Masuk tirto.id
tirto.id - Menjelang siang, area food court Rumah Susun Pasar Rumput mulai ramai. Aroma masakan dari berbagai kios bercampur dengan percakapan penghuni rusun dan pekerja yang datang untuk makan siang. Pada salah satu sudut, Fajar Alfi berdiri di balik etalase Warung Ketagihan Sambel Ijo, melayani pelanggan yang datang silih berganti.
Ada yang memesan ayam dengan sambal hijau andalan, ada pula yang memilih lauk lain. Setelah pesanan selesai disiapkan, sebagian pelanggan merogoh dompet. Namun, tak sedikit yang langsung mengangkat telepon genggam, membuka aplikasi perbankan atau dompet digital, lalu memindai kode QR yang terpajang di atas etalase dagangan.
“Udah ya, Bu,” kata seorang pembeli kepada salah satu pekerja Fajar, sembari menunjukkan layar ponselnya.
Ucapan itu segera dijawab oleh QRIS Soundbox, “Pembayaran sebesar Rp35.000 sudah diterima.”
Langkah Berpaling dari Uang Kembalian
Fajar Alfi berdiri di balik etalase Warung Ketagihan Sambel Ijo, melayani pelanggan yang datang silih berganti. tirto.id/Qanita
Sejak Januari 2025, Fajar memutuskan untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pemandangan pembeli yang membayar hanya dengan mengangkat ponsel dan sahutan QRIS Soundbox kini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya sehari-hari.
Pria 36 tahun itu memperkirakan, sekitar 70 persen pembeli di warungnya memilih membayar menggunakan QRIS. Sisanya masih menggunakan uang tunai, terutama pelanggan yang datang dengan membawa uang pas atau lebih nyaman bertransaksi secara konvensional.
Saat melihat semakin banyak pelanggan terbiasa bertransaksi secara digital, ia merasa sudah waktunya menyediakan pilihan pembayaran yang lebih praktis. Keputusan tersebut bukan datang karena promosi dari bank atau penyedia jasa pembayaran, melainkan atas inisiatifnya sendiri.
"Saya mengajukan sendiri," kata Fajar kepada Tirto, Selasa (14/7/2026).
Setelah berjualan selama kurang lebih dua tahun, kini hampir tidak ada lagi kerepotan menghitung uang receh atau mencari kembalian saat antrean sedang panjang. Keputusan itu pun menjadi salah satu penyesuaian kecil yang kemudian membawa perubahan dalam operasional usahanya. Di tengah aktivitas melayani pelanggan setiap hari, sistem pembayaran digital membuat proses transaksi menjadi lebih sederhana.
“Karena kalau pas rame gini nggak perlu cari-cari uang kembalian. Kadang kan masih perlu tuker ke tetangga juga kalau nggak ada uang kembalian. Sekarang lebih cepet,” imbuhnya.
Menjaga Keamanan Kas Lewat Bunyi Soundbox
Uang tunai yang terus berpindah tangan membutuhkan perhatian lebih agar tidak tercecer atau hilang ketika suasana warung sedang ramai. Di sisi lain, laporan realtime dari QRIS Soundbox yang dipajang sepaket dengan kode QR pembayaran milik warung, membuat Fajar lebih percaya bahwa uang dari pelanggan sudah masuk ke sakunya.
"Manfaatnya meminimalisir kehilangan uang di outlet dan tidak perlu menyediakan uang kembalian," ujarnya.
Setelah 1,5 tahun mengadopsi sistem pembayaran digital, Fajar menilai layanan QRIS sudah memenuhi kebutuhan usahanya. Ia belum memiliki usulan khusus kepada Bank Indonesia maupun bank penyedia layanan pembayaran mengenai pengembangan sistem tersebut.
"Sejauh ini sudah cukup. Saya belum tahu ke depan kalau tren berubah," katanya.
Bagi Fajar, yang terpenting adalah transaksi berlangsung lancar, pelanggan merasa nyaman, dan aktivitas usaha dapat berjalan tanpa hambatan.
“Segini aja udah bagus,” imbuh dia.
90 Persen Merchant untuk Usaha Mikro
Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, mengatakan perkembangan QRIS sejak diluncurkan pada 2019 berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan yang diperkirakan. QRIS yang awalnya diperkenalkan sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR kini tidak lagi identik dengan pusat perbelanjaan modern atau restoran besar. Pedagang kaki lima, warung makan, hingga pelaku usaha mikro pun mulai menjadikannya sebagai alat pembayaran utama.
“Kebanyakan, memang daripada merchant-merchant itu 90 persen adalah usaha mikro, usaha mikro, ultra mikro, dan usaha kecil. UMKM. Jadi sudah cocok dengan iklim Indonesia,” ujarnya, saat dihubungi Tirto, Selasa (14/7/2026).
Bank Indonesia (BI) melaporkan, pada April 2026 transaksi QRIS sudah tumbuh sebesar 108,43 persen secara tahunan (year on year/YoY). Pada periode tersebut, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna, dan lebih dari 45 juta merchant di antaranya merupakan UMKM.
Sementara itu, total nilai transaksi QRIS mencapai Rp2.970 triliun pada kuartal pertama tahun 2026, dengan volume transaksi QRIS telah menembus angka 7,83 miliar kali.
Kekuatan Satu Standar dan Subsidi Biaya Transaksi
Menurut Santoso, interoperabilitas menjadi kekuatan utama pertumbuhan signifikan QRIS. Berawal dari keinginan Bank Indonesia menghadirkan sistem pembayaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat -termasuk pelaku usaha kecil di daerah yang selama ini sulit mengakses perangkat pembayaran elektronik, interoperabilitas memungkinkan seluruh penyelenggara jasa pembayaran menggunakan satu standar yang sama.
“Melihat perkembangannya sampai sekarang, QRIS sudah sangat dominan di alat bayar. Kalau zaman dulu ada kartu kredit, ada kartu debit, sekarang ada QR. Dulu mungkin QR nggak ada, hanya debit dan kartu kredit. Dulu dominannya adalah kartu debit, mungkin sekitar 80 persen kartu debit. Sisanya ada kartu kredit,” ungkap Santoso.
Di sisi lain, keberhasilan tersebut juga didukung kebijakan biaya transaksi yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Untuk transaksi hingga Rp500 ribu pada kategori usaha mikro, merchant dibebaskan dari Merchant Discount Rate (MDR), sehingga pelaku usaha dapat menerima pembayaran digital tanpa dikenai biaya layanan.
Sedangkan, MDR yang dikenakan untuk transaksi di atas Rp500 ribu dilakukan sebagai upaya mitigasi dari BI agar tidak ada merchant yang berbuat curang.
“Kalau sudah transaksi di atas Rp500 ribu [dari usaha] kecil dan mikro, itu rasanya ini ya, kita tidak mengharapkan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena ingin gratis, maka kategorinya jadi mikro. Padahal, omsetnya jutaan. Karena nanti kan juga mendorong masalah perpajakan juga gitu. Jadi intinya kita menjaga-jaga ini supaya sesuai dengan kategorinya,” jelas Santoso.
Ke depan, pengembangan QRIS akan terus berlanjut. Selain memperluas penggunaan teknologi pembayaran nirsentuh (NFC) untuk transportasi publik dan layanan lainnya, Indonesia juga terus memperluas kerja sama pembayaran lintas negara.
Setelah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Cina, pengembangan berikutnya diarahkan ke India serta kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.
“Plan ke depan tentunya sesuai dengan arahan BI, kita sedang memikirkan untuk India, kita juga memikirkan ke Middle East, khususnya di Arab Saudi karena banyak yang ibadah haji dan juga negara-negara lain,” beber Santoso.
Tembok Penghalang di Luar Kota Besar
Di balik pertumbuhan tersebut, Pengamat Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa adopsi QRIS belum sepenuhnya merata. Menurutnya, penggunaan QRIS memang sudah menjadi kebiasaan baru di kota-kota besar seiring semakin masifnya penggunaan mobile banking dan dompet digital.
Namun, di berbagai daerah, tantangannya berbeda. Masih banyak pedagang yang memilih uang tunai karena rantai pasok usaha mereka belum sepenuhnya terdigitalisasi. Belum lagi, meskipun sudah banyak merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS, sejumlah pedagang tetap harus membeli stok barang menggunakan uang tunai.
“Bisnis itu kan nggak jalan sefleksibel itu. Jadi mereka pasti punya keterbatasan soal tadi saya sampaikan. Bagaimana uangnya harus diputar secara harian dan sebagainya. Sedangkan, mereka mau menyetok barang agennya itu nggak menerima QRIS, ataupun mereka juga nggak ada internet, internet banking,” jelas Huda kepada Tirto.
Di sisi lain, kultur masyarakat di sejumlah daerah juga masih menjadi tantangan pengembagan QRIS ke depan. Huda mencontohkan perbedaan budaya warga di Aceh dan Medan dengan warga Jakarta.
Huda menilai, warga Jakarta kini cukup percaya diri hanya menggenggam ponsel di tangan saat bepergian kemana pun. Sementara itu, warga Aceh justru lebih bangga membayar transaksi yang mereka lakukan dengan uang tunai.
“Orang di Medan, di Aceh itu, Aceh terutama ya, dia masih menyukai untuk dia menggunakan uang cash gitu. Karena kata mereka itu ya, ada pride gitu. Ketika dia bawa uang cash dalam jumlah yang besar,” kata dia.
Menurut Huda, pekerjaan rumah Bank Indonesia berikutnya bukan hanya memperluas jumlah pengguna, tetapi memastikan seluruh ekosistem transaksi ikut terdigitalisasi. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan, terutama bagi pedagang yang masih menggunakan QRIS statis berupa stiker.
Kasus penempelan kode QR palsu di atas QRIS milik pedagang masih sesekali ditemukan. Karena itu, penggunaan perangkat seperti QRIS Soundbox dinilai menjadi salah satu solusi yang mampu memberikan kepastian transaksi secara langsung.
"Kalau aman dan nyaman, makin banyak yang berminat menggunakan QRIS," katanya.
Fondasi Baru Ekonomi Digital
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, melihat dampak QRIS jauh melampaui perubahan cara masyarakat membayar. Menurutnya, QRIS telah membangun fondasi baru bagi ekonomi digital Indonesia melalui sistem pembayaran yang terbuka dan dapat digunakan seluruh penyelenggara jasa pembayaran.
Data BI menunjukkan, sekitar 90 persen transaksi lintas penyelenggara kini telah menggunakan QRIS. “Yang paling bermakna bagi ekonomi digital justru bukan angka pertumbuhannya, melainkan porsi transaksi lintas penyelenggara yang sudah sekitar 90 persen dari sisi volume,” tutur dia kepada Tirto
Menurut Josua, capaian itu berarti persaingan industri pembayaran tidak lagi ditentukan oleh banyaknya kode QR yang dimiliki masing-masing perusahaan, melainkan oleh kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna.
“Artinya, satu kode di warung mana pun dapat dibayar dari aplikasi mana pun; sekat antaraplikasi runtuh, biaya menerima pembayaran nontunai bagi usaha kecil menjadi sangat murah, dan persaingan berpindah dari perebutan kode di meja kasir menuju kualitas layanan. Inilah fondasi ekonomi digital yang sesungguhnya: infrastruktur bersama yang terbuka,” imbuhnya.
Lebih penting lagi, QRIS berhasil membawa jutaan usaha mikro yang selama ini bergantung pada transaksi tunai masuk ke dalam sistem pembayaran formal. Sebab, setiap transaksi digital yang tercatat dapat dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit bagi pelaku UMKM.
“Setiap transaksi meninggalkan jejak data yang berpotensi menjadi dasar penilaian kelayakan pembiayaan, sesuatu yang mustahil terjadi ketika usaha mikro sepenuhnya bertransaksi tunai,” kata Josua.
Meski demikian, menurut Josua masih ada empat hal yang perlu diwaspadai oleh bank sentral dalam pengembangan QRIS. Pertama, sebagian pertumbuhan QRIS adalah perpindahan kanal dari kartu dan tunai, bukan seluruhnya aktivitas ekonomi baru; klaim dampak terhadap ekonomi digital harus memilah antara penggantian cara bayar dan penciptaan transaksi baru.
Kedua, kedalaman pemakaian QRIS masih dangkal: rata-rata hanya 39 sampai 48 transaksi per pedagang per bulan dengan nilai Rp3,53 juta sampai Rp4,61 juta, atau kurang dari dua transaksi sehari. Menurut Josua, angka 44 juta pedagang lebih mencerminkan banyaknya kode terpasang daripada banyaknya kode yang hidup.
“Laporan (BI) sendiri mengakui besarnya pedagang pasif,” sambungnya.
Ketiga, ketimpangan wilayah sangat tajam, dengan Jawa Barat hampir 9,8 juta pedagang sementara sejumlah provinsi di kawasan timur baru belasan ribu pengguna QRIS. Kondisi ini lantas membuat manfaat ekonomi digital dari adopsi QRIS masih terpusat di Jawa.
Keempat, nilai rata-rata per transaksi hanya sekitar Rp92 ribu dan sumber dana dari fasilitas kredit yang nyaris nihil. “Artinya QRIS kuat di transaksi ritel harian tetapi belum menjadi jembatan menuju pembiayaan produktif, sementara transaksi lintas negara masih sangat kecil dan bergantung hampir sepenuhnya pada Malaysia,” bebernya.
Atas dasar itu, Josua menyarankan agar BI mulai menggeser fokus kebijakan dari perluasan jumlah pengguna QRIS ke pendalaman pemakaian. Dalam hal ini, penyelenggara perlu diwajibkan untuk mengidentifikasi dan mengaktifkan kembali pedagang pasif melalui pendampingan dan insentif tarif, bukan sekadar mengejar target pendaftaran baru.
Pada saat yang sama, data transaksi QRIS sebaiknya diintegrasikan secara sistematis ke penilaian kelayakan kredit usaha mikro oleh perbankan dan lembaga pembiayaan, sehingga QRIS naik kelas dari sekadar alat terima uang menjadi pintu masuk pembiayaan. “keterhubungan dengan sumber dana kredit yang saat ini di bawah 1 persen adalah ruang tumbuh paling strategis,” sambung Josua.
Kemudian, pemerataan ke luar Jawa perlu digerakkan lewat pemerintah daerah, digitalisasi pasar rakyat, dan penyaluran bantuan pemerintah melalui kanal ini. Upaya ini menjadi penting karena struktur tarif bagi usaha mikro harus dijaga tetap ringan agar adopsi tidak berbalik arah.
“Untuk transaksi lintas negara, kerja sama perlu diperluas dan dipromosikan di destinasi wisata seperti Bali dan Batam bersama maskapai serta agen perjalanan. Terakhir, pertumbuhan secepat ini wajib diimbangi uji tuntas pengenalan pedagang dan perlindungan konsumen yang ketat, karena satu gelombang penipuan besar dapat merusak kepercayaan yang menjadi modal utama seluruh sistem,” terang Josua.
Pembayaran Digital Topang Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026 mengatakan, sistem pembayaran digital kini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi digital nasional, seiring semakin luasnya penggunaan layanan pembayaran nontunai. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital pada Mei 2026 mencapai 5,22 miliar transaksi, atau tumbuh 28,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di antara berbagai instrumen pembayaran digital, QRIS menjadi salah satu yang mencatat pertumbuhan paling pesat dengan kenaikan 95,10 persen (yoy).
“Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant,” ujarnya.
Meski begitu, BI terus berupaya memperluas akseptasi pembayaran digital melalui berbagai program, seperti QRIS Jelajah Indonesia 2026 dan perluasan implementasi QRIS Antarnegara.
"Serta implementasi lanjutan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) yang mencakup Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (Digdaya) dan Hackathon serta sinergi dengan Pemerintah melalui Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) dan Digdaya,” sebut Perry.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
