Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan mengoreksi secara tegas regulasi daerah yang masih memberikan celah bagi pembukaan lahan dengan izin membakar hingga seluas 2 hektare.
Prabowo menyebut aturan pada delapan peraturan daerah (Perda) tingkat kabupaten tersebut tidak masuk akal dan rawan disalahgunakan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam arahannya saat berdiskusi bersama para akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten, bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is, menurut saya, complete nonsense,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/9/2026).
Prabowo menilai aturan yang memperbolehkan individu membakar lahan seluas dua hektare sangat berbahaya.
Menurutnya, potensi eskalasi api di area seluas itu mustahil dapat dipadamkan oleh satu orang sehingga justru menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, terutama di ekosistem gambut.
“Kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan? Kan itu, itu kan menipu, Perda ini menipu,” lanjut Prabowo.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Kepala Negara menginstruksikan jajaran TNI dan Polri untuk menerjunkan perwira ke daerah-daerah tersebut.
Fungsinya, kata Prabowo, mengedukasi masyarakat sekaligus memberikan alternatif penyiapan lahan tanpa melakukan pembakaran.
“Saya sudah tugaskan TNI, nanti mungkin Polri, saya turunkan 1.000 perwira. Mayor, Letkol, Kolonel, 1.000 saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu untuk memberi edukasi. Dan solusinya sudah saya berikan: kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian, kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita,” jelasnya.
Pertemuan di Istana Merdeka tersebut diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mengumpulkan lebih dari 20 peneliti dan profesor bidang kehutanan dan gambut untuk merumuskan rekomendasi penanganan karhutla berbasis sains.
“Dan mereka, teman-teman juga merasa ini baru pertama kali hadir ke Istana diundang langsung Bapak Presiden untuk mendiskusikan sesuatu yang memang bidang keahliannya dan sangat penting,” ujar Mendikti, Brian Yuliarto, dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Bayu Septianto
