Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menarik kewenangan persetujuan cuti seluruh pegawainya ke tangannya sendiri. Langkah ini diambil setelah ia mendengar banyak tentang izin cuti bodong di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
"Zaman dulu memang saya serahkan semua ke bawahan. Saya kok merasa ada yang gak beres. Kalau kita nyetir mobil terlalu cepat, harus kita tarik rem dulu. Saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Saya bisa ngecek, ternyata izinnya banyak yang bodong," ujar Dody di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2027).
Kebijakan yang sudah berjalan sekitar tiga bulan ini berlaku untuk seluruh pegawai PU di Indonesia, tidak hanya di kantor pusat. Dody mengakui langkah tersebut menambah beban kerjanya, namun ia menilai itu penting demi membangun birokrasi yang berintegritas.
"Menurut saya pribadi memang itu beban. Tapi sebagai pembantu presiden, tugas saya juga meyakinkan presiden bahwa state craft yang ketiga, membentuk ASN yang berkualitas, itu juga saya kerjakan. Ini dalam rangka membentuk ASN Kementerian PU yang lebih berkualitas, berintegritas, berakhlak, yang selalu menghadirkan Tuhan di hatinya," jelasnya.
Dody mengakui langkah ini bersifat sementara. Setelah tata kelola kepegawaian dianggap tertata kembali, kewenangan tersebut akan dikembalikan ke bawahan. "Enggak saya juga capek, saya juga gak mau capek," katanya.
Dody pun mengungkapkan bentuk dari izin cuti bodong yang ia maksud, seperti izin cuti yang menggunakan dokumen palsu, seperti surat sakit palsu.
"Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau proses di bawah kan saya gak tau. Saya cuma dapet selentingan dari wartawan, dari WA. Tapi gak ada hitam di atas putih. Begitu saya tarik rem, baru saya bisa suruh cek satu-satu," terangnya.
Tak terbatas di pemeriksaan administrasi, Dody bahkan mengaku tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus pemalsuan dokumen cuti ini ke ranah pidana
"Ini saya lagi sedang kepikiran apakah yang bodong-bodong ini perlu saya bawa ke ranah pidana. Tapi masih kepikiran, belum saya kerjakan. Itu satu hal yang harus saya diskusikan," ungkapnya.
Menurut Dody, persoalan ini penting mengingat Kementerian PU mengelola ratusan triliun rupiah uang rakyat setiap tahunnya. Dengan praktik buruk yang dilakukan pegawainya ini, ia mengakui tak dapat menaruh kepercayaan pada jajarannya.
"Kalau yang mengelola absen aja curang, cuti aja curang, terus saya harus percaya bagaimana? Mereka mengelola proyek Rp10 juta, Rp100 juta, Rp 1 miliar, bahkan Rp1 triliun. Saya lebih gak percaya lagi," tuturnya.
6.300 Anak Buahnya Terlibat Judol
Dody juga mengungkapkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait keterlibatan pegawai Kementerian PU dalam judi online alias judol.
Dalam laporan PPATK yang ditujukan padanya, terungkap bahwa 6.300 lebih pegawai PU terdeteksi bermain judi online.
"Data dari PPATK itu real. Saya secara resmi dan tidak resmi menerima data itu. Memang ada 6.300-an pegawai yang terlibat judol," ungkapnya.
Yang mengagetkan, nilai transaksi judi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai ratusan juta rupiah per orang. Bahkan, satu orang tercatat mencapai angka Rp800 juta dan pelakunya bukan pejabat di tingkat eselon.
"Yang mengagetkan nilainya ada ratusan juta, bingung saya. Itu bukan eselon 2, eselon 1, eselon 3. Tapi eselon 4, eselon 5, bahkan yang gak ada eselonnya. Yang tertinggi itu eselon 3, tapi tidak banyak," paparnya.
Dody menyebutkan pegawai dengan nominal di atas Rp10 juta akan menjadi prioritas pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Sedangkan yang di bawah Rp10 juta akan dikenai sanksi ringan berupa teguran dan peringatan.
"Nanti akan diperiksa oleh inspektor jenderal untuk memeriksa apa benar teman-teman ini bermain judol sampai ratusan juta, uangnya dari mana. Yang kita takutkan uang rakyat dipakai untuk itu," jelasnya.
Ia memastikan pemeriksaan akan dilakukan secara profesional tanpa prasangka buruk terhadap stafnya. "Saya sekali lagi tidak boleh suudzon kepada staf saya sendiri," katanya.
Dody memperkirakan data tersebut mencakup periode 2024 hingga 2026. Ia mengakui praktik judi di kalangan ASN Kementerian PU kemungkinan sudah terjadi sebelum masa kepemimpinannya, namun belum pernah ditindaklanjuti secara serius.
"Sebelumnya dan hari ini pasti ada. Karena belum pernah ditindaklanjuti secara serius oleh kami di sini, sehingga seolah-olah ada pembiaran. Tapi sekarang sudah mulai," katanya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
