Masuk tirto.id
tirto.id - Lonjakan impor barang dari Amerika Serikat (AS) mulai menghantui pelaku usaha dalam negeri, menyusul diumumkannya kesepakatan tarif resiprokal 19 persen terhadap Indonesia oleh Donald Trump. Sebabnya jelas: pakta tersebut harus ditebus Indonesia dengan bea masuk nol persen untuk produk bikinan Negeri Paman Sam. Tanpa pengenaan tarif impor, harga barang-barang impor tersebut bisa lebih murah dan membuat produk buatan dalam negeri kalah saing.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) jadi salah satu organisasi yang memperingatkan risiko itu kepada pemerintah. Pada Rabu (16/7/2025), tepat di hari ketika maklumat kesepakatan tersebut disampaikan Trump, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani langsung mewanti-wanti pemerintah untuk memperkuat perlindungan pasar domestik.
"Termasuk dengan penguatan trade remedies, anti dumping, safeguards, countervailing duties, terhadap potensi masuknya masuknya barang-barang pengganti dari China, Vietnam, BRICS, dan lain-lain," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Tirto.
Kekhawatiran para pengusaha jelas bukan tanpa alasan. Barang AS yang masuk ke Indonesia cukup tinggi, mencapai 9,52 miliar dolar AS sepanjang 2024. Sementara itu, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, pembebasan tersebut berlaku untuk 11.474 pos atau sekitar 99 persen dari 11.552 pos tarif dalam harmonized system (HS).
Sebagai informasi,berdasarkan jenis barangnya, impor non-migas terbesar Indonesia dari AS ditempati oleh mesin dan peralatan mekanik (HS 84) senilai 1,51 miliar dolar AS, diikuti biji minyak dan bahan nabati (HS 12) senilai 1,25 miliar dolar AS, yang digunakan dalam industri pangan dan farmasi.
Selain itu, ada impor berupa pakan ternak dan limbah industri makanan (HS 23) yang berada di posisi ketiga dengan 652,71 juta dolar AS, disusul peralatan listrik (HS 85) sebesar 492,99 juta dolar AS. Selanjutnya, ada pulp kayu dan kertas daur ulang (HS 47) senilai 417,97 juta dolar AS, serta alat optik dan medis (HS 90) sebesar 370,9 juta dolar AS.
Produk plastik (HS 39) menyusul dengan nilai 354,38 juta dolar AS, lalu pesawat dan komponennya (HS 88) senilai 345,81 juta dolar AS, bahan kimia organik (HS 29) sebesar 341,18 juta dolar AS, serta produk kimia lainnya (HS 38) dengan angka 250,73 juta dolar AS.
Meski demikian, Ajib menilai bahwa kesepakatan atas pengenaan tarif impor produk AS tersebut bisa dijustifikasi. Pasalnya, Indonesia memang berkepentingan untuk melindungi sektor padat karya yang memproduksi komoditas-komoditas unggulan ke AS.
Berdasarkan kajian Apindo. setidaknya ada sektor yang akan terdampak signifikan dengan perkembangan kebijakan ini. Pertama tekstil dan produk tekstil (TPT), di imana pasar ekspor ke Amerika sangat besar dan mempunyai rasio sekitar 61 persen.
Kedua adalah alas laki dan furniture, yang sensitif terhadap tarif karena sangat kompetitif. Ketiga, mainan anak dan barang rumah tangga, yang rentan terhadap substitution effect dari negara lain. Keempat, adalah sektor makanan, produk kulit dan barang kerajinan, yang juga mempunyai eksposur tinggi terhadap pasar Amerika.
Sisi positifnya, menurut dia, pemerintah berhasil memfinalkan kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pakta yang akan diratifikasi pada kuartal III 2025 tersebut membuka pasar perdagangan dan potensi investasi di masa depan, terutama bagi empat sektor tersebut.
"Penurunan Tarif Trump dan diversifikasi pasar di Uni Eropa menjadi angin segar untuk sektor-sektor padat karya ini. walaupun selanjutnya, ada beberapa tantangan yang perlu dimitigasi dengan baik oleh pemerintah dan dunia usaha, agar kerangka perlindungan industri nasional dan ekonomi domestik tetap terjaga," tuturnya.
Apa yang disampaikan Ajib terkait IEU-CEPA diafirmasi oleh PT Pan Brothers Tbk (PBRX), manufaktur garmen ekspor yang berkantor pusat di Tangerang, Banten. Wakil Presiden Direktur Pan Brothers, Anne Patricia Sutanto, mengatakan kebijakan ini akan membuka peluang besar bagi industri TPT dalam negeri untuk bersaing di pasar global.
Pasalnya, saat ini pesaing Indonesia seperti Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja sudah menikmati tarif nol persen berkat perjanjian dagang atau skema Generalized Scheme of Preferences (GSP) dengan Uni Eropa. "Mereka masuk Eropa dengan tarif 0 persen, sementara Indonesia masih dikenakan bea. Jika nanti kami dapat fasilitas yang sama, daya saing produk kita akan jauh lebih kuat," ujarnya dalam Public Expose di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Penguatan Industri Berorientasi Ekspor
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin menjelaskan alasan bea masuk nol persen untuk produk AS bisa menekan daya saing industri domestik. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kondisi industri nasional yang kurang efisiensi atau belum memiliki skala ekonomi yang memadai.
Dalam jangka pendek, larinya barang-barang impor AS bisa menekan margin keuntungan, memperlambat pertumbuhan kapasitas produksi, bahkan mengancam kelangsungan usaha sektor-sektor padat karya. "Meskipun demikian, industri dalam negeri yang selama ini bergantung dari bahan baku dan barang modal dari AS akan diuntungkan karena mendapatkan harga yang lebih murah sehingga dapat menekan biaya produksi," paparnya kepada Tirto.
Untuk menghadapi kondisi ini, strategi yang bisa ditempuh adalah mendorong peningkatan efisiensi dan inovasi di tingkat perusahaan. Ini dibutuhkan tak hanya agar perusahaan Indonesia mampu bersaing dari sisi harga, melainkan juga dari sisi kualitas dan keunikan produk.
Langkah lain yang tak kalah penting, menurutnya, adalah penguatan aliansi industri nasional, termasuk melalui konsolidasi usaha kecil-menengah agar memiliki daya tawar dan skala produksi yang lebih baik. "Ketiga, advokasi kebijakan kepada pemerintah agar tetap ada insentif atau afirmasi untuk produk lokal, termasuk mempertahankan kewajiban TKDN minimum bagi semua negara mitra dagang dalam proyek strategis nasional," terangnya.
Dari sisi pemerintah, Menteri Perdagangan Budi Santoso memafhumi kekhawatiran terkait serbuan barang impor asal AS. Sepakat dengan usulan pengusaha, ia menyampaikan bahwa daya saing industri domestik harus ditingkatkan untuk bisa mengantisipasi lonjakan impor.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan hanya jadi pasar incaran AS. Dengan jumlah penduduk yang besar, banyak negara telah melihat Indonesia sebagai negara tujuan ekspor barang. Hanya saja, sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya belum banyak ditopang industri berorientasi ekspor, pasar Indonesia belum terlalu prospektif dalam jangka panjang.
Kondisi ini lah, menurutnya, yang melandasi strategi pemerintah untuk menjaring lebih banyak investasi industri berorientasi ekspor. Khususnya, dengan menangkap peluang relokasi perusahaan-perusahaan asing dari negara lain yang terkena tarif resiprokal di atas 19 persen ke AS.
"Kita meningkatkan ekspor dan menarik investasi. Sekarang ternyata sudah banyak itu yang mau investasi, bahkan dari Cina pun mau investasi ke Indonesia untuk bisa memproduksi produk ekspor," katanya usai kunjungan ke pasar UMKM di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Khusus untuk Cina, kata dia, peluang investasi juga terbuka lebar lantaran Negeri Tirai Bambu tersebut ingin turut memanfaatkan kesepakatan IEU-CEPA."Karena dia (Cina) bilang kita mempunyai akses pasar ke Uni Eropa yang bagus sehingga potensi mereka untuk ekspor," ujarnya.
Angin segar kesepakatan dagang dengan AS bagi industri berorientasi ekspor diamini oleh Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid. Menurutnya, penurunan tarif impor AS terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen dapat menjadi celah strategis bagi industri pengolahan di Batam untuk memperkuat ekspor
"Penurunan tarif itu cukup signifikan dan akan menguntungkan Batam yang dunia usahanya sangat berorientasi ekspor, terutama ke pasar AS. Sektor yang paling berpeluang memanfaatkan penurunan tarif ini adalah sektor elektronik dan mesin, sebagai sektor andalan Batam," kata Rafki dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga tak menampik bahwa posisi Indonesia kini lebih kompetitif dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang tarifnya masih lebih tinggi. Karena itu, ia berharap kondisi ini bisa menjadi daya tarik baru bagi relokasi investasi asing ke kawasan industri Batam. "Tinggal bagaimana BP Batam menyambut peluang ini dengan langkah strategis dan konkret," ujarnya.
Rafki menekankan bahwa sektor elektronik dan mesin—dua komoditas unggulan ekspor Batam yang sudah lama menembus pasar global—akan menjadi yang paling diuntungkan dari perubahan tarif tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa angka 19 persen sejatinya tetap merupakan tarif tinggi jika dibandingkan dengan skema sebelumnya.
"Ini bukan murni peluang, tapi kerugian yang lebih ringan dibanding negara lain. Karena itu, kita tak bisa hanya bergantung pada tarif rendah," tuturnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
