiroglu, mengungkapkan bahwa meluncurnya pesawat KAAN ke udara bukan semata keberhasilan bagi perusahaannya namun juga bagi pemerintah dan rakyat Turki.

"Kami tidak memandang KAAN hanya sekadar proyek pesawat terbang. KAAN adalah perjalanan menuju puncak industri pertahanan suatu negara, bukan sekadar bagi TAI saja, tapi sebagai upaya kolektif," kata Mehmet dikutip dari Kantor Berita Turki, Adadolu.

KAAN merupakan jet tempur generasi ke-5 buatan TAI. Pesawat tempur itu, kala penerbangan perdana, sempat menunjukkan kebolehannya. Unit pesawat itu bisa melaju dengan kecepatan 230 knot di ketinggian 8.000 kaki.

Sementara laporan Business Insider menyebut, jet tempur KAAN didesain dengan kemampuan tempur udara dan serangan darat dalam sekali waktu. Setiap unit pesawat dilabeli harga Rp3,3 triliun.

Jet Tempur KAAN memiliki fitur siluman dan dapat ditempatkan secara tersembunyi dan menyatu dengan badan pesawat. Jenis fitur siluman ini juga serupa dengan yang ada di jet tempur KF-21 Boramae yang kini dibeli Indonesia dari Korea Selatan.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Pembelian Jet Tempur KAAN untuk Perkuat Pertahanan Indonesia

Pembelian KAAN oleh Indonesia dari Turki menuai sorotan dan apresiasi langsung dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Menurut Erdoğan, pembelian itu menjadi kerja sama dan hubungan bilateral diplomatik antara Turki dengan Indonesia dibuktikan secara nyata.

Dengan pembelian itu, Erdoğanv berjanji akan meningkatkan investasi pertahanan dalam negeri, yang semula diproduksi untuk 20 persen kebutuhan alutsista kini ditingkatkan menjadi 80 persen.

"Kami akan melanjutkan investasi pertahanan kami tanpa melambat, setelah meningkatkan tingkat produksi dalam negeri dari sekitar 20% menjadi lebih dari 80% selama 23 tahun terakhir," kata Erdogan dari akun X @RTErdogan.

Senada, Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, mengungkapkan pembelian KAAN bukan hanya sekadar menguntungkan pemerintah Turki. Menurutnya, kerja sama ini juga berperan penting dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri.

Gita menyebut Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan alutsista Turki lainnya, seperti "Havelsan" dan "Aselsan".

Dia menambahkan PTDI turut berpartisipasi saat modifikasi enam unit CN235 menjadi Anti-Submarine Warfare (ASW) untuk Angkatan Laut Turki dan tiga unit menjadi Naval Surveillance Aircraft (NSA) untuk Penjaga Pantai. Proses yang berlangsung antara tahun 2003 hingga 2015.

"Kini, kerja sama dengan Aselsan membuka babak baru dalam program sustainability CN235, mencakup peningkatan sistem, logistik, dan kesiapan operasional jangka panjang, dan menjadi bukti keandalan PTDI sebagai mitra industri strategis," kata Gita dikutip dari Antara.

Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menambahkan bahwa pembelian KAAN yang disepakati pada Juli 2025 tidak dilaksanakan dalam waktu dekat. Dia menyebut produksi massal KAAN baru akan dimulai pada 2028, dan kontrak Indonesia ini berlaku selama 10 tahun.

"Dengan begitu, pesawat ini bukan dibeli untuk hari ini, tapi untuk menjadi tulang punggung TNI AU pasca-2030. Jadi ini bukan pembelian yang langsung membebani APBN hari ini, melainkan investasi jangka panjang," ungkapnya.

Fahmi menyebut terdapat perubahan kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto dalam cara pembelian alutsista. Di pemerintahan sebelumnya, proses pengadaan dilakukan secara terbatas dan terpisah-pisah. Pendekatan ini, menurutnya, tidak efisien secara teknis.

Perubahan pola pengadaan, kata Fahmi, membuat biaya belanja alutsista bisa ditekan melalui skala ekonomi, serta skema pembayaran bisa dirancang lebih panjang dan fleksibel.

"Nah, sekarang, pendekatannya diubah, kita membeli dalam jumlah besar, dalam satu paket strategis yang dinegosiasikan secara G2G," ujarnya.

Dengan kondisi efisiensi anggaran, Fahmi justru mendorong untuk proses pengadaan KAAN dipercepat.

Meski demikian dia, mengingatkan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema pembayaran selama 10 tahun. Sehingga keuangan negara tetap aman, namun juga kepastian bagi proses modernisasi TNI bisa diberikan.

"Justru karena anggaran terbatas, maka kita perlu membuat keputusan strategis yang bernilai jangka panjang. KAAN tidak dibayar sekaligus, dan tidak digunakan hari ini juga," jelasnya.

Apakah Pembelian KAAN Bermanfaat Untuk Pertahanan Dalam Negeri?

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir –sejak Prabowo masih menjabat sebagai menteri pertahanan– Indonesia telah tiga kali membeli jet tempur sebagai penguat pertahanan udara. Pembelian pertama Rafale dari Prancis (2022), KF-21 dari Korea Selatan (2024) dan terakhir KAAN dari Turki (2025).

Belanja jet tempur tersebut menuai perhatian internasional. Salah satu media asing, The Eurasian Times mempertanyakan tetang kemampuan finansial Indonesia untuk melunasi pembelian jet-jet tempur.

Dalam artikel tersebut, juga muncul pertanyaan; mengapa pemerintah Indonesia begitu gemar membeli jet tempur?

"Pembelanjaan ini memunculkan tanda tanya karena Indonesia sedang dihadapkan pada masalah keterbatasan anggaran," tulis artikel tersebut.

Memperkuat skeptisme internasional tersebut, Indonesia kini tengah mendapat sorotan dalam proses pembelian KF-21. Indonesia dituding belum menyelesaikan kewajiban finansial pembelian pesawat tempur tersebut.

Selain itu, sejumlah WNI yang terlibat dalam kerja sama program pengadaan KF-21 sempat ditahan oleh otoritas Korea Selatan atas dugaan pencurian data rahasia, meskipun beberapa waktu kemudian dibebaskan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha, menjelaskan kalau pemerintah sebenarnya mengupayakan permintaan penyesuaian pembayaran terhadap Pemerintah Korea Selatan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menekankan pembelian alutsista merupakan salah satu program prioritas yang harus dilakukan. Menurutnya, pembelian jet tempur bisa dilaksanakan dengan mengefisiensi anggaran yang patut dipangkas.

"Makna efisiensi itu kan realokasi, dari kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang produktif menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," kata Prasetyo Hadi di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (4/8/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan produktif itu mencakup upaya menjaga wilayan Tanah Air yang kian luas. Dia mengatakan wilayah maritim Indonesia harus dijaga ketat dengan berbagai jenis jet tempur.

"Bukan kita dalam rangka mau berperang. Tapi sebagai sebuah negara besar – dengan 300 juta penduduk, dengan luas sebesar Eropa– kita harus memiliki pertahanan yang kuat," kata dia.

Meski menjadi prioritas pemerintah, Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengingatkan pemerintah bahwa proses kerja sama pengadaan KAAN berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan, pemerintah perlu memperhitungkan aspek pembiayaan secara cermat. Sehingga tidak membebani APBN, mengingat nilai proyek yang sangat besar.

“Soal anggaran dan jadwal pengiriman harus dikelola secara matang. Kami akan mengawal dari sisi pengawasan parlemen agar tidak terjadi pembengkakan biaya atau penundaan pengiriman yang merugikan negara,” kata Oleh dalam keterangan pers, yang Tirto terima, Senin (4/8/2025).