tirto.id - Sejumlah parpol semakin intens melakukan komunikasi politik menghadapi pemilihan umum serentak atau Pemilu 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP misalnya. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku, KIB memang belum membicarakan nama bakal capres-cawapres karena masih fokus pada visi-misi koalisi.
Airlangga pun mengaku KIB menerima dengan terbuka kepada partai lain yang ingin bergabung. “Pada dasarnya masih terbuka, inklusif terbuka terhadap partai-partai lain dan komunikasi masih terus berjalan,” kata Airlangga pada Senin, 4 Juli 2022.
Meski demikian, koalisi ini sempat mendapat tantangan lantaran Partai Demokrat berupaya mengajak Golkar membuat koalisi berbeda. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi sempat melempar kritik kepada partai berlambang mercy itu karena merayu Golkar untuk berkoalisi tanpa masuk KIB.
“Demokrat jangan seperti orang patah harapan, meski itu sah-sah saja. Karena Golkar, PAN dan PPP sudah solid di koalisi,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
Awiek juga mengaku PPP sempat diminta bergabung dengan Demokrat. Namun, partai berlambang ka’bah itu lebih fokus mengajak parpol besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bergabung dalam KIB.
Demokrat pun buru-buru mengklarifikasi isu tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya tidak memiliki tendensi untuk memecah belah KIB dengan berupaya mendekati satu per satu partai yang ada di dalamnya.
“Kami sangat menghargai kemandirian dari setiap partai, baik dia ingin berkoalisi dengan siapa, atau tidak ingin berkoalisi dengan pihak mana. Itu hak masing-masing dan kami sangat menghargai," kata Herzaky saat dihubungi Tirto, Jumat (8/7/2022).
Di sisi lain, PDIP, yang disebut-sebut sebagai poros kedua karena bisa maju sendiri dalam Pilpres 2024, lebih berkomunikasi secara tidak langsung. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, Puan Maharani memang terus berkomunikasi dengan sejumlah partai. Namun, PDIP belum menentukan koalisi dan langkah strategis pemenangan 2024.
“Kalau pemilu, kan, masih 2024. Jadi itu semua pembahasan masih bersifat teknis dan tegak lurus pada hasil keputusan kongres mengenai nama capres," ujar Djarot.
Sementara Puan mengaku mulai melakukan silaturahmi ke daerah-daerah. Ia jalan bersama sejumlah tokoh PDIP lain seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Sudin dan Lazarus yang notabene juga pimpinan DPR-MPR setingkat instansi maupun komisi.
“Selama ini saya muter-muter, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini mulai masuk Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua, dan lain sebagainya. Ada yang nanya Mbak Puan mau ngapain si muter-muter?” tutur Puan.
“Ya, pertama sebagai Ketua DPP partai, sebagai Ketua DPR saya ditugaskan, ingat ya ditugaskan Ibu Ketua Umum (Megawati) untuk muter-muter, untuk ketemu sama keluarga besar PDI Perjuangan,” sambung Puan.
Lain halnya dengan PKB dan Gerindra. Kedua partai yang diisukan akan bekerja sama dalam Pemilu 2024 itu terus menyiapkan diri untuk berkoalisi. Gerindra, lewat Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku partainya semakin mantap menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Partai ini pun sudah mengantongi bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo nanti.
“Saya tidak bisa bicara mengenai masalah cawapres lebih lanjut karena sesuai dengan anggaran dasar. Hal ini akan dibicarakan setelah rapimnas walaupun namanya sudah ada di kantong," kata Dasco di Gedung DPR RI pada Selasa (5/7/2022).
Di lain pihak, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku, intens berbincang dengan Gerindra. Cak Imin, sapaan akrabnya, pun berharap 4 hingga 5 partai lain bersedia merapat ke koalisi PKB dan Gerindra.
“Semua masih terbuka, dan kami harap ada 4 atau 5 partai yang mau bergabung. Kami PKB terbuka dengan partai-partai yang hendak bergabung," kata Cak Imin di Gelanggang Remaja Jakarta pada Sabtu (25/6/2022).
Poros Ketiga Diprediksi Sulit Terbentuk
Melihat dinamika politik yang sangat kompleks, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut bahwa hanya dua poros yang dipastikan terbentuk, yakni poros KIB (Golkar, PPP, dan PAN) dan PDIP. Poros ketiga berpotensi sulit terbentuk di tengah aksi manuver partai di luar 4 parpol di atas, yaitu Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, dan Demokrat.
“Pertama adalah sulitnya menentukan siapa leader. Antara Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, dan AHY. Ini dengan tidak mengecilkan peran tokoh PKB dan PKS, tapi kira-kira dari tiga tokoh ini kita agak sulit nih dipimpin oleh salah satu,” kata peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana dalam konferensi pers, Rabu (6/7/2022).
Alasan lain adalah belum ada kejelasan siapa bakal capres yang diusung karena partai-partai masih kekeuh dengan bacapres mereka. Sebagai contoh, Gerindra ngotot akan mengusung Prabowo, Demokrat masih tetap ingin AHY atau PKB yang mendorong Cak Imin sebagai bakal capres.
“Jadi belum tuntasnya siapa capres, siapa yang cawapres ini salah satu alasan atau partai-partai sisa di luar koalisi poros pertama dan PDIP sulit terkonsolidasi untuk membentuk satu poros baru," kata dia.
Kedua, kata Ade, adalah posisi PKB dan Gerindra yang kemungkinan merapat ke PDIP. Di sisi lain, Demokrat dan PKS bisa jadi merapat ke KIB.
Alasan terakhir adalah partai-partai yang ada masih belum terkonsolidasi secara suara. LSI Denny JA melihat hanya Gerindra yang punya kapasitas tersebut.
“Kalau kita lihat persentase dari partai sisa ini, Gerindra ini memang paling tinggi 13,5 persen. Dengan hasil ini Gerindra hanya membutuhkan 1 partai saja untuk mendapatkan 1 tiket capres cawapres," kata Ade.
Pemerhati politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah mengakui bahwa ada potensi besar Pemilu 2024 berubah dari 3 poros menjadi 2 poros. Hal itu bila melihat kondisi politik saat ini.
“Sekadar berpeluang, tetapi tidak besar, jika melihat potensi yang ada, maka peluang terbesarnya justru hanya muncul dua poros. Setidaknya itu yang terlihat hari ini,” kata Dedi kepada reporter Tirto.
Dedi mengaku ada pertimbangan yang memicu poros hanya dua, yakni partai dan kontestasi. Di faktor parpol, Dedi menilai, sepanjang PDIP masih berkukuh sendiri, belum ada yang berhasil mendekat atau didekati, maka poros ketiga bisa saja muncul dengan mudah, bahkan poros bisa muncul hingga empat sisi.
Empat poros, kata Dedi, terdiri atas PDIP misalnya memunculkan Puan sebagai tokoh utama, lalu Gerindra-PKB usung Prabowo, KIB dikomandoi Airlangga Hartarto, dan terakhir Demokrat, Nasdem, PKS dengan bakal calon Anies Baswedan.
Namun, kata Dedi, jika PDIP bergerak dan koalisi yang terbentuk tidak berhasil usung tokoh, maka tiga poros masih mungkin, semisal PDIP, Gerindra dan PKB, lalu KIB dan menyisakan koalisi Demokrat.
“Peluang poros ketiga hilang jika rupanya KIB merapat ke PDIP, maka Demokrat, Nasdem dan PKS berpeluang gabung dengan Gerindra-PKB," kata Dedi.
Namun, kata Dedi, tiga poros tetap berdiri karena kandidat maupun tokoh yang diusung sama-sama kuat. Ia mengatakan, “Tokoh yang mengemuka berimbang, tidak ada dominasi berlebihan, ini yang membuat Prabowo masih percaya diri, dan membuat tokoh dengan elektabilitas di permulaan seperti Puan Maharani, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan tokoh lain senada berani untuk bertarung.”
Dari segi kondisi politik saat ini, peta koalisi lebih kuat pada tiga paslon daripada dua paslon.
“Situasi hari ini iya, untuk itu peta politik koalisi akan mempertimbangkan siapa yang akan diajukan, karena 2024 harus serentak menentukan koalisi dan kandidat. Ini yang memungkinkan detik-detik terakhir masih sangat berpeluang berubah,” kata Dedi.
Respons Parpol
Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengaku, partai berlambang mercy tersebut terus mengupayakan agar Pemilu 2024 berjalan dengan tiga pasang calon. “Kami sedang berupaya minimal ada tiga paslon,” kata Herzaky kepada Tirto, Kamis (7/7/2022).
Herzaky menuturkan, mereka punya alasan agar pemilu berjalan dengan tiga pasangan. Pertama, pada prinsipnya, demokrasi itu membuka ruang untuk pilihan, bukan mempersempit pilihan. Kedua, mereka menilai semakin banyak pilihan, akan semakin baik bagi rakyat.
Dengan demikian, rakyat tidak terpaksa memilih salah satu karena tidak ingin memilih calon lain. Ia beralasan rakyat akan semakin jeli dan cermat, dalam menentukan pilihan. Mana yang terbaik dari minimal tiga pilihan.
“Ketiga, pembelahan di tengah masyarakat, terjadi karena hanya ada dua pilihan selama dua pilpres terakhir. Sehingga rakyat seakan-akan dihadapkan pada dua pilihan saja, bersama kami atau tidak bersama kami. Kelompok kami, atau kelompok mereka. Diperparah dengan politik kebencian, alias melabeli lawan politik sebagai musuh, bukan kawan berdialektika ataupun rekan membangun bangsa," kata Herzaky.
Ia mengklaim, Demokrat berupaya membangun komunikasi intensif demi memenuhi target tersebut. Ia bilang, beberapa partai sudah ada kesepahaman dengan calon mitra koalisi. Ia menyebut bangunan koalisi Demokrat bakal dibentuk dengan asas menghargai kemandirian masing-masing parpol dan bukan terbentuk karena paksaan dari pihak luar ataupun kekuasaan.
“Dengan demikian, bakal punya fondasi yang kuat untuk kerja sama jangka panjang. Untuk kesepakatan koalisi sendiri, kita lihat mana yang terbaik,” kata Herzaky.
Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem, Jhonny G. Plate meminta publik untuk tidak berspekulasi soal berapa poros dalam Pemilu 2024. Ia hanya memastikan proses politik masih berjalan.
“Proses politik akan berjalan secara dinamis dan cair," kata Plate singkat saat dikonfirmasi reporter Tirto.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya tidak menyoal pandangan publik bahwa poros koalisi hanya dua atau tidak. Ia menegaskan, partai besutan Surya Paloh hanya berprinsip bahwa banyak kandidat baik untuk rakyat.
“Semakin banyak kandidat, tentu semakin menguntungkan publik karena publik atau rakyat atau pemilih punya banyak alternatif,” kata Willy, Kamis lalu.
Willy mengatakan, tiap kandidat tentu memiliki penilaian berbeda-beda di mata publik. Selain itu, banyak kandidat juga berpotensi mengurangi potensi polarisasi di masa lalu. Saat ini, konstelasi politik masih dinamis sehingga belum tentu ada dua atau tiga poros.
Hingga saat ini, Nasdem belum menentukan sikap soal koalisi. Mereka masih fleksibel apakah membuat koalisi atau menjadi peserta dari koalisi yang sudah ada. Nasdem terus berupaya membangun komunikasi dengan partai lain dalam menghadapi Pemilu 2024.
Willy hanya menegaskan bahwa Nasdem berupaya berkoalisi dengan pengusungan capres sesuai dengan hasil rakernas beberapa waktu lalu. "Nasdem fleksibel saja," kata Willy.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
