Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai menjalankan misi strategisnya untuk merampingkan jumlah perusahaan pelat merah demi mengejar profitabilitas jangka panjang.
Hal tersebut, salah satunya, dimulai dari mendorong PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) untuk melakukan evaluasi terhadap anak-cucu usahanya yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perseroan, baik secara fiansial maupun terhadap fokus bisnis inti.
Langkah ini ditegaskan langsung oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (2/7/2025) lalu.
Di hadapan anggota parlemen, Dian mengungkapkan bahwa evaluasi tengah dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh entitas anak dan cucu perusahaan Telkom yang selama lima tahun terakhir menunjukkan performa buruk atau stagnan. Evaluasi ini meliputi aspek kontribusi terhadap pendapatan, potensi pertumbuhan, dan keselarasan dengan bisnis inti perusahaan.
"Jadi, saat ini kami sedang mengevaluasi anak perusahaan atau cucu perusahaan, mana saja yang di dalam lima tahun terakhir itu tidak memberikan kontribusi, dalam masa penurunan, tidak memberikan value kepada kami, itu tentu akan mulai untuk di-swap," kata Dian.
Menurut Dian, arahan dari Danantara—yang kini bertindak sebagai pemegang saham perseroan—bertujuan mendorong Telkom untuk menjadi lebih ramping, efisien, serta fokus pada penguatan posisi bisnis strategisnya, utamanya di sektor telekomunikasi dan digital.
"Jadi, untuk streamlining ini, sekarang Pak Seno (Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia, Seno Soemadji) ini yang akan melakukan review-nya. Memang ke depannya agar Telkom ini bisa menjadi lebih ramping dan juga lebih lincah, dan lebih menguntungkan," ucapnya.
Langkah perampingan ini tidak hanya terbatas pada penutupan anak atau cucu usaha yang dinilai tidak produktif, tetapi juga mencakup kemungkinan penggabungan usaha dengan entitas sejenis di bawah payung BUMN lain.
Dian mencontohkan bahwa beberapa lini usaha Telkom, terutama yang bergerak di sektor properti atau non-inti lainnya, sangat mungkin dikonsolidasikan bersama anak usaha dari perusahaan pelat merah lainnya yang memiliki bidang serupa. Ini dilakukan dengan harapan dapat menciptakan sinergi, efisiensi, dan penguatan skala bisnis yang lebih kompetitif.
"Seperti sekarang, anak perusahaan yang bergerak di properti, itu bisa digabung dengan perusahaan properti dari anak perusahaan BUMN yang lain," jelas Dian.
Spin-off anak hingga cucu usaha BUMN tersebut sebelumnya juga diungkapkan Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, dalam siniar bersama Ecomurz yang tayang pada 11 Mei 2025.
Eks Wakil Direktur utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) itu memberikan pandangan yang lebih luas mengenai kerangka besar strategi merger dan akuisisi (M&A) yang akan digulirikan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah kedepan.
Menurut Pandu, restrukturisasi BUMN akan berfokus pada tiga hal utama: memperkuat lini bisnis inti, meningkatkan efisiensi melalui konsolidasi, serta memisahkan atau melepas unit usaha yang tidak relevan dengan core business masing-masing entitas.
"Saya bagi simple deh, core bisnis Anda apa? Focus on your core. Untuk tiap 1 dolar Anda investasi, itu create berapa dolar value. Kan begitu. Misalnya saya investasi 1 dolar, satu dolar EBITDA saya kali lima itu lima dolar value-nya," ujar Pandu menirukan arahannya kepada manajemen Telkom.
Pandu menyebutkan bahwa Danantara memiliki mandat untuk melakukan refocusing terhadap aset-aset non-core yang selama ini menyita perhatian dan sumber daya BUMN, padahal tidak memberikan pengembalian nilai yang optimal.
Ia mengambil contoh sejumlah BUMN besar yang memiliki lini bisnis di luar sektor inti mereka, seperti Pertamina yang mengelola rumah sakit atau Telkom yang memiliki portofolio properti dalam jumlah besar.
"Pertamina kok bisa punya rumah sakit? Itu non-core enggak? Ya enggak lah. Jawabannya enggak. Untuk yang non-core, kita spin out semua, kita bisa bikin holding sendiri," tegasnya.
Pandu bahkan menyebutkan bahwa konsolidasi rumah sakit yang kini tersebar di beberapa BUMN berpotensi melahirkan grup layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Begitu pula dengan aset-aset properti dari Telkom, Bank Mandiri, maupun BUMN karya yang bila disatukan bisa menjadi perusahaan real estate terbesar di Asia Tenggara.
"Properti: Telkom punya banyak properti, Mandiri banyak properti. Kalau kita spin out semua bro, itu real estate company paling besar di seluruh Asia Tenggara. Tapi belum ada kesempatan bikin ini, karena sebelumnya agak susah melakukan itu," katanya.
Hemat Pandu, konsolidasi berbagai BUMN di bawah Danantara akan berlangsung lebih mulus lantaran hambatan legal—yang sebelumnya membuat upaya semacam ini berlangsung lama dan berlarut-larut—kini sudah diselesaikan lewat revisi Undang-Undang BUMN.
Kini, perusahaan pelat merah tidak perlu lagi meminta persetujuan DPR untuk melakukan konsolidasi, pemisahan usaha, atau pembentukan holding baru, sehingga langkah-langkah restrukturisasi dapat dilakukan secara lebih lincah.
"Di dalam UU baru, di BUMN ini semua dipermudah. Enggak perlu ke DPR, enggak perlu apa. Jalanin aja. Yang mau kita lakukan adalah di-refocus. Untuk yang non-core, kita gabung-gabungkan. Abis itu cari management yang bagus run rumah sakit," ujar Pandu.
Ia menambahkan bahwa efisiensi pengelolaan juga dapat dicapai dengan menempatkan manajemen yang tepat di tempat yang tepat. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam ekosistem BUMN selama ini adalah terlalu banyak entitas dengan manajemen yang tersebar dan tidak terkonsolidasi dengan baik.
Dari total 844 perusahaan pelat merah—yang mencakup BUMN, anak, dan cucu usaha sebagian besar tidak dikelola secara optimal karena tidak adanya integrasi strategi dan fokus bisnis.
"Ini bagusnya sih focusing ulang kepada yang top 10, top 12 company. Ini juga pasti ke bawah ngomongnya. Karena kan yang 844 itu termasuk anak perusahaan dan cucu perusahaan. Ini yang ingin kita gabung-gabungkan, kita fokus aja satu good manager, dua good manager," lanjutnya.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa langkah evaluasi dan reorganisasi yang dilakukan Telkom merupakan respon rasional di tengah perlambatan ekonomi global dan nasional.
Menurutnya, momentum saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan restrukturisasi, karena perusahaan harus menyesuaikan diri dengan tekanan makroekonomi sembari menata ulang model bisnis mereka.
"Restrukturisasi tersebut pasti bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Jika dijalankan dengan baik, kita akan melihat bisnis Telkom semakin menggeliat," ujar Wijayanto saat dihubungi Tirto, Jumat (4/7/2025).
Pun demikian, ia menekankan bahwa tantangan ke depan bukan hanya soal jumlah entitas anak usaha, melainkan bagaimana Telkom mampu mengantisipasi perubahan lanskap industri telekomunikasi, termasuk kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan ancaman dari pemain global seperti Starlink.
Ia juga menyoroti rencana Danantara menjadikan Telkom sebagai holding strategis dan bukan lagi entitas operasional langsung. Model tersebut, jelasnya, bisa menjadi sarana efektif untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan profitabilitas jangka menengah hingga panjang.
"Holdingisasi ini saya rasa ditujukan untuk membagi beban dan fokus. Perusahaan holding tidak terlalu terbebani dengan urusan operasional sehingga bisa lebih fokus pada strategi dan resources optimization. Jika ini berjalan dengan baik, otomatis kinerja perusahaan akan membaik, profitabilitas akan meningkat," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, juga melihat langkah Telkom melakukan evaluasi sebagai pendekatan yang perlu diapresiasi.
Menurutnya, fokus pada efisiensi dan penajaman bisnis inti merupakan langkah fundamental yang seharusnya sudah dijalankan sejak lama oleh banyak BUMN. Namun ia mengingatkan bahwa evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada hitungan untung-rugi secara sempit.
Salah satu pertimbangan penting, kata Herry, adalah apakah unit usaha tersebut berada dalam koridor bisnis inti atau tidak. Jika tidak, sebaiknya ditutup atau digabungkan, tanpa harus mempertimbangkan nilai historis atau keinginan politik tertentu.
"Kalau Telkom punya ada usaha perhotelan, ya gak ada manfaatnya. Tutup aja," ujarnya.
Herry juga menyinggung risiko moral hazard dalam pengelolaan anak-cucu usaha BUMN. Dalam banyak kasus, entitas-entitas ini justru dijadikan alat manuver oleh oknum internal untuk mengalihkan proyek kepada rekanan yang berelasi secara pribadi atau politik.
"Sebab kadang-kadang, anak atau cucu usaha itu berpotensi jadi bancakan juga. Misalnya, anak-cucu usaha disuruh kerja sama dengan perusahaan yang berelasi dengan oknum di manajemen, untuk garap proyek dari perusahaan induk. Ini moral hazard yang juga harus dihindari dalam melakukan evaluasi terhadap keberadaan anak cucu usaha," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini banyak BUMN justru menjadikan pembentukan anak cucu usaha sebagai cara ekspansi instan tanpa memperhitungkan kapasitas finansial dan operasional. Contoh yang paling nyata, menurutnya, dapat dilihat dari BUMN karya yang kini terbelit utang akibat struktur usaha yang terlalu bercabang.
Meski demikian, Herry menegaskan bahwa agar restrukturisasi ini tidak berjalan mana suka. Sebab, Danantara perlu menyusun dan menerbitkan konsep resmi yang menjadi rujukan bagi seluruh BUMN.
Karena itu, ia menyarankan agar arahan reorganisasi tidak sekadar bersifat lisan atau berupa tekanan informal dari pucuk pimpinan. "Sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Danantara mesti keluarkan surat perintah untuk BUMN melakukan restrukturisasi itu, sekaligus jadi acuan pelaksanaannya," tutupnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dwi Aditya Putra
