tirto.id - Konstelasi politik Indonesia memanas meski belum memasuki tahapan Pemilu 2024. Sejumlah ketua umum parpol hingga tokoh partai bersafari politik demi menggalang dukungan. Bahkan tiga parpol sudah menyatakan akan bekerja sama dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yaitu Partai Golkar, PPP, dan PAN.
Teranyar, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Pemilu 2024. Paloh sendiri sebelumnya sempat bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto di Nasdem Tower. Di sisi lain, KIB juga sudah mulai melakukan silaturahmmi bersama untuk menyamakan visi koalisi jelang Pemilu 2024.
Namun di tengah hiruk-pikuk upaya komunikasi partai jelang pemilu, ada partai yang lebih santai dalam menghadapi Pemilu 2024, yakni PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu terlihat 'anteng' dalam hiruk-pikuk koalisi 2024.
Dalam catatan yang dihimpun Tirto, PDIP lebih banyak 'didatangi' daripada berkunjung ke partai lain. Sejak 2020, hanya dua partai yang tercatat secara terang-terangan berkomunikasi dengan PDIP, yakni Partai Gerindra dan PKS.
Gerindra dapat dimaknai lewat pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati. Pertemuan mereka tercatat beberapa kali mulai dari silaturahmi pada momentum lebaran 2022, kehadiran dalam satu kegiatan secara bersama-sama, hingga pernah ada rapat bersama antar-elite partai sejak 2021.
Sementara itu, PKS tercatat pernah mengunjungi PDIP pada November 2021. Setelah itu, pertemuan spesifik untuk pembahasan koalisi tidak lagi tercatat. Di luar dua partai tersebut belum terlihat ada gerakan dari PDIP berkomunikasi dengan partai lain atau sebaliknya, baik PKB, Nasdem maupun partai koalisi di KIB.
PDIP Bisa Usung Calon Tanpa Koalisi
Peneliti dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, PDIP tidak mengambil langkah karena posisi PDIP yang bisa mengusung calon presiden sendiri di 2024. Dengan demikian, partai banteng bermoncong putih itu solid di bawah komando ketua umum partai.
“Langkah PDIP yang terkesan adem ayem memang dipengaruhi oleh posisi parpol ini yang bisa langsung menominasikan figur sebagai capres definitif dengan atau tanpa koalisi. Pertimbangannya adalah partai ini tetap solid dan satu komando di bawah ketum," kata Wasisto kepada Tirto, Senin (6/6/2022).
Wasisto mengatakan, langkah PDIP bisa membawa efek positif dan negatif. Dari sisi negatif, PDIP belum membuka koalisi. Akan tetapi, kerugian tersebut tidak akan membuat PDIP kehilangan kesempatan untuk berkoalisi. PDIP justru akan lebih 'selektif' dalam menentukan mitra koalisi dengan melihat dinamika perkembangan koalisi yang sudah terbentuk.
“Posisi PDIP saat ini mempunyai andil besar dalam membuat dan menentukan koalisi yang berkualitas. Maksudnya koalisi tidak selalu berorientasi nominasi capres," kata Wasisto.
Dampak positif sendiri berkorelasi dengan sisi negatif. Dengan tidak berkomunikasi, PDIP bisa melakukan konsolidasi internal. Hal tersebut tidak terlepas dari konflik internal yang muncul soal keengganan sejumlah kader PDIP kepada Ganjar Pranowo.
Sebagai catatan, Ganjar yang kini Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP, kerap kali menjadi 3 besar kandidat capres terkuat di berbagai survei. Di sisi lain, internal PDIP masih ingin Puan Maharani untuk maju pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Gerindra yang berambisi memajukan Prabowo Subianto sebagai capres 2024 berkomunikasi intens dengan PDIP agar bisa maju lewat PDIP di 2024.
Sikap tidak berkomunikasi ini, kata Wasisto, sebagai upaya PDIP tidak hanyut dalam narasi ketidakpastian soal kemenangan PDIP di 2024. Oleh karena itu, masalah berkoalisi atau tidak, Wasisto melihat pada figur yang dibawa partai besutan Megawati itu.
“Kuncinya sebenarnya tergantung pada figur yang akan dinominasikan oleh PDIP nanti. Hal ini penting untuk bisa menarik para parpol lain bergabung dalam skema koalisi yang ditawarkan oleh PDIP," tutur Wasisto.
Menunggu hingga Menit Akhir?
Pemerhati politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, langkah PDIP saat ini sebagai langkah bijak di tengah keriuhan partai-partai membangun koalisi. Pertama, mereka menilai PDIP punya stok tokoh yang bisa dimajukan dalam Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo, Puan Maharani hingga mitra 'mesra' PDIP saat ini, Prabowo Subianto.
“Kedua, PDIP sangat mungkin meyakini minimnya kepercayaan publik pada parpol, sehingga tidak jadi persoalan jika mereka tidak membangun koalisi demi menambah besar mesin parpol, PDIP lebih memilih koalisi personal pada tokoh, untuk urusan mitra parpol mereka berikan kesempatan pada Prabowo yang gerilya," kata Dedi kepada reporter Tirto.
Dedi menuturkan, langkah tidak mengambil inisiatif untuk berkomunikasi tidak lepas dari upaya partai banteng bermoncong putih itu menjaga wibawa dalam Pemilu 2024. Ia melihat, PDIP ingin menjaga posisi Megawati dengan 'memaksa' partai-partai untuk sowan ke presiden kelima RI itu.
“PDIP sedang menjaga wibawa politik dan ketokohan Megawati, sehingga minim bertamu, karena posisi tawar Megawati yang seharusnya menerima tamu. Bagi PDIP ini baik jika melihat kuatnya loyalitas pemilih PDIP yang siapapun tokoh diusung, besar kemungkinan akan dipilih. Termasuk Ganjar, elektabilitasnya lebih besar karena faktor PDIP," tutur Dedi.
Sistem tersebut, kata Dedi, akan membuat PDIP tenang dalam mengambil sikap dan memahami konstelasi politik nasional. Mereka juga akan mudah melihat elektabilitas rival dalam Pemilu 2024.
“Kerugiannya, hanya berkisar minimnya mesin politik karena hanya andalkan Gerindra jika memang mereka tetap koalisi dan solid," tutur Dedi.
Dedi tidak memungkiri PDIP sebagai salah satu partai besar akan mengambil langkah menunggu hingga menit terakhir. Di sisi lain, PDIP juga dekat dengan Gerindra yang notabene partai dalam posisi kuat dari sisi basis suara hingga elektabilitas. Posisi ini berbeda dengan Golkar yang tengah mengalami penurunan.
PDIP, kata Dedi, masih bisa memenangkan pemilu dengan tidak bergerak mencari koalisi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak kader PDIP tersandung kasus korupsi, tapi tetap dipilih publik berdasarkan hasil survei, termasuk lembaga survei besutan Dedi yakni Indonesia Political Opinion (IPO).
“Bahkan paling dekat dan ramai, di mana Arteria Dahlan memantik kemarahan media sosial Jawa Barat, tetap saja PDIP menguat di Jabar," kata Dedi.
Dedi juga menilai DIP akan maju dengan membentuk koalisi meski bisa maju sendiri. Ia beralasan, PDIP sulit menang jika hanya maju sendiri. Ia melihat dari angka kemenangan PDIP yang tidak mencapai 40 persen di Pemilu 2019 pada beberapa daerah. Menurut Dedi, PDIP bisa saja maju dan memenangkan pemilu bila mau menang, misalnya dengan hanya menjadi cawapres saja.
Di sisi lain, PDIP bisa saja memilih opsi untuk tidak bersama Gerindra dan bergabung dengan koalisi lain, seperti KIB.
“Dengan KIB mungkin saja, selama KIB tidak menuntut capres dan cawapres. Karena potensi tokoh yang muncul di KIB tidak cukup menjanjikan untuk menang. Manuver di detik-detik akhir sangat mungkin di politik, bahkan KIB sekalipun yang lebih dini terbentuk," kata Dedi.
PDIP Dinilai Berada di Atas Angin
Sementara itu, pemerhati politik dari Universitas Paramadina sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengakui bahwa PDIP dalam kondisi percaya diri karena memiliki tiket langsung mengusung calon pada Pilpres 2024. Hal itu tidak terlepas dari jumlah kursi yang memenuhi syarat pencapresan sendiri.
“PDI Perjuangan memang sedang pede-pedenya karena, kan, dia satu-satunya partai politik yang bisa maju sendiri kan? Enggak perlu partai lainnya, makanya ya adem ayem aja. Justru partai lain yang mencoba mendekat supaya kebagian tiket 2024," kata Hendri Satrio kepada reporter Tirto.
Hendri menambahkan, “Kemudian memang karena bisa mencalonkan sendiri, jadi PDI Perjuangan agak bebas bergerak dan pakem politiknya selama ini tegak lurus dengan ketua umum. Jadi silakan saja ketua umum yang putuskan.”
Hendri malah melihat bahwa ada masalah di internal PDIP dengan hubungan renggang antara Jokowi dengan Megawati. Kerenggangan tidak lepas dari ujaran Jokowi soal ada paslon di lokasi Rakernas Projo V yang kala itu Jokowi membawa Ganjar.
Di sisi lain, PDIP masih di atas angin meski Jokowi tidak lagi menjabat presiden. Salah satunya, banyak kader PDIP menjadi kepala daerah. Namun, PDIP tetap harus membangun koalisi demi memenangkan Pemilu 2024, kata Hendri.
Ia menduga, PDIP akan mendorong Puan untuk maju sebagai cawapres, apalagi Puan mengambil inisiatif dengan datang ke Formula E yang diselenggarakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merupakan kandidat potensial capres.
“Kehadiran Puan Maharani ketemu Anies Baswedan di Formula E kemarin, kan, guwa sebut memunculkan poros Ancol. Jadi cukup oke juga tuh dan nampaknya akan segera terbentuk," kata Hendri.
Ia menambahkan, 'koalisi Ancol' akan menguntungkan karena PDIP bisa menggabungkan PDIP, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Kubu tersebut memang kuat. Namun ia menunggu PDIP mengambil sikap mana kandidat yang didukung dalam Pemilu 2024.
“Memang PDI Perjuangan itu kebiasaan Bu Mega terakhir di ujung-ujung, tapi saya encourage semoga Bu Mega bisa mengumumkan calonnya lebih awal," tutur Hendri.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partai banteng moncong putih terus berkonsolidasi dalam Pemilu 2024. Namun, ia menegaskan segala urusan capres-cawapres berada di tangan Megawati selaku ketua umum. Ia meminta para kader mengedepankan disiplin, tidak terbawa arus, dan jalan terbaik memenangkan pemilu adalah turun ke bawah.
“PDI Perjuangan tidak akan terseret arus. Para kader jangan ikut-ikutan dansa politik. Fokus tunggal, bergerak ke bawah," tegas Hasto dalam keterangan, Selasa (7/6/2022).
Di saat yang sama, Hasto menegaskan hubungan Jokowi-Mega tetap baik. Ia mengklaim Jokowi intens berbicara isu kebangsaan dengan Megawati. Kedekatan Jokowi dengan Mega diikuti kedekatan batin yang kuat untuk bangsa. Ia menilai isu hubungan Mega-Jokowi dikeluarkan orang tidak bertanggung jawab.
"Bagi yang biasa menabuh genderang politik, biasanya yang ada hanya akal politik, karena itulah tidak mampu melihat kedekatan dalam suasana batin," lanjut Hasto.
Hasto sebelumnya juga sempat menyinggung bahwa PDIP tidak khawatir kesulitan dalam membangun koalisi di 2024. Ia belajar dari pemilu yang sudah berlangsung sebelumnya, kerja sama partai politik tidak hanya didasarkan kepada kesamaan ideologi, historis, platform partai. Tapi nantinya mengerucut kepada siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.
“Sehingga, selama hal tersebut belum ada suatu kesepahaman bersama dan masih menunggu aspirasi rakyat terhadap calon pemimpin kita dalam Pemilu 2024 yang akan datang, ruang membangun kerja sama itu masih begitu besar,” kata Hasto saat menjawab wartawan di sela Festival Kopi Tanah Air di Parkiran Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (29/5/2022).
“Dan PDI Perjuangan tetap pada keyakinannya bahwa skala prioritas saat ini untuk rakyat,” kata Hasto.
Bagi PDIP, kata Hasto, kerja sama partai politik ini harus melihat akar dan tujuan partai dalam membawa kemajuan dari Indonesia Raya. “Dengan melihat dampak pandemi begitu terasa di kalangan rakyat, PDI Perjuangan mendorong agar prioritas utama saat ini bagi kita adalah menyatu bersama rakyat agar dampak pandemi itu bisa cepat kita atasi,” ungkap Hasto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
