tirto.id - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjelaskan persoalan Rektor Asing yang menjadi polemik saat ini bukan hanya berasal dari luar negeri saja.
"Jadi, yang dimaksud adalah Bapak Presiden [Jokowi] menginginkan perguruan tinggi dipimpin oleh rektor kualifikasi internasional, tidak hanya rektor, pengajarnya juga. Mau orang asing atau Indonesia," ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan KSP, Yanuar Nugroho saat di kantor Kementerian PAN-RB, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2019).
Ia juga menerangkan, rektor yang memiliki kualifikasi Internasional itu tidak hanya diprioritaskan untuk warga negara asing saja, tapi WNI pun boleh mendaftarkan diri.
Menurut dia, untuk dosen dalam negeri maupun luar negeri yang ingin meningkatkan kualifikasinya ke taraf Internasional.
Indonesia, kata dia, memiliki sertifikasi internasional untuk insinyur IABBE dan beberapa lembaga sertifikasi lainnya.
"Kalau kualitas pimpinan membaik, pasti kualitas perguruan tinggi juga membaik. SDM, pendanaan dan ekosistem. Jangan pikir rektor asing gaji lebih tinggi, orang indonesia banyak yang pintar," ucap dia.
Untuk mengimplementasikan rekrutmen rektor asing, perlu revisi sejumlah aturan.
"Perlu direvisi [peraturannya], makanya kita juga enggak boleh nabrak-nabrak dong. Karena banyak [aturan terkait]. Ada UU guru dan dosen, ada peraturan menteri pelaksana, macem-macem. Tetapi, itu semua, kita kan enggak boleh melawan Undang-undang, enggak boleh melanggar peraturan," ujar dia.
"Kita membutuhkan untuk menata itu, semuanya diatur ulang. Berarti ada proses penataan kembali regulasi," lanjut dia.
Ia juga bilang persyaratan yang harus diatur untuk rektor berkualifikasi internasional yaitu seperti memiliki rekam jejak akademik yang bagus. Kemudian pernah memimpin sebuah lembaga penelitian, menghasilkan penelitian jurnal sekian banyak, dan mengelola dana.
"Sudah saatnya Indonesia ini, negara besar, punya kampus-kampus bagus, ya. Memang harus masuk ke tahap internasional," ujar dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
