tirto.id - Pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung menilai wacana Prabowonomics yang kerap dikaitkan dengan Ekonomi Pancasila perlu diuji lebih jauh dari sisi nilai moral dan praktik sosial di masyarakat. Narasi tersebut tidak hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan statistik makro.
Pandangan tersebut disampaikan Rocky dalam sebuah forum diskusi Ekonomi Pancasila yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA-UNPAD) pada Sabtu (31/01/2026).
Rocky menyinggung istilah Prabowonomics yang belakangan muncul dalam diskusi publik, menyusul berbagai isu ekonomi sebelumnya. Namun, ia menilai konsep tersebut belum memiliki penjabaran yang jelas.
“Sampai sekarang orang masih bertanya, apa itu Prabowonomics? Uraian, eksplorasi, dan eksplanasinya belum terang,” kata dia.
Menurut Rocky, jika Prabowonomics diklaim sebagai wujud Ekonomi Pancasila, maka tolok ukurnya tidak bisa semata-mata pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa Ekonomi Pancasila seharusnya bertumpu pada moral, solidaritas sosial, dan keadilan.
Dalam konteks itu, Rocky menjelaskan bahwa moral memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi, salah satunya melalui praktik utang-mengutang berbasis inisiatif saling membantu. Praktik tersebut, kata dia, bukan sekadar relasi finansial, melainkan mekanisme sosial yang menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
“Di banyak komunitas, terutama di desa, ada sistem moral untuk saling membantu. Utang-utang biasa itu, untuk memastikan ekonomi tetap bergerak,” ujarnya.
Rocky menilai, meskipun mekanisme tersebut tidak selalu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, setidaknya aktivitas ekonomi tidak berhenti dan tetap bergerak.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjelaskan mengapa ekonomi di tingkat akar rumput relatif lebih tahan terhadap tekanan krisis dibandingkan sistem ekonomi yang sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar dan intervensi moneter.
Ekonomi Berbasis Pancasila Harus Kedepankan Solidaritas Sosial
Dia juga mengatakan, ekonomi tidak pernah benar-benar netral nilai, sebab Pancasila sendiri merupakan seperangkat nilai yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan ekonomi.
“Pancasila itu value. Pertanyaannya, apakah ekonomi bebas nilai? Selama ini ekonomi sering dipahami sebagai transaksi rasional antarmanusia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, jika ekonomi diklaim berbasis Pancasila, relasi nilai lima sila dengan praktik ekonomi harus dijelaskan,” ujar Rocky.
Selain itu, Rocky juga mengkritik cara negara membaca kondisi ekonomi yang terlalu bertumpu pada data statistik. Menurutnya, angka kemiskinan, pengangguran, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial.
“Bahaya kalau kita percaya sepenuhnya pada statistik. Kita harus bertanya, apa yang diukur dan siapa yang tidak terhitung,” ujar Rocky.
Bagi Rocky, ekonomi pancasila semestinya berfungsi sebagai alat uji moral bagi kebijakan ekonomi negara, dengan menempatkan solidaritas sosial dan keadilan sebagai indikator utama, bukan sekadar capaian makroekonomi.
==
Dini Puspita Ramadhani berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
Masuk tirto.id



































