tirto.id - Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menilai keberadaan Media Center Indonesia Maju adalah upaya kementerian dalam menyampaikan informasi ke publik. Ia menilai kementerian wajar untuk menyampaikan program pemerintah.
Hal itu merespons soal keberadaan media center bentukan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
"Setiap kementerian pada dasarnya mempunyai kewajiban juga untuk melakukan desiminasi komunikasi program-program pemerintah ya karena kita jadi satu kesatuan. Sinergi antar humas pemerintah tentu terjadi, harus dilakukan," kata Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Ari mencontohkan, program kementerian yang didukung lewat pemberitaan dan komunikasi publik kementerian lain. Ia menilai hal itu sebagai sinergi atas kerja Presiden dalam 9 tahun terakhir.
"Jadi menurut saya fungsi kewajiban untuk menjalankan komunikasi publik emang keharusan setiap kementerian dan itu menyampaikan apa yang sedang dikerjakan tidak hanya oleh kementerian itu tapi oleh pemerintah keseluruhan. Jadi saling mendukung," kata Ari.
Ari menilai, setiap kementerian punya tanggung jawab menjalankan komunikasi publik. Ia menilai setiap kementerian punya kewajiban menyampaikan informasi publik tidak terbatas kementeriannya saja, melainkan juga kementerian lain.
"Nah di situ pentingnya sinergi komunikasi supaya masyarakat juga mengetahui apa yg dikerjakan pemerintah dan masing-masing pihak melakukan itu termasuk Kominfo, mensinergikan itu," kata Ari.
Sebelumnya, Kementerian Investasi membentuk Media Center Indonesia Maju untuk menjaga iklim investasi di tengah momentum politik Pemilu 2024. Media Center Indonesia Maju ini berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Menteri Investasi cum Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan, media center ini dibentuk dalam rangka untuk mengecek kembali kesalahan informasi, termasuk plesetan data di tengah atmosfer pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia menyadari pada tahun politik, pemerintah perlu untuk melakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data dari peserta Pemilu 2024.
"Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capresan tapi ini untuk pelurusan informasi data dari Pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid atau pun serangan yang diterima (untuk pemerintah)," kata Bahlil saat jumpa pers di lokasi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
