Polemik Media Center Indonesia Maju Besutan Bahlil Lahadalia

tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meresmikan Media Center Indonesia Maju berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023. Nama Indonesia Maju sendiri diambil dari kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yakni Kabinet Indonesia Maju.

Bahlil mengklaim, nama tersebut sudah direstui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Media center ini, kata dia, dibentuk dalam rangka untuk mengecek kembali kesalahan informasi, termasuk plesetan data di tengah atmosfer pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada pemilu serentak 2024.

Mantan Ketua HIPMI itu menyadari, pada tahun politik pemerintah perlu untuk melakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan. Baik yang sifatnya kritikan ataupun plesetan data dari peserta Pemilu 2024.

“Urgensinya [pembentukan media center] itu sudah sekitar satu bulan lalu saya pikirkan. Tapi saya terlambat buat barang ini,” kata Bahlil dalam konferensi pers saat itu.

Pembentukan Media Center Indonesia Maju belakangan menimbulkan polemik di tengah hiruk pikuk Pemilu 2024. Sebagian masyarakat berpandangan kehadiran media center besutan Bahlil ini sebagai bentuk dukungan tersirat kepada pasangan Prabowo-Gibran. Apalagi momentumnya dilakukan di tengah tahun politik dan di akhir masa jabatan Jokowi.

“Kenapa baru dibentuk sekarang yang notabene di tahun politik?" tulis akun X @cobacobabudi yang mengomentari pembentukan media center tersebut.

Akun tersebut merasa heran jika media center ini untuk mengabarkan kebijakan pemerintah, mengapa tidak ada dari unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai leading sector-nya. Di samping dia juga mempertanyakan bahwa media center tersebut struktural di bawah kementerian atau lembaga apa.

“Di bawah presiden kah?” kata akun tersebut mempertanyakan.

Akun centang biru @pedagang_kritik juga mempertanyakan masalah unsur netralitas dari pembentukan Media Center Indonesia Maju. Pertama, media center ini diresmikan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada saat ada kementerian yang lebih wenang membidangi media.

Kedua, diresmikan oleh menteri notabene ikut dalam deklarasi dukungan salah satu capres, dalam hal ini Prabowo-Gibran. “Expect untuk netral?” kata dia mempertanyakan.

Juru Bicara Media Center Indonesia Maju, Tsamara Amany, menjelaskan urgensi adanya media center tersebut. Tujuan utama dari media center ini, kata dia, adalah untuk menjawab berbagai macam isu atau bahkan tuduhan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Ini penting agar tidak terjadi informasi yang simpang siur dan hoax terkait kebijakan pemerintah," kata dia seperti dikutip dari akun X pribadinya @TsamaraDKI dan sudah diizinkan mengutip.

Dia menegaskan Media Center Indonesia Maju tidak ada kaitan dengan capres atau cawapres. Ini murni berbicara terkait kebijakan pemerintah. Nama media center ini diambil dari nama pemerintahan saat ini yaitu Kabinet Indonesia Maju.

Media center ini, lanjut Tsamara, akan menjadi ruang untuk para juru bicara dari berbagai macam kementerian/lembaga bisa menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah. Sebab, memang ini fokusnya soal pemerintahan, tidak ada korelasi dengan politik praktis.

“Kami akan bisa menyampaikan informasi terkait berbagai macam hal: mulai dari tentang hilirisasi, IKN, dividen BUMN, realisasi investasi, kebijakan polhukam, ketenagakerjaan, dan masih banyak lagi. Maka itu media center ini jadi ruang terbuka untuk seluruh unsur pemerintahan berbicara,” ucap dia.

Bagaimana Tanggapan Kubu Paslon Capres-Cawapres?

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim, mengatakan pihaknya tidak terlalu menaruh perhatian khusus soal media center tersebut. Sebab, mau disanggah bagaimanapun juga oleh pihak-pihak yang membentuk media center ini, bisa dilihat arahnya dan tujuannya ke mana.

“Dapat dilihat dari tokoh-tokoh di balik ini semua. Seperti Tsamara dan Arya Sinulingga yang jelas adalah timnya Erick Thohir. Kemudian Bahlil sendiri,” kata pria yang akrab disapa Chico, kepada Tirto, Jumat (8/12/2023).

Mereka yang terlibat dalam pembentukan media center, kata Chico, jelas lebih condong mendukung paslon nomor urut dua, yakni Prabowo-Gibran. Kendati begitu, dia tak mempersoalkan selama dalam operasionalnya media center ini tidak menggunakan uang negara atau fasilitas negara lainnya.

“Dan pejabat-pejabat yang terlibat juga tidak menggunakan waktu-waktu di jam kerja mereka ketika mengurus media center ini,” ujar Chico.

Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Billy David, mengkritik keras pembentukan Media Center Indonesia Maju yang dibentuk oleh Bahlil. Pertama, dia mengkritik nama media center yaitu 'Indonesia Maju' yang terkesan berafiliasi dengan salah koalisi capres-cawapres.

“Poin yang pertama adalah pemilihan redaksional yang katanya 'Indonesia Maju' terkesan afiliasi salah satu yaitu Koalisi Indonesia Maju," kata Billy di Kantor Timnas AMIN, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (6/12/2023).

Media center tersebut dinilai tak netral bukan hanya nomenklaturnya, tapi juga lokasinya yang berdekatan dengan kantor Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Selain nama tadi, urgensi pemilihan lokasi juga sensitif. Lokasi kantornya juga mendekati tempat koalisi TKN. Kita patut pertanyakan hal tersebut," kata Billy.

Billy juga menyindir media center tersebut yang dibentuk oleh Kementerian Investasi. Menurut dia, ini sejarah karena pemerintah pertama kali membentuk corong informasi bukan dari (Kominfo).

“Kemudian, secara kewenangan instansi kan Kominfo yang bertanggung jawab akan hal itu. Bahkan kita dengar juga di media bahwa Kominfo malah nggak pernah dilibatkan sama sekali katanya di isu tersebut," kata dia.

Menurut dia, media center berpotensi membuat kebingungan bagi masyarakat. Dia meminta pemerintah, terkhusus Kementerian Investasi untuk memberi penjelasan alasan pembentukan dan pemberian nama agar pemerintah terkesan tak berpihak pada salah satu pasangan calon.

“Jadi kalau saya melihat perlu dijelaskan oleh media center berkaitan dan pemberian nama itu juga harus kita pertanyakan," kata Billy.

Sementara itu, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Anelia Tanzil, menegaskan bahwa pembentukan media center tersebut tidak ada afiliasinya dengan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi ranah pemerintah.

“Ini tidak terafiliasi TKN," tegas Cheryl kepada Tirto, Jumat (8/12/2023)

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai bahwa secara afiliasi pembentukan media center yang dibuat Bahlil sudah jelas arahnya. Karena memang Bahlil sendiri bagian dari TKN Prabowo-Gibran.

“Di sisi lain, Bahlil juga menjabat sebagai menteri investasi, artinya tentu Bahlil menjadi apakah dia mengkomunikasikan sebagai menteri investasi atau sebagai orang TKN," terang dia kepada Tirto, Jumat (8/12/2023).

Apa yang dilakukan Bahlil, kata Arifki, menunjukkan bahwa posisinya berada dengan pemerintahan Jokowi saat ini dan pemerintahan selanjutnya. Bahlil melakukan kegiatan ini agar dia memiliki kepentingan dan daya tawar untuk pemerintah selanjutnya.

“Maka poin ini yang menarik saya lihat bahwa Bahlil jalankan posisinya sebagai menteri atau membangun posisi untuk pemerintah selanjutnya dengan membangun media center. Saya membaca ini dari poin dan gerakan gerakan Bahlil," tegas dia.

Respons Istana Terkait Media Center

Terlepas dari kontroversi tersebut, Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menilai keberadaan Media Center Indonesia Maju adalah upaya kementerian dalam menyampaikan informasi ke publik. Menurut dia, wajar saja kementerian menyampaikan program pemerintah.

“Setiap kementerian pada dasarnya mempunyai kewajiban juga untuk melakukan diseminasi komunikasi program-program pemerintah ya karena kita jadi satu kesatuan. Sinergi antar humas pemerintah tentu terjadi, harus dilakukan,” kata Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Ari mencontohkan, program kementerian yang didukung lewat pemberitaan dan komunikasi publik kementerian lain. Ia menilai hal itu sebagai sinergi atas kerja Presiden dalam sembilan tahun terakhir.

“Jadi menurut saya fungsi kewajiban untuk menjalankan komunikasi publik emang keharusan setiap kementerian dan itu menyampaikan apa yang sedang dikerjakan tidak hanya oleh kementerian itu, tapi oleh pemerintah keseluruhan. Jadi saling mendukung," kata Ari.

Ari menuturkan, setiap kementerian punya tanggung jawab menjalankan komunikasi publik. Ia menilai setiap kementerian punya kewajiban menyampaikan informasi publik tidak terbatas kementeriannya saja, melainkan juga kementerian lain.

“Nah di situ pentingnya sinergi komunikasi supaya masyarakat juga mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah dan masing-masing pihak melakukan itu termasuk Kominfo, mensinergikan itu," kata Ari.