Afriansyah Noor: Dolar Buat Risau, tapi Pemerintah Bisa Bertahan

tirto.id - Di tengah dinamika kondisi lapangan kerja yang makin kompleks dewasa ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor membuka pintu kejelasan dalam forum "The Chapter" bersama Tirto. Sosok yang akrab disapa Ferry tersebut menjelaskan mengenai aturan pekerja alih daya alias outsourcing yang sempat menjadi polemik publik dan serikat pekerja karena dinilai tak melindungi kelas pekerja di lapangan.

Ferry juga bercerita bagaimana kolaborasinya dengan Menaker Yassierli dalam membangun Kemnaker, terutama setelah mengemukanya kasus korupsi yang menjerat eks Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Menurutnya, momen tersebut menjadi ajang “pembersihan” dan penyemangat untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat di sektor ketenagakerjaan.

Selain itu, politikus Demokrat ini juga menjelaskan keterkaitan antara kondisi ekonomi saat kurs dolar mengalami kenaikan dan kesulitan masyarakat dalam mencari kerja. Meski demikian, Ferry tetap memberi motivasi kepada para anak muda terutama kalangan fresh graduate untuk semangat dalam meniti karier dan berhati-hati menavigasi dunia karena banyaknya lowongan bodong.

Berikut petikan percakapan Ferry dalam program The Chapter.

Banyak pekerja menilai PP Nomor 35 Tahun 2021 masih lemah dalam melindungi pekerja outsourcing. Apa evaluasi Kemenaker atas aturan tersebut?

Tentunya, PP ini memang menjadi perhatian khusus teman-teman alih daya atau outsourcing. Oleh karena itu, untuk memperbaiki permohonan dari teman-teman serikat pekerja, khususnya di bidang alih daya ini, kami dari kementerian sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2026.

Permen ini sendiri terbit pada tanggal 30 April 2026, menjelang hari May Day. Ketika permen ini keluar, banyak juga pihak yang keberatan dengan isi dari permen yang sudah kami keluarkan. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dan stakeholder yang ada, serikat pekerja maupun pengusaha, sudah melakukan rapat kembali. LKS Tripartit Nasional dan kami juga membahas beberapa poin yang diminta untuk dikoreksi oleh teman-teman dari serikat pekerja.

Ini merupakan koreksi buat kami. Kami juga memperhatikan apa-apa yang menjadi protes atau semacam koreksi dari teman-teman serikat pekerja. Kami juga mengajak pelaku usaha untuk melakukan koreksi bersama. Sehingga, keputusan yang akan kami ambil tentunya tidak membuat kedua belah pihak menjadi keberatan.

Sektor apa saja yang boleh dan tidak boleh menggunakan tenaga outsourcing?

Sektor yang diizinkan berdasarkan Permen Nomor 7 Tahun 2026, sesuai kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan alih daya, adalah layanan kebersihan, penyediaan makan dan minum, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja atau buruh, layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang di pertambangan, kemudian perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Soal upah dan pesangon pekerja outsourcing yang sering menjadi titik sengketa, apakah akan ada revisi aturan agar perusahaan outsourcing wajib memberi jaminan yang sama dengan pekerja tetap?

Pihak serikat pekerja memberikan masukan agar pengusaha outsourcing yang sedang bersengketa atau sedang bermasalah harus mengikuti aturan yang sudah disepakati.

Kami dari pemerintah diminta untuk tegas. Jadi, serikat pekerja kemarin mengajukan pasalnya itu agar dikoreksi soal pemberian sanksi tegas bagi perusahaan alih daya yang melanggar aturan. Ini yang sedang kami bahas konsepnya seperti apa.

Saya kemarin menyampaikan bahwa kalau memang teman-teman pengusaha outsourcing ini ingin berniat baik, kenapa harus takut dengan sanksi-sanksi, baik denda atau pidana. Kami berharap ke depan kedua belah pihak, pengusaha outsourcing dan serikat pekerja, betul-betul mematuhi aturan yang sudah disepakati.

Presiden Prabowo Subianto meminta potongan aplikator ke mitra ojol maksimal itu 8 persen. Bagaimana posisi Kemenaker dan kapan aturan teknisnya keluar?

Perpres soal potongan aplikator ojol ini sudah disepakati dan Presiden Prabowo sudah mengutarakan pada saat May Day kemarin. Kemudian, saya mendengar serikat ojol, dari pekerja maupun mitra ojol, sangat menerima keputusan Bapak Presiden.

Kami sedang mengomunikasikan dengan pihak aplikator agar apa yang diminta Bapak Presiden ini betul-betul bisa ditaati bersama. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sedang merumuskan agar kesepakatan ini bisa dilakukan. Tentunya, semua pihak harus menyepakati dan menyetujui, walaupun dengan konteks beberapa hal.

Prinsipnya, pemerintah betul-betul memperhatikan nasib dari mitra ojol ini. Termasuk, sedikit tambahan bahwa Presiden juga dalam dua tahun ini sudah memberikan semacam poin komitmen berupa bonus hari raya (BHR). BHR ini sudah berjalan di 2025 dan 2026.

Apakah aturan potongan aplikator maksimal 8 persen dan BHR akan jadi pintu masuk ke regulasi-regulasi yang sempat dituntut oleh mitra ojol, seperti jaminan sosial, THR, atau bahkan status karyawan?

Kalau status, mereka tetap dalam posisi status kemitraan. Kemudian, kemarin soal potongan aplikator itu ada beberapa aplikator besar yang meminta pemotongan 10 plus 5. Nah, ini yang memberatkan sehingga akhirnya pemerintah ikut langsung menengahi dan menyepakati agar potongan itu tetap 8 persen.

Ini luar biasa. Menurut saya, aplikator sebagai pengusaha harus berhitung dan mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah.

Di ojol ini tidak mengenal THR karena THR itu adalah hak pekerja tetap. Kalau di ranah ojol, statusnya mitra. Tentunya hitungan-hitungannya jelas. Jadi, tidak berdasarkan jumlah berapa bulan mereka kerja. BHR inilah yang kami berikan kepada mitra ojol.

Kemenaker sempat diguncang kasus korupsi. Sebagai Wamenaker, apa langkah Anda untuk memulihkan kepercayaan publik?

Dengan pengalaman ini, Bapak Menteri bersama saya melakukan koreksi dan pembinaan kembali kepada seluruh karyawan dan ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Pengawasan ini dibantu oleh beberapa direktorat, termasuk juga Inspektorat Jenderal yang mengawasi bagaimana sistem kerja yang sedang kami perbaiki ini.

Secara moral, kami tersudutkan. Secara psikologis, anak-anak kami down. Tapi, inilah yang sudah kami alami dan pengalaman ini menjadi pelajaran yang berharga. Pimpinan, yaitu Pak Menteri dan saya, betul-betul harus melakukan kontrol yang terbaik.

Mulai dari Oktober 2024 sampai akhir Mei 2026 ini, Pak Menteri dan saya betul-betul sedang melakukan pengawasan dan mendisiplinkan karyawan kami dari pusat sampai daerah.

Belakangan ini, nilai rupiah melemah. Apakah kondisi ini memengaruhi ketahanan pasar tenaga kerja di Indonesia?Secara rill, industri di Indonesia ini banyak industri padat karya. Misalnya, industri alas kaki, garmen, kemudian makanan dan minuman. Untuk produksi, mereka itu bahan bakunya rata-rata impor.

Adanya gejolak global kenaikan nilai dolar yang luar biasa pasti berdampak pada mereka. Oleh karena itu, kita harus mewaspadainya. Ancaman-ancaman PHK akan semakin besar karena perusahaan-perusahaan tadi akan berat membeli bahan-bahan impor untuk berproduksi.

Langkah kami untuk mengantisipasi terjadinya PHK besar-besaran adalah berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, misalnya Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, untuk menciptakan peluang kerja lain.

Misalnya, program kewirausahaan. Para pekerja yang ter-PHK bisa dibina melalui program-program kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu program adalah Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Anak-anak yang ingin berusaha kami didik, kemudian kami berikan semacam pengetahuan soal pemasaran. Ini yang harus kita kolaborasikan.

Kami juga mengajak Kementerian Koperasi dan bank-bank BUMN untuk fasilitas kredit.

Sejauh ini, kenaikan nilai dolar memang membuat risau banyak pihak. Tapi, saya meyakini pemerintahan Presiden Prabowo, dengan kekuatan kerakyatan, masih bisa bertahan.

Di antara isu-isu ketenagakerjaan yang sudah kita bahas, isu apa yang jadi prioritas Anda sampai akhir masa jabatan?

Kementerian Ketenagakerjaan sekarang melakukan beberapa program yang betul-betul menyentuh masyarakat. Untuk anak-anak muda yang baru tamat kuliah, kami memberikan fasilitas magang nasional. Ini sudah masuk di batch atau tahap kedua.

Kami sudah lapor Presiden Prabowo bahwa batch awal kemarin untuk 100 ribu fresh graduate. Kemudian, di 2026 ini, direncanakan dibuka untuk 150 ribu orang. Mereka kami berikan fasilitas gaji senilai UMP daerah tempat kerjanya. Misalkan, kalau di DKI Jakarta mereka magang enam bulan, per bulan mereka bisa mendapatkan gaji sebesar UMP Jakarta.

Kemudian, kami juga memberikan pelatihan vokasi nasional. Pelatihan vokasi nasional ini juga kami prioritaskan untuk anak-anak kita yang baru tamat SMA dan SMK. Mereka kami berikan fasilitas pelatihan dan juga semacam uang saku atau uang transport. Kami melatih mereka tanpa dipungut biaya apa pun.

Di samping itu, kami berkoordinasi dengan dunia usaha untuk bisa mempertahankan keberadaan industri mereka. Tentunya juga berkoordinasi dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Harapan kami komunikasi terjalin.

Kami mengedepankan istilahnya itu tenaga kerja Pancasila atau hubungan industrial Pancasila. Jadi, kami mengedepankan konsep dialog dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Saran dari Anda untuk para pencari kerja?

Untuk anak-anak muda yang ingin mencari kerja, kami dari kementerian mempunyai aplikasi Siap Kerja. Ini sebuah pasar kerja. Di situ si pencari kerja dan si pemberi kerja bisa berinteraksi langsung.

Yang kedua adalah bersemangatlah. Jangan pernah kendor dan jangan pernah mundur, walaupun memang saat ini dunia sedang tidak begitu baik.

Anak-anakku sekalian, carilah lowongan kerja yang betul-betul legal dan resmi sehingga Anda tidak tertipu dengan iming-iming dari aplikasi ilegal. Banyak aplikasi yang menawarkan pekerjaan, tapi mereka itu ilegal dan malah bisa menjerumuskan si pencari kerja.