Masuk tirto.id
tirto.id - Kelangkaan solar terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Aceh hingga Kalimantan Barat (Kalbar). Di Pontianak, Kalbar, kondisi ini bahkan memicu aksi protes dari para supir angkutan niaga dan penumpang. Poster aksi seruan mogok masal tersebut tersebar di media sosial.
Salah satunya diunggah TikTok @kendaraanlintas , pada Rabu (15/10/2025). Postingan dimaksud juga menampilkan ajakan untuk berdemonstrasi di Bundaran Aliayang, Pontianak, pada hari ini, Kamis (16/10/2025).
"Rencana mogok kerja akibat susah BBM semua supir kendaraan penumpang maupun barang," tulis akun tersebut.
Sementara di Aceh, kelangkaan disebut telah terjadi selama sebulan—terutama untuk BBM jenis biosolar. Dalam video yang diunggah akun TikTok @zulfikarfi , kondisi kelangkaan digambarkan dengan antrean kendaraan menuju SPBU Pertamina.
"Sudah hampir 1 bulan Aceh alami kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar," demikian takarir unggahan tersebut.
Di Kalbar, kelangkaan pasokan tersebut dikonfirmasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral setempat. Pada Senin (13/10/2025), instansi tersebut menggelar rapat untuk menyikapi keresahan masyarakat yang viral di media sosial terkait kelangkaan BBM.
Rapat koordinasi tersebut diunggah pada Selasa (14/10/2025) oleh akun Intagram
Pada unggahan selanjutnya, Disperindag ESDM Kalbar mengumumkan bahwa Pemda bersama Tim Pengendali dan Pengawasan (Timdu Dalwas) Provinsi telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu SPBU di Siantan Hulu, Kota Pontianak.
Pemeriksaan ini untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan pemerintah.
"Timdu Dalwas mendapatkan informasi dari pengelola SPBU 63.7810.02 bahwa kuota BBM jenis JBT Solar yang diterima sebanyak 16 KL perhari. Timdu Dalwas juga memeriksa sistem penyaluran BBM jenis JBT Solar di SPBU ini untuk memastikan bahwa proses pengisian telah menggunakan QR Code MyPertamina yang terhubung dengan nomor polisi kendaraan," tulis Disperindagesdm_kalbar, dikutip Kamis (16/10/2025).
Dalam sidak tersebut pun Disperinda menemukan bahwa adanya prakteknya kecurangan penggunaan QR Code kendaraan lain untuk pengisian BBM jenis JBT Solar. Pembelian tidak sesuai dengan unit kendaraan.
"Hal ini menjadi perhatian dari Timdu Dalwas agar modus seperti penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan unit kendaraannya untuk dilaporkan dan diblokir QR Code-nya, karena hal ini merupakan bentuk penyimpangan," paparnya.
Selain itu, Timdu Dalwas meminta kepada pengelola SPBU 63.7810.02 untuk memberikan pembinaan kepada operator agar dalam penyaluran BBM bersubsdi agar memperhatikan secara detail penggunaan QR Code dengan unit kendaraan yang sesuai pada proses pengisian BBM. Jika terdapat penyalahgunaan QR Code, operator harus segera melaporkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk diblokir.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga dalam keterangan resminya membenarkan kondisi ketersediaan solar bersubsidi di Aceh.
Meski demikian, menurut Area Manager Communication, Relation & CSR Aceh Selatan, Fahrougi Andriani Sumampouw, Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan BBM bersubsidi secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Layanan SPBU di wilayah operasional Pertamina Patra Niaga juga menurutnya terpantau berjalan normal. Di Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdapat 10 SPBU yang menyalurkan Solar bersubsidi, namun sembilan SPBU lainnya sudah kehabisan stok. Sehingga hanya satu SPBU yang terpantau masih memiliki kuota harian solar.
"Kondisi tersebut menyebabkan sebagian konsumen beralih ke SPBU lain yang masih memiliki stok solar, dengan jarak sekitar 30 kilometer dari lokasi SPBU yang alokasinya telah habis. Situasi ini bersifat sementara dan langkah penyeimbangan alokasi sedang dijalankan agar pelayanan dapat kembali merata di seluruh wilayah," kata Fahrougi dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (16/10/2025).
Pertamina juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi operasional melalui percepatan suplai dari fuel terminal terdekat, penyesuaian jadwal pengisian ulang (replenishment), serta pengaturan distribusi antar-SPBU di wilayah Aceh Selatan.
Koordinasi juga terus dilakukan bersama Pemerintah Daerah, BPH Migas, dan aparat penegak hukum untuk menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan oleh oknum, termasuk kegiatan pelangsiran, turut diperkuat. Di tingkat SPBU, penerapan prosedur verifikasi dan pencatatan transaksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Fahrougi.
Terkait adanya informasi mengenai rencana penyampaian aspirasi oleh sejumlah pihak, Pertamina mengaku menghormati setiap aspirasi sebagai bentuk penyaluran pendapat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
"Pertamina Patra Niaga tetap membuka ruang komunikasi dan dialog konstruktif dengan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengemudi dan pelaku logistik, guna memastikan kelancaran distribusi energi serta keberlanjutan layanan publik," ujarnya.
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi Pertamina melalui Call Center 135 apabila menemukan kendala layanan atau indikasi penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Hendra Friana
