Menuju konten utama

Strategi Qodari Kawal Janji Prabowo & Harmonisasi Komunikasi

Qodari menegaskan bahwa saat ini KSP sudah bertransformasi menjadi mesin operasional yang sangat teknis dalam memantau kinerja kementerian dan lembaga.

Strategi Qodari Kawal Janji Prabowo & Harmonisasi Komunikasi
HEADER Wansus Qodari. tirto.id/Tino
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Di bawah tangan dingin Muhammad Qodari, Kantor Staf Presiden (KSP) memegang mandat krusial untuk memastikan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto benar-benar terwujud. Ditunjuk sebagai Kepala KSP, pria kelahiran tahun 1973 itu punya tugas mengawal visi dan memastikan kebijakan strategis Prabowo mendarat tepat sasaran.

Tugas utama KSP mencakup pengendalian program prioritas sampai monitoring isu nasional yang berkembang riuh di masyarakat. Qodari bekerja di jantung pemerintahan, Gedung Bina Graha yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan, tempat yang dulu menjadi kantor dari Presiden Soeharto bekerja sehari-hari.

Dari gedung yang selesai dibangun pada 1970 itu, KSP punya peranan untuk memastikan ritme kerja jajaran kabinet tetap selaras. Langkah ini menjadi kunci utama supaya kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terjaga.

Ditemui Tirto di ruang kerjanya, Rabu (25/2/2026) siang, Qodari menegaskan bahwa saat ini KSP sudah bertransformasi menjadi mesin operasional yang sangat teknis dalam memantau kinerja kementerian dan lembaga. Ia menyebut dalam menjalankan peranan itu, KSP adalah lembaga yang dikenal dengan istilah delivery unit dalam mengawal program prioritas.

Peran ini menuntut Qodari untuk aktif turun ke lapangan guna mengurai kebuntuan birokrasi yang menghambat proyek strategis pemerintah. Dengan begitu, setiap kendala lintas sektor dapat segera dicarikan titik tengah melalui koordinasi yang efisien.

“Kalau ada masalah, biasanya KSP undang di sini menjadi clearing house. Menjadi tahu masalahnya apa, dicari solusinya, dan di situ kita melakukan debottlenecking atau mencari problem,” kata Qodari bercerita kepada Tirto dalam sesi wawancara eksklusif.

Selain aspek teknis, Qodari tengah mengukir pola baru dalam komunikasi pemerintah agar lebih kolaboratif. Ia ingin mengedepankan sinergi lintas lembaga guna menangkal derasnya arus hoaks dan misinformasi di tengah masyarakat.

Komunikasi yang efektif dianggap vital untuk memberikan perspektif yang tepat mengenai arah kebijakan negara yang sedang diupayakan. Bagi Qodari, dukungan masyarakat sangat bergantung pada seberapa jelas informasi tersampaikan secara akurat.

Pola komunikasi tepat menjadi jembatan penting untuk menyatukan visi pemerintah dengan harapan rakyat. Di luar tugas kenegaraan, pria berlatar belakang peneliti ini juga menyimpan wejangan penting untuk generasi muda di dunia politik. Lantas, bagaimana rincian strategi Qodari dalam mengurai hambatan komunikasi dan birokrasi yang sering kali menantang di lapangan? Simak penuturan lengkapnya dalam wawancara berikut ini:

Boleh diceritakan fungsi dan tugas pokok utama dari KSP?

Jadi Kantor Staf Presiden menurut Perpres-nya [Nomor 83 Tahun 2019] tugasnya pertama adalah pengendalian program prioritas nasional. Yang kedua, monitoring isu-isu nasional.

Dalam menjalankan peran yang pertama, KSP menjadi sebuah lembaga yang sering kali dikenal dengan istilah delivery unit. Jadi suatu unit yang memastikan agar program-program prioritas yang dikerjakan oleh berbagai macam K/L (kementerian dan lembaga) itu berjalan dengan baik.

Jadi kita bukan kementerian teknis yang bertanggung jawab terhadap bidang tertentu, misalnya Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pertanian, Kementerian Perumahan membangun perumahan, tetapi kita bisa masuk kepada semua program-program prioritas dan mengawal agar program tersebut diketahui perkembangannya. Apakah sudah sesuai dengan target atau belum? Apakah berjalan dengan baik atau tidak? apakah ada kendala-kendala, baik kendala yang sudah diketahui maupun kendala yang belum diketahui?

Dan kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai macam K/L agar masalah-masalah yang ada itu bisa diselesaikan karena biasanya satu program prioritas itu jarang hanya menyangkut satu kementerian saja, tapi biasanya ada beberapa kementerian.

Contohnya, Koperasi Desa Merah Putih. Memang ada Kementerian Koperasi, tapi Koperasi Merah Putih itu di dalamnya juga ada peran dari Kementerian Desa, ada dari BUMN, ada juga BUMN seperti Agrinas yang ditugaskan untuk membangun. Jadi satu program itu melibatkan banyak kementerian.

Kalau ada masalah, biasanya KSP undang di sini menjadi clearing house. Menjadi tahu masalahnya apa, dicari solusinya, dan di situ kita melakukan debottlenecking atau mencari problem.

Terkait tugas yang kedua yaitu monitoring isu, kita memantau perkembangan berbagai macam perkembangan isu yang ada, baik isu-isu yang bersifat sosial maupun juga isu-isu yang bersifat teknokratis. Dan dalam melakukan monitoring isu, pada saat yang bersamaan kita juga diminta untuk ikut aktif melakukan atau membantu proses komunikasi karena program-program pemerintah ini sangat banyak, perkembangannya juga sangat cepat, dan dukungan dari masyarakat, dukungan dari stakeholder itu sangat penting agar berjalan dengan baik, dan karena itu perlu disampaikan dan perlu dijelaskan.

Dalam menjalankan peran tersebut, KSP juga menyediakan informasi. Jadi teman-teman di Tenaga Ahli KSP sering diminta menjadi narasumber di media massa menjelaskan mengenai misalnya posisi Indonesia berkaitan dengan Board of Peace, berkaitan dengan masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan program-program prioritas, soal cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, maupun persoalan-persoalan yang lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan meninjau Sekolah Rakyat

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari (kiri) didampingi Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung (kanan) meninjau ruangan asrama di Sekolah Rakyat Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (30/10/2025). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/YU

Untuk evaluasi dan monitoring kementerian dan lembaga bagaimana praktiknya?

Kita punya beberapa instrumen yang kita pakai. Pertama, kita punya yang namanya sistem monitoring dan evaluasi. Jadi kita membuka apa, meminta data dari sumber-sumber digital dari tiap kementerian dan mereka juga kita minta untuk menyampaikan informasi kepada format yang sudah kita siapkan sehingga mudah untuk dikontrol secara reguler.

Jadi kita memang sudah ada kerja sama dengan K/L untuk berbagai macam program yang sudah dijalankan oleh mereka. Dan yang kedua, kita punya instrumen verifikasi lapangan. Pada waktu tertentu dari KSP datang ke lapangan, datang ke lokasi.

Saya sendiri contohnya berkali-kali datang untuk verifikasi lapangan untuk program Sekolah Rakyat. Saya datang untuk melihat secara langsung Sekolah Rakyat rintisan yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PU misalnya, kemudian sekarang sudah ada Sekolah Rakyat permanen saya juga datang untuk melihat bagaimana progres di lapangan dilakukan.

Kemudian sebelumnya juga datang untuk melihat calon-calon siswa, ketemu langsung dengan calon siswa dengan keluarganya untuk memastikan bahwa memang peserta Sekolah Rakyat ini memang datang dari desil 1 dan desil 2 yang menjadi target dari Bapak Presiden. Dan juga datang setelah mereka menjadi siswa aktif di Sekolah Rakyat melihat perkembangannya, melihat aktivitasnya, baik aktivitas belajar, aktivitas makan, maupun aktivitas yang lain untuk melihat bagaimana keseharian dari anak-anak Sekolah Rakyat.

Kemudian juga contohnya untuk MBG (Makan Bergizi Gratis). MBG kita datang ke SPPG melihat bagaimana kondisi di berbagai daerah, melihat bagaimana peralatan yang dipakai, datang juga ke sekolah untuk melihat bagaimana distribusi dari MBG tersebut dijalankan dan bagaimana komentar, pendapat, saran dari para penerima MBG.

Jadi ada banyak sekali program-program yang memang kita datangi secara langsung untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan.

Koperasi Merah Putih, pada hari ini sedang ada pembangunan fisik. Kita datang ke daerah, kita ketemu dengan kepala daerah, kita ketemu dengan teman-teman dari Kodim ya yang melakukan pembangunan, kita bicara dengan kepala daerah, kita tanyakan perkembangan dari lahan Koperasi Merah Putih, kendala yang dihadapi, dan itu semua temuan-temuannya kita sampaikan kepada K/L yang bersangkutan untuk dicarikan solusinya.

Satu lagi, satu metode juga kita untuk mendapatkan informasi tadi sudah saya jelaskan, kita mengundang pejabat dari masing-masing K/L datang ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyampaikan informasi secara langsung dari masing-masing pihak. Dan biasanya setelah bertemu itu akhirnya sama-sama paham dan bisa mencari jalan atau solusinya.

Muhammad Qodari

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, di sela acara DGVeRS, di SPARK Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025). tirto.id/Qonita

Artinya KSP punya kewenangan memanggil menteri dan kepala lembaga?

Sebetulnya bukan memanggil, tapi mengundang. Tepatnya kita mengundang dari berbagai macam K/L dan itu kegiatan yang sangat sering terjadi dan praktis itulah yang membuat KSP ini menjadi ramai setiap harinya karena dari teman-teman berbagai macam K/L datang ke tempat ini.

Kalau dilihat bukan cuma K/L yang datang ke KSP, masyarakat bisa ke sini juga?

Betul, ada banyak sekali kelompok-kelompok dari masyarakat yang datang ke sini. Bukan hanya dari masyarakat tapi juga sebetulnya teman-teman dari K/L yang lain juga datang ke tempat ini untuk berkenalan, untuk menyampaikan atau bercerita mengenai tugas dan peran yang mereka jalankan, kendala-kendala yang mereka hadapi. Dan beberapa itu memang akhirnya kemudian di-follow up oleh tim dari KSP.

Terus terang yang salah satu yang paling sering juga adalah dari Kepala Daerah. Iya, dari berbagai macam daerah di Indonesia menceritakan kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala yang mereka temui di lapangan.

Dan memang Indonesia ini sangat luas, sangat bervariasi sehingga beberapa persoalan itu memang kita kalau nggak dengar dari mereka itu kita nggak dapat. Satu contoh nih misalnya dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Mereka bercerita itu: "Pak kami ini ingin mendapatkan program koperasi nelayan, tetapi skema yang ada pada hari ini kurang kompatibel dengan kondisi kami karena program yang ada ini lebih cenderung kepada koperasi nelayan-nelayan laut," nah gitu. "Sementara kami kondisinya yang ada adalah nelayan sungai," begitu.

Jadi memang dari segi kualifikasi kapal misalnya, jenis kapal itu sangat berbeda antara kapal nelayan laut dengan kapal nelayan sungai. Ikannya juga beda. Itu salah satu contoh yang menarik yang saya sudah temui.

Nanti KSP menindaklanjuti laporan kepala daerah ke kementerian/lembaga?

Iya, kita sampaikan, kita minta agar mereka mengajukan ide dan gagasannya secara lebih teknis. Coba dibayangkan atau coba dirumuskan yang namanya nelayan air tawar atau nelayan sungai itu seperti apa kebutuhannya. Nah nanti disampaikan kepada Kementerian Perikanan baik secara langsung maupun nanti kami bantu juga untuk komunikasikan.

Jadi tetap kita mengharapkan supaya teman dari daerah juga membuat rumusan itu yang konkret sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Supaya nanti kalau dari pemerintah pusat mau membantu tentunya tidak berangkat dari titik kosong gitu. Jadi sudah ada ide dari daerah lalu kemudian ada respons dari pusat dan ketemu titik tengahnya.

Soal peran komunikasi, Istana tampaknya ada banyak saluran untuk menyampaikan program-program pemerintah ke publik. Seperti KSP, Mensesneg, Seskab, dan juga Bakom RI. Apakah perannya tidak saling tumpang tindih?

Pertama secara tupoksi utama sangat berbeda. Kalau bicara mengenai Kemensesneg, itu tugasnya untuk administrasi kenegaraan, pembuatan arsip, undang-undang, pencatatannya, lalu kemudian aset-aset pemerintah semua ada di Setneg.

Kemudian, untuk Seskab tentunya melayani kabinet, melayani Presiden, problem solving ada di sana mengawal proses-proses di lapangan.

Muhammad Qodari

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari dalam acara ESG Appreciation & BeritaSatu Malam Apresiasi 2025. tirto.id/Natania Longdong

Kemudian yang berikutnya lagi adalah untuk Bakom. Memang Bakom ini hubungan dengan KSP erat karena Bakom dulu adalah bagian dari KSP. Dulu salah satu tupoksi atau Perpres dari KSP adalah untuk komunikasi politik. Lalu kemudian keluar, sempat namanya menjadi Kantor Komunikasi Presiden atau PCO, dan terakhir ada perubahan nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi Bakom itu boleh dibilang adalah adiknya atau anaknya dari KSP dan memang tugasnya fokus kepada soal komunikasi.

Jadi masalahnya begini, kita bicara komunikasi kan ini tugas yang sangat besar, karena itu memang harus dikerjakan bersama-sama. Karena itu kita tidak bicara mengenai ini harus ini, harus itu. Jadi kita semua ini sama-sama.

KSP ada monitoring isu di dalamnya juga ada kita melihat peran komunikasi, Bakom khusus komunikasi, Pak Mensesneg juga karena dekat dengan pengambilan keputusan, kebijakan, tidak ada undang-undang yang tidak lewat Setneg gitu ya, ditunjuk juga oleh Presiden untuk menjadi jubir. Jadi [komunikasi] ini pekerjaan kolektif yang kita kerjakan bersama-sama.

Artinya tidak ada tumpang tindih dalam komunikasi Pemerintah pusat?

Kita kacamatanya itu adalah kacamata gotong-royong. Bagaimana pekerjaan yang besar dikerjakan bersama-sama. Yang penting kita saling komunikasi dan sharing antara sesama lembaga. Nanti insyaallah ke depan ada satu program yang juga penting terkait dengan komunikasi di mana insyaallah KSP akan berperan. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya.

Kepala KSP M Qodari

Kepala KSP M Qodari. FOTO/tirto.id

Sejauh ini untuk komunikasi ke masyarakat tantangan utama dari pemerintah apa?

Pertama, memang yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sangat besar ya, sangat banyak dan banyak yang baru juga. Misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, cek kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih. Jadi kita pertama tentu menyampaikan informasi itu sendiri suatu pekerjaan yang besar.

Yang kedua, bagaimana kita memberikan perspektif yang tepat mengenai program-program tersebut. Karena ada saya melihat ada paradigma baru dari Pak Prabowo ini yang sangat luar biasa yaitu keberpihakan kepada rakyat yang begitu nyata dan keberpihakan yang juga sangat kuat kepada ekonomi rakyat.

Jadi bagaimana misal MBG merupakan program mengembangkan sumber daya manusia secara komprehensif bukan hanya masalah stunting, tapi juga soal kebutuhan gizi, soal IQ agar nanti pada tahun 2045 SDM kita betul-betul berkualitas.

Lalu, bagaimana MBG juga merupakan kegiatan menggerakkan ekonomi, lapangan kerja, dan menggerakkan pertanian. Karena kebutuhan MBG kan notabene adalah bahan pangan; sayur, ikan, ayam, daging yang semuanya itu produk-produk pertanian. Dan itu semua bisa menggerakkan ekonomi secara nyata, di luar membuka lapangan kerja dan meningkatkan gizi.

Lalu, misalnya, mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi adalah bentuk keberpihakan pemerintah agar ekonomi rakyat di pedesaan menjadi kuat. Bagaimana kebutuhan rakyat di desa mudah diakses, bagaimana mengatasi masalah yang selama ini menjadi persoalan, misalnya pinjol (pinjaman online) itu diatasi dengan adanya Koperasi Merah Putih.

Bagaimana kebutuhan untuk pengobatan itu kemudian dipenuhi juga lewat Koperasi Merah Putih lewat klinik di sana. Jadi banyak sekali program-program yang baru dan karena dia baru, memang harus memberikan atau mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah.

Dan karena ini program yang sangat penting, dia harus berjalan dengan secepat-cepatnya dan karena itu dikerjakan secara secepat-cepatnya juga. Dan itu selalu tantangannya pada tataran teknokrasi, bisa menimbulkan beberapa pandangan-pandangan kan begitu.

Untuk menghadapi tantangan itu peran KSP bagaimana?

Satu lagi tantangannya sebetulnya, yaitu adanya banyak hoaks dan misinformasi. Jadi kita membantu mengatasi masalah itu dengan cara apa? Dengan memproduksi konten-konten yang menjelaskan berbagai macam salah paham atau disinformasi yang ada. Itu kita tiap hari sekarang terlibat dalam menyiapkan materi-materi penjelasan terhadap disinformasi dan hoaks yang beredar di masyarakat.

Soal aspirasi atau masukan itu tidak selalu datang secara formal, ada juga aspirasi di jalanan seperti protes, demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Bagaimana KSP menangkap berbagai masukan di sana?

Iya, kita menangkapnya tentu dengan melihat media. Media massa dan media sosial. Salah satu kegiatan rutin saya tiap hari terus terang ya tetap lihat koran, baca koran, nonton TV ya, baca media online seperti Tirto misalnya, menonton dan melihat podcast-podcast yang ada, melihat akun-akun yang ada begitu supaya bisa mendapatkan gambaran dan informasi mengenai berbagai macam persoalan yang ada setiap harinya.

Jadi itu salah satu yang dikerjakan oleh saya pribadi. Kita juga punya tim gugus media yang secara rutin juga memantau perkembangan-perkembangan isu harian, permasalahan harian dan itu disebarkan kepada seluruh tim KSP, khususnya para pimpinan untuk mendapatkan perhatian dan dicarikan solusinya.

Kepala KSP M Qodari

Kepala KSP M Qodari. FOTO/tirto.id

Artinya jika ada kritik atau demonstrasi di lapangan KSP juga memantau itu?

Of course, jadi kita misalnya terakhir ini salah satu yang sering saya berikan contoh waktu ada ramai-ramai mengenai keracunan MBG pada bulan Agustus dan September 2025.

Kita memantau, kita melihat lalu kemudian kita mencari informasi, mencari tahu kira-kira apa penyebabnya dan pada waktu itu kita mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa SPPG yang memproduksi MBG itu, yang sudah memiliki sertifikasi laik sanitasi dan higienis masih sedikit.

Jadi kita melihat solusinya mendorong secepat-cepatnya pemberlakuan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), baik secara protokol maupun administrasinya. Dan itu kemudian dikerjakan dan pada hari ini kita melihat bahwa fenomena keracunan makanan itu trennya jauh menurun. Dan tentu masih didorong terus agar sampai titik memang betul-betul bisa sampai zero incident.

Apa saja tips dari Anda untuk anak muda yang mau berkecimpung di dunia politik?

Oke, pertama begini ya, harus dibuat dua kategori dulu. Anda memang mau jadi politisi atau anda tertarik dengan politik. Nah saya pribadi contohnya, saya tertarik dengan politik tapi saya tidak bercita-cita menjadi politisi dalam pengertian mau jadi anggota DPR atau menjadi bupati atau wali kota begitu, tidak.

Saya tertarik politik itu dalam kerangka sebagai peneliti. Jadi saya memulai karier sebagai peneliti. Dari zaman mahasiswa saya sudah tahu saya tertarik politik tapi saya profesinya peneliti. Jadi saya dari zaman mahasiswa sudah aktif di kelompok studi dan bercita-cita setelah nanti selesai dan bekerja sebagai peneliti.

Dan memang saya menjadi peneliti pada waktu itu. Saya menjadi surveyor dan kemudian mendirikan lembaga survei dan kemudian menjadi pengusaha dan menjadi aktivis, sampai suatu saat saya takdir membawa saya menjadi Wakil Kepala Staf Presiden dan sekarang menjadi Kepala Staf Presiden dalam kerangka sebagai seorang profesional begitu.

Seorang profesional peneliti, mungkin boleh dibilang juga teknokrat ya di bidang kebijakan publik. Dan saya menjadi seseorang yang yang berada di posisi ini karena tertarik dengan politik bukan sebagai politisi.

Nah kalau anda mau jadi politisi, saran saya aktif di organisasi partai politik, aktif di ormas, kemudian mungkin menjadi tim dari politisi entah itu di eksekutif, entah di legislatif, bisa di DPRD, anggota DPR, kemudian juga mungkin kepala daerah supaya betul-betul terlibat dalam kegiatan politik. Masuk ke jaringan politik dan ketika kesempatannya tiba, kemudian menjadi calon itu sendiri. Itu tips dari saya.

Bagaimana cara mendapat kepercayaan di dunia politik?

Pertama tentu harus kompeten di bidang yang kita tekuni. Kalau kita sebagai peneliti seperti saya tadi, tentu harus menunjukkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan komunikasi yang bagus di bidang politik sebagai peneliti.

Kalau kita menjadi seorang politisi, menjadi aktivis ya tentu kita harus bisa networking, kita harus bisa membangun jaringan dengan berbagai macam kelompok masyarakat. Kelompok profesi, petani, nelayan, mungkin juga kelompok keagamaan. Dan tentunya mungkin nanti bisa memilih saya mau fokus kepada kelompok apa.

Kemudian menyiapkan acara, organisasi, menyiapkan event, dan merencanakan itu dengan baik, event-nya berjalan dengan baik. Nanti kalau bisa menyelenggarakan event dengan baik insyaallah akan mendapatkan kepercayaan dari senior, dan pimpinan. Nanti akan diberikan kesempatan untuk maju sebagai calon begitu. Saya sih punya tips kalau mau jadi anggota dewan jangan langsung DPR RI. Ikut dulu atau bekerja dulu dengan anggota DPR, lalu Anda maju di calon DPRD kabupaten/kota atau maksimal provinsi. Jadi mulai dulu dari skala yang kecil.

Karena kalau bicara skala yang besar tentu nanti wilayah kerjanya menjadi lebih luas, target suaranya menjadi lebih besar, tentu akan lebih berat. Kalau Anda sudah berhasil terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten/kota maka insyaallah anda akan punya pengalaman bagaimana rasanya jadi anggota DPRD. Pada saat yang bersamaan anda bisa membangun basis di kabupaten tersebut, sehingga nanti kalau berikutnya mau maju tingkat provinsi yang biasanya membutuhkan suara dari beberapa kabupaten, anda sudah punya basis utama minimal di kabupaten tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan meninjau Sekolah Rakyat

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau ruangan asrama di Sekolah Rakyat Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (30/10/2025). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/YU

Baca juga artikel terkait KANTOR STAF KEPRESIDENAN atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - News
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher