Nepo Kids yang Pamer di Medsos Memicu Ledakan Protes Nepal

tirto.id - Kerusuhan masif yang mengguncang Nepal pada September 2025 menandai titik balik bersejarah dalam perpolitikan negara tersebut. Protes terhadap pelarangan media sosial berubah menjadi gerakan revolusioner yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Percikan pertama dimulai pada 4 September 2025 ketika Pemerintah Nepal mengumumkan pelarangan 26 platform media sosial, termasuk Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Reddit, Signal, dan Snapchat.

Pemerintah mengklaim platform-platform tersebut gagal melakukan registrasi sesuai aturan baru Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Namun, sejumlah kritikus menyatakan larangan ini sebenarnya merupakan upaya membungkam tren unggahan "Nepo Kids" yang sedang viral, yang menyoroti gaya hidup mewah anak-anak para pejabat politik.

"Dari mana kekayaan ini berasal? Dari mana anak-anak mereka mendapatkan uang untuk perjalanan mewah setiap bulan?" ungkap seorang demonstran, Naresh Rawal, kepada The Guardian.

Gelombang demonstrasi besar-besaran pecah pada 8 September dengan puluhan ribu peserta, terutama generasi muda. Mereka berkumpul di Maitighar Mandala dan sekitar gedung parlemen federal di Kathmandu.

Hami Nepal, sebuah lembaga nirlaba, memimpin unjuk rasa yang awalnya damai. Situasi berubah ketika para demonstran mencoba memasuki gedung parlemen dan pasukan keamanan merespons dengan gas air mata, meriam air, peluru karet, dan bahkan peluru tajam.

Seorang demonstran, Rohan Ansari, menyaksikan temannya ditembak mati oleh polisi pada 8 September saat berteriak slogan antikorupsi. Ia sendiri terluka di kaki tapi tetap ikut membersihkan puing pascakekerasan.

Kekerasan mencapai puncaknya ketika 19 orang tewas dan 347 luka-luka. Di malam hari, pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial dan Menteri Dalam Negeri, Ramesh Lekhak, mengundurkan diri. Namun, protes justru semakin menguat karena kemarahan terhadap tindakan represif aparat keamanan.

Pada 9 September, eskalasi kekerasan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para demonstran membakar berbagai bangunan pemerintah penting: sebagian Singha Durbar (pusat administrasi pemerintah), gedung Mahkamah Agung, kediaman presiden di Sital Niwas, kediaman perdana menteri di Baluwatar, serta markas Partai Komunis UML. Parlemen Nepal dilalap api, kantor media Kantipur terbakar, dan Hotel Hilton baru di Kathmandu hancur.

Tekanan intens dari militer dan demonstran yang terus berlanjut akhirnya memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dan lari ke barak militer di Shivapuri. Keputusan ini diambil setelah Panglima Angkatan Darat, Ashok Raj Sigdel, menyarankannya untuk mundur demi memulihkan perdamaian.

Kontradiksi Ideologi dengan Realitas Pemerintahan

Khadga Prasad Sharma Oli, yang lebih dikenal sebagai KP Sharma Oli, yang lahir pada 22 Februari 1952 di Terhathum adalah salah satu tokoh paling dominan dalam politik Nepal kontemporer. Terinspirasi oleh filsafat Marxisme-Leninisme, ia memulai karier politik sejak remaja dengan bergabung dalam gerakan anti-Panchayat, sebuah gerakan yang menentang monarki absolut.

Oli memulai karier politik pada 1966 dan menjadi aktivis penuh waktu pada 1968. Warsa 1972, ia memimpin Gerakan Jhapa, pemberontakan komunis yang terinspirasi gerakan Naxalite, dan dipenjara selama 14 tahun yang 4 tahun di antaranya dalam sel isolasi. Pengalaman itu membentuk karakter keras dan pragmatis yang melekat padanya.

Selama di penjara, Partai Komunis Nepal (Marxist-Leninist) atau CPN (ML) dibentuk pada 26 Desember 1976 dan Oli dianggap sebagai pemimpin pendiri oleh kawan-kawannya. Usai bebas pada 1987, Oli menjadi anggota komite sentral CPN (ML).

Pada 6 Januari 1991, Partai Komunis Nepal (Unified Marxist-Leninist) atau CPN (UML) dibentuk melalui penggabungan dua kelompok komunis terbesar, dan Oli menjadi pemimpin sentral. Partai ini menganut ideologi "Demokrasi Multipartai Rakyat" yang diformulasikan politikus Madan Bhandari sebagai program revolusi Nepal.

Meski mengklaim sebagai representasi kelas tertindas, banyak yang menilai bahwa di bawah Oli, CPN (UML) lebih mencerminkan kepentingan borjuasi. Ia menjadi ketua partai pada 2014 dan terus mempertahankan posisi itu hingga kini.

Gaya kepemimpinannya yang dianggap otoriter menciptakan sebuah kontradiksi yang mendalam antara ideologi partai yang dianut dengan realitas pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian elite politik Nepal, label ideologis—baik "komunis" maupun "demokratis"—lebih berfungsi sebagai strategi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan daripada sebuah komitmen filosofis yang tulus.

Kebijakan Kontroversial Pemerintahan Oli

KP Sharma Oli menjabat sebagai perdana menteri dalam tiga periode: 2015–2016, 2018–2021, dan 2024–2025. Pemerintahannya, terutama pada periode kedua dan terakhir, diwarnai oleh serangkaian kebijakan kontroversial dan persepsi publik tentang impunitas elite, yang secara kolektif mengikis fondasi kepercayaan sekaligus meletakkan dasar bagi pemberontakan tahun 2025.

Kepemimpinannya ditandai oleh sikap nasionalis yang vokal, terutama terhadap India. Dikutip dari The Times of India, ia menyebut blokade India "lebih tidak manusiawi daripada perang" dan secara konsisten mendekatkan Nepal ke Tiongkok, menghadiri KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) dan mendukung inisiatif keamanan Tiongkok. Pendekatan ini menggeser Nepal dari kebijakan non-blok menuju orbit Beijing, dengan dampak jangka panjang bagi diplomasi Nepal.

Di dalam negeri, salah satu langkah paling kontroversial Oli adalah keputusannya membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Desember 2020 dan pada Mei 2021.Dengan alasan ada halangan politik dari dalam partainya sendiri, Oli mengambil langkah drastis yang menurut para ahli hukum konstitusional melanggar semangat konstitusi. Kedua pembubaran tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang menegaskan kembali supremasi lembaga peradilan dan legislatif.

Oli juga membawa sembilan lembaga investigasi langsung di bawah kendalinya, termasuk intelijen dan lembaga antikorupsi. Langkah itu, seperti dilaporkan The Indian Express, dilihat sebagai upaya menggunakan lembaga-lembaga tersebut melawan rival politiknya.

Begitu juga penunjukan Prem Kumar Rai sebagai kepala Komisi Investigasi Penyalahgunaan Kewenangan (CIAA) pada 2020 yang menuai kritik keras. Rai diduga terlibat dalam dua skandal besar yang mengguncang Nepal: skandal pengungsi Bhutan dan kasus pembelian pesawat berbadan lebar.

Jauh sebelum krisis parlemen, pemerintahan Oli sudah memicu kemarahan publik lewat RUU Guthi pada 2019. Usulan ini berupaya menasionalisasi sistem guthi, perwalian tanah komunal dan keagamaan yang telah menjadi tulang punggung budaya, terutama bagi komunitas Newar di Lembah Kathmandu. Bagi mereka, guthi bukan sekadar struktur hukum, tapi bagian dari identitas dan tradisi yang diwariskan turun-temurun.

RUU tersebut memicu protes besar. Ribuan warga turun ke jalan, menolak apa yang mereka anggap sebagai serangan terhadap otonomi budaya. Di tengah tekanan publik yang terus menguat, pemerintah akhirnya menarik kembali usulan itu.

Lebih dari sekadar kebijakan yang gagal, RUU Guthi menunjukkan pola kekuasaan yang cenderung mengabaikan sentimen masyarakat dan memicu permusuhan dengan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi penjaga tradisi.

Kebebasan berekspresi semakin tertekan di bawah pemerintahan Oli. Jurnalis kerap dijerat dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik, dan puncaknya adalah larangan terhadap 26 platform media sosial pada September 2025. Kebijakan ini dianggap melanggar kewajiban internasional Nepal di bawah International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi pada 1991.

Untuk mempertahankan kekuasaan di partai, Oli mendorong amendemen yang menghapus batas usia dan masa jabatan. Meski telah berusia 74 tahun, ia bersikeras tetap memimpin, dengan alasan tidak ada figur lain yang mampu menghadapi tantangan politik saat ini.

Kesenjangan yang Mencolok

Kemarahan yang meledak di Nepal pada September 2025 bukanlah gejolak sesaat. Ia tumbuh dari luka ekonomi yang tak kunjung sembuh, korupsi yang merajalela, dan kegagalan demokrasi yang terus berulang.

Akar kerusuhan juga dipicu oleh fenomena "Nepo Kids" berbulan-bulan sebelumnya. Video-video viral di TikTok dan Instagram memperlihatkan anak-anak pejabat politik memamerkan gaya hidup mewah dengan mobil luxury, pakaian karya desainer ternama, dan liburan mahal.

Salah satu video yang paling banyak dibagikan menunjukkan Saugat Thapa, putra politikus Bindu Kumar Thapa, yang membuat pohon Natal dari barang-barang mewah tahun lalu. Video lain memperlihatkan anak pejabat menikmati perjalanan mahal dan memamerkan mobil mewah.

Hal ini sangat menyakitkan bagi generasi muda Nepal yang menghadapi tingkat pengangguran 20 persen dan harus bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Dilansir dari The Associatde Press yang mengutip Bank Dunia, lebih dari 2.000 anak muda Nepal meninggalkan negara setiap hari untuk bekerja di Timur Tengah atau Asia Tenggara.

"Selama beberapa dekade, para politikus ini telah menjarah negara kita," ujar Lakhsmi Chetri yang bekerja di Dubai kepada koresponden Nasreen Abdulla dari Khaleej Times.

Generasi muda Nepal merasa frustrasi melihat ketidakadilan ini. Mereka yang berjuang mencari pekerjaan atau terpaksa bermigrasi ke luar negeri untuk bertahan hidup merasa terhina oleh pamer kekayaan sejumlah anak pejabat yang diduga berasal dari uang rakyat.

Perlawanan pun dimulai. Tren menyoroti "Nepo Kids" dimulai sebagai gerakan organik di media sosial dengan tagar seperti #PoliticiansNepoBabyNepal, #NepoKids, dan #NepoBabies yang meraih jutaan penayangan. Pengguna media sosial mengunggah video dan gambar yang mengontraskan perjuangan rakyat biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi.

Gerakan ini terinspirasi dari tren serupa di Filipina, di mana anak-anak "nepo baby" juga dipermalukan secara daring karena memamerkan kekayaan mereka.

Pemerintahan Oli akhirnya melarang media sosial. Menurut para demonstran, langkah itu adalah serangan terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi. Media sosial telah menjadi ruang vital bagi keterlibatan sipil, di mana warga, aktivis, dan jurnalis berbagi informasi kritis, menantang narasi negara, dan menuntut akuntabilitas dari pemegang kekuasaan.

Menurut studi di Political Science Journal, Nepal merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi di Asia Selatan, dengan hampir satu akun untuk setiap dua orang. Bagi negara dengan medan yang sebagian besar berupa pergunungan dan migrasi besar-besaran ke luar negeri, platform digital menjadi penghubung vital bagi masyarakat dan ekonomi.

Ketika kerusuhan pecah, banyak anak dan keluarga pejabat politik menjadi sasaran kemarahan para demonstran. Meskipun tidak ada laporan resmi tentang korban di kalangan keluarga pejabat, mereka terpaksa bersembunyi atau melarikan diri dari kemarahan publik. Situasi ini menunjukkan bagaimana aksi memamerkan kekayaan di media sosial dapat memicu konsekuensi politik yang serius.

Pemicu lain dari kerusuhan ialah korupsi yang telah mengakar dalam sistem politik Nepal. Laporan Transparency International juga menempatkan Nepal di antara negara-negara terkorup di Asia. Berbagai skandal melibatkan politisi dan pejabat, tetapi hanya sedikit yang berhasil dituntut. Penyelidikan terhadap skandal-skandal besar, seperti kasus Airbus A330 berjalan lambat dan sering kali tidak menghasilkan keadilan yang memuaskan rakyat.

Hingga saat ini, kerusuhan Nepal 2025 menewaskan 31 orang dan lebih dari 1.300 orang terluka. Korban terbanyak jatuh pada 8 September ketika pasukan keamanan menembak para demonstran, termasuk pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah.

Krisis Nepal 2025 menandai momen bersejarah di mana gerakan yang didominasi Gen Z ini, tidak hanya berhasil menggulingkan pemerintahan dengan kebijakan busuknya, tetapi mengubah lanskap politik Nepal dan memberikan pelajaran penting tentang kekuatan media sosial sebagai alat mobilisasi politik, serta konsekuensi dari mengabaikan aspirasi generasi muda dalam era digital.