Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) memilih untuk tidak menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) dan menahannya di level 5,75 persen, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebagai gantinya, bank sentral memutuskan meningkatkan insentif bagi investasi portofolio asing.
"Pada hari ini memang Bank Indonesia di sini ada dua pilihan, apakah menaikkan BI-Rate dengan konsekuensi suku bunga dalam negeri juga akan naik, atau yang kami lakukan hari ini di Dewan Gubernur, tidak menaikkan BI-Rate, tetapi meningkatkan insentif bagi semakin masuknya aliran portofolio asing," ujar Perry, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (22/7/2026).
Melalui kebijakan ini, BI memutuskan menaikkan insentif premi Swap Jual Lindung Nilai atau Swap Beli Lindung Nilai kepada BI dari sebelumnya 10 persen menjadi 12,5 persen.
Selain itu, bank sentral juga memperluas insentif bagi instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Jual Lindung Nilai sebesar 15 persen yang sebelumnya belum tersedia.
Menurut Perry, kebijakan tersebut lebih efektif dibandingkan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin dalam menjaga stabilitas rupiah. Insentif yang diberikan dinilai mampu menarik lebih banyak investasi portofolio asing sekaligus memperdalam pasar uang dan pasar valas domestik.
Selain itu, pemberian insentif juga dinilai tidak akan memberikan dampak terhadap kenaikan suku bunga perbankan di dalam negeri.
"Itu lebih efektif karena efektivitasnya lebih tinggi. Kalau kita hitung dengan insentif, maksudnya investasi portofolio ini lebih tinggi daripada kenaikan 25 basis poin itu," terangnya.
Lebih lanjut Perry menjelaskan, dalam rapat Dewan Gubernur, terdapat dua opsi kebijakan yang dipertimbangkan: menaikkan BI-Rate dengan konsekuensi suku bunga di dalam negeri ikut meningkat atau memberikan insentif yang lebih besar bagi investor asing. BI akhirnya memilih opsi kedua.
Apabila BI memilih menaikkan suku bunga acuan, dampaknya akan dirasakan oleh sektor riil melalui peningkatan biaya pinjaman. Sebaliknya, penambahan insentif bagi investor asing dapat memperkuat rupiah tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Kenaikan insentif swap dari 10 persen menjadi 12,5 persen, dan pemberian insentif bagi DNDF menjadi 15 persen itu lebih efektif. Ini lebih efektif mengendalikan nilai tukar dan karena itu memperkuat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, serta kesehatan korporasi," ujarnya.
Selain memperluas insentif bagi investasi portofolio asing, BI juga memberikan insentif tambahan untuk mendorong penggunaan Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra. Kebijakan ini ditujukan untuk mendiversifikasi transaksi valuta asing sehingga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi.
Dalam kebijakan tersebut, BI memberikan tambahan premi Swap Beli Lindung Nilai sebesar 10 persen dan pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10 persen bagi transaksi yang menggunakan skema LCT.
Perry menjelaskan, Indonesia telah menjalin kerja sama LCT dengan sejumlah negara seperti Jepang, China, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi dinilai semakin meningkat, termasuk penggunaan yuan dan yen di pasar valas domestik.
"Local currency transaction adalah bagaimana diversifikasi pembayaran perdagangan dan investasi. Kita sudah banyak kemajuan dengan Jepang, dengan China, kemudian Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Uni Emirat Arab. Dengan diversifikasi pembayaran perdagangan dan investasi, ini akan mengurangi demand atau permintaan terhadap dolar," ujar Perry.
Ia mengatakan, penggunaan mata uang lokal tidak hanya mendukung diversifikasi transaksi internasional, tetapi juga membantu memperdalam pasar valuta asing dalam negeri.
"Yang kami lakukan ini adalah memanfaatkan local currency transaction, baik dalam yen, yuan, maupun mata uang lain, untuk memperkuat transaksi di pasar valas dalam negeri. Sekarang rupiah-renminbi sudah banyak diperdagangkan. Demikian juga dengan yen maupun mata uang lainnya," pungkas Perry.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
