tirto.id - Pembentukan koalisi untuk menyambut pemilihan umum serentak 2024 dilakukan sejak dini atau dua tahun sebelum hari H. Hal ini diawali dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi tiga parpol, yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP. Kerja sama ketiganya mulai diukir sejak Kamis (12/5/2022). Hubungan ini semakin nampak serius dengan penandatanganan secara tertulis di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat pada Sabtu (4/6/2022).
Meski ketiga partai sering berbicara di depan publik bahwa mereka setara secara posisi, namun tidak menampik bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menjadi dominan dari dua ketua umum lainnya. Hal itu dapat diukur dari perolehan suara parpolnya di parlemen mencapai 12,9 persen. Terlampau jauh dari PAN (6,84 persen) dan PPP (4,52 persen).
Selain itu, dari ketiga nama ketua umum parpol yang tergabung di KIB, hanya Airlangga yang sudah ditetapkan menjadi calon presiden dari internal partai secara resmi.
Hingga terbentuknya KIB, Golkar masih kukuh mendukung Airlangga sebagai bakal capres. Walaupun belum ada dukungan resmi dari dua partai lainnya. Hal ini menjadi pertanda ada dominasi dari Airlangga dalam mendorong terbentuknya KIB. Meskipun fakta tersebut masih dibantah oleh para bawahannya.
“Hingga saat ini posisi kami masih setara, kalau misalnya dalam setiap agenda kesannya kami masih yang sering mengajak. Namun sifatnya akan bergantian. Seperti saat perhelatan di Hutan Kota diselenggarakan oleh panitia Golkar, nanti juga akan gantian dengan yang lain,” kata Ketua DPD Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam Talkshow: 'Membaca Arah Koalisi Indonesia Bersatu' pada Jumat (24/6/2022).
Ketimpangan peran KIB juga berusaha dibantah oleh Ketua DPP PPP, Syarifah Amelia yang nantinya akan ada deklarasi menentukan nama bakal capres.
“Harapan ini kami tidak lewat dari tahun ini karena sudah momentumnya. Tapi juga tidak perlu terburu-buru karena berbicara soliditas internal. Sehingga kami dari PPP merasa nyaman di KIB karena tidak dikejar dan diberi deadline," ujarnya.
Nama selanjutnya yang memiliki posisi sentral dalam penentuan bakal capres 2024 adalah Surya Paloh. Sosoknya yang menjadi pendukung Presiden Joko Widodo dan tidak masuk dalam jajaran kabinet menjadikan posisi Paloh semakin kuat. Namanya semakin santer saat hasil rakernas partainya merekomendasikan tiga nama bakal capres, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Jenderal TNI Andika Perkasa.
Walaupun Paloh berpendapat bahwa ketiga nama itu berasal dari akar rumput Nasdem yang dilimpahkan kepada DPW, namun hasil akhir tetap ada di tangan Paloh. Keputusan resminya akan diumumkan setelah ada upaya pembicaraan dengan sejumlah koalisi.
“Ketiga nama itu usulan dari DPW se-Indonesia yang diserahkan ke saya. Nantinya saya akan mengumumkan di waktu yang tepat tentu setelah ada sejumlah pembicaraan dengan koalisi dan yang akan terlibat langsung,” kata Paloh.
Meski sudah mengumumkan nama bakal capres, namun koalisi partai biru itu masih belum terungkap. Dengan siapa mereka akan berkongsi dan memenangkan proses Pemilu 2024. Bahkan hingga saat ini sejumlah ketua umum partai sudah datang langsung ke Nasdem Tower, mulai dari Golkar, PAN, Gerindra, PKS hingga Demokrat yang sudah 3 kali berkunjung.
Meski elite partai sudah bergantian berkunjung, namun Nasdem masih menampik bahwa itu sudah membentuk koalisi. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, semua kunjungan ketua umum masih sebatas wisata politik berkunjung ke kantor Nasdem Tower yang megah nan penuh lukisan koleksi Surya Paloh.
“Masih sebatas wisata politik, karena Nasdem Tower dipenuhi dengan koleksi lukisan Bapak Surya Paloh. Kebanyakan juga reuni karena semua rekan lama dalam dunia politik Bapak Surya Paloh yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun," ujarnya.
Adapun yang terbaru ada PKS dan Demokrat yang berkunjung ke Nasdem Tower pasca rakernas dilangsungkan. Dari hasil kunjungan PKS ada sejumlah topik yang bisa dibagikan ke publik, di antaranya bahwa kedua belah pihak sudah membahas anggaran untuk Pemilu 2024. Serta ada sejumlah catatan kesepakatan dari hasil rapat bersama.
Tiga kesepakatan itu, antara lain: Pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kedua, menjadikan pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa. Ketiga, menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama.
Secara perolehan suara, kekuatan Surya Paloh bersama partainya tidak terlalu besar hanya 9,05 persen dengan 59 kursi. Namun hal itu telah dia sadari sejak dini. Paloh mengungkapkan bahwa sebagai partai dengan suara menengah wajib hukumnya untuk membangun koalisi.
“Sebagai partai menengah, kami sudah pasti akan membangun koalisi karena untuk mencalonkan sendiri suaranya tidaklah cukup,” kata Paloh.
Walau berada jauh dari suara partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra, namun Paloh memiliki posisi yang cukup strategis dengan Presiden Jokowi. Gestur tersebut terlihat saat makan siang dalam acara reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022). Paloh nampak akrab berdiri bersisian dengan Jokowi di antara menteri lain sembari berjalan beriringan.
Selain itu, posisi Paloh yang tak ikut dalam Kabinet Indonesia Maju semakin membuat dia lebih leluasa tanpa ada hubungan horizontal atasan dan bawahan dengan Presiden Jokowi.
Peringatan Megawati
Sesaat setelah nama Ganjar ditetapkan sebagai bakal capres dari Nasdem, internal PDIP langsung berang. Bahkan saat rakernas partai berlogo banteng tersebut, sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri langsung angkat suara dan melarang para kader untuk bermanuver. Ia mengingatkan bahwa nama capres dan cawapres dari PDIP ada di tangannya.
“Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh,” tegas Megawati dalam Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Megawati pun tidak ragu-ragu akan memecat kader partai bila ketahuan bermain-main. Ia menegaskan, langkah pemecatan dilakukan demi kepentingan dan kesolidan parpol.
“Lebih baik keluar deh, lebih baik keluar daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. (...) semua orang biar tahu inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya, dan solid bersama dengan rakyat," tegas Mega.
Mendengar pernyataan Megawati, Ganjar langsung menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari PDIP. Bahkan saat penutupan Rakernas PDIP, Ganjar menjadi salah seorang pembaca hasil rekomendasi. Suatu bentuk isyarat bahwa segala keputusan mengenai masa depan politiknya ada di tangan Megawati.
Di sisi lain, posisi Ganjar sebagai pembaca rekomendasi hasil rakernas menjadi isyarat bahwa Megawati masih memberi kesempatan kepada Ganjar. Dalam salah satu poin rekomendasi yang dibacakan Ganjar, ditegaskan kembali bahwa pemegang hak prerogatif penentuan capres ada di tangan Megawati.
“Rakernas II partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Prof. DR. (H.C.) Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar saat membacakan rekomendasi di penutupan Rakernas PDIP pada Kamis (23/6/2022).
Selain tiga nama di atas, masih ada Prabowo Subianto yang tetap bertahan sebagai pembuat keputusan dan juga capres dari Gerindra. Posisinya yang strategis sebagai ketua umum partai membuatnya dilirik dari berbagai pihak. Sudah ada dua partai yang mengunjungi kediamannya dalam seminggu terakhir ini, yaitu PKB dan Demokrat.
Kunjungan pertama dilakukan oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar beserta jajarannya ke rumah Prabowo di Kertanegara. Kedua parpol sudah menunjukkan tanda-tanda akan bermitra pada Pilpres 2124.
“Komunikasi antara Gerindra dan PKB berjalan dengan intensif, dan juga dengan partai-partai lain, tapi alhamdulillah kami sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerja sama, titik-titik kesepakatan, di mana kami secara garis besar menyatakan keinginan kami masing-masing untuk bersama-sama, bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu pilpres, pileg, dan pilkada tahun 2024,” ujar Prabowo usai menggelar pertemuan tertutup dengan Muhaimin di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam (18/6/2022).
Walau belum ada sinyal resmi bahwa ada bentuk koalisi dari Gerindra, namun PKB tampak lebih semangat. Salah satunya dengan mengabarkan akan ada deklarasi kedua partai di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam waktu dekat.
“Kami juga ada rencana untuk survei lokasi deklarasi, salah satu tempat yang di pertimbangkan adalah di IKN," kata Ketua DPP PKB, Lukmanul Hakim.
Selain itu, ada juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kemudian berkunjung ke rumah Prabowo. Namun, tidak ada sinyalemen koalisi politik di antara Demokrat dan Gerindra.
“Komunikasi politik bukan koalisi politik. Masih ada waktu lama satu tahun. Biasanya di Indonesia pengumuman capres ada di last minute. Adapun isi pertemuan silakan ditebak," kata Prabowo.
Selain menjadi ketua umum, Prabowo juga berada dalam lingkaran terdekat Presiden Jokowi. Pasalnya dia menduduki posisi sebagai menteri pertahanan. Walaupun sebelumnya dia menjadi lawan politik Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Kedekatan itu menjadi potensi bagi Prabowo untuk meraih hati pemilih Jokowi untuk modal politiknya di Pemilu 2024.
JK dan SBY Turun Gunung Jelang Pemilu 2024
Dua politikus senior Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) juga melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman SBY di Cikeas, Bogor pada Kamis (23/6/2022). Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan mengatakan, keduanya mengadakan reuni sembari mengenang masa lalu saat menjabat sebagai presiden dan wakil di periode Kabinet Indonesia Bersatu jilid I.
“Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan tukar menukar pikiran dan pandangan menyangkut masa depan bangsa dan negara kita. Meskipun keduanya tidak lagi aktif dalam kegiatan politik sehari-hari, namun masih terpanggil untuk ikut memikirkan jalan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera," kata Ossy.
Pertemuan SBY-JK bertepatan saat AHY bertemu Surya Paloh di Nasdem Tower. Banyak pihak yang menduga pertemuan keduanya berkaitan dengan upaya pencalonan Anies yang selama ini banyak didukung oleh JK dengan AHY untuk menjadi bakal capres dan cawapres. Namun saat dikonfirmasi kepada AHY dirinya menampik, dan menyebut pertemuan itu reuni biasa.
“Keduanya hanya reuni biasa dan tidak ada kaitan dengan acara kunjungan ini [kunjungan AHY ke kantor Nasdem]” kata AHY.
Suara Jokowi Penentu Arah Koalisi Pemilu 2024?
Pemilu 2024 menjadi masa pensiun Jokowi sebagai kepala negara. Selama menanti momentum tersebut, suara hingga gerak gestur Jokowi menjadi arah angin ke mana dukungannya akan berlabuh. Sebab, kepuasan rakyat kepada Jokowi masih tinggi. Survei Litbang Kompas mencatat rakyat puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 67,1 persen. Angka tersebut relatif masih tinggi meski turun dari Januari 2022 yang berada di angka 73,9 persen.
Walau angkanya turun, namun persentase tersebut bila dikonversi menjadi pemilih sangatlah tinggi. Oleh karenanya, isyarat Jokowi menjadi salah satu kunci arah koalisi di 2024 mendatang. Meski demikian presiden tidak ingin gegabah. Dia lebih memilih proses perjalanan yang lebih pelan. Hal itu dia sampaikan kepada sejumlah relawan seperti Projo dan Tim 7 Relawan Jokowi untuk menahan ambisi dalam konstelasi politik 2024.
“Kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak usah grasa-grusu. Kalau ada yang mempengaruhi, sampaikan nanti dulu. Setuju?” kata Jokowi saat acara silaturahmi Tim 7 Relawan Jokowi di Ancol, Jakarta, Sabtu (11/6/2022).
Jokowi menuturkan, ia pasti akan mengajak relawan bersikap untuk mendukung salah satu calon presiden di masa depan. Namun, ia mengajak para relawan untuk fokus mendengar suara akar rumput atau suara rakyat. Ia menuturkan, para relawanlah yang bertugas untuk mendengar suara-suara Pemilu 2024.
“Nanti kalau momentumnya sudah tepat, saya akan ajak bicara lagi. Kita ketemu lagi. Saya akan bertanya kepada bapak ibu saudara semuanya. Siapa?" kata Jokowi.
"Saya akan bertanya siapa? Sehingga itu nanti menjadi keputusan bersama, bukan keputusan saya, tapi keputusan relawan kita," tutur Jokowi.
Meski Jokowi berasal dari PDIP, namun ketua umum partai lain seperti Airlangga Hartarto dan Surya Paloh banyak meminta konsultasi kepada Jokowi perihal nama bakal capres 2024. “Saya akui hal itu," kata Paloh.
Perebutan King Maker Mencetak RI 1 di 2024
Adu kuat pengaruh para king maker dan queen maker di Indonesia menjadi semakin menarik karena sebagian besar dari mereka memilih mencalonkan orang lain. Daripada maju mencalonkan diri sendiri, sebagian dari mereka lebih memilih orang lain untuk maju menjadi bakal capres. Walaupun secara hasil survei dan posisi di partai sangatlah strategis.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, para partai mencalonkan orang dari luar dan memilih menjadi king maker tidak sekadar hanya mengejar coattail effect (efek ekor jas). Namun juga ada faktor kepentingan antarpartai yang telah menyimpan bara sejak lama.
“Seperti Nasdem yang mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai kandidat menjadi sinyal bahwa mereka membuka front politik terbuka kepada PDIP. Tidak hanya kepada PDIP, namun juga pemerintah,” kata dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah ini.
Bahkan efek ekor jas yang sedang dilakukan oleh Surya Paloh dengan mendukung Anies tersebut, kata Adi, langsung berbuah kunjungan dari PKS dan Demokrat. Kedua parpol ini adalah oposisi pemerintahan Jokowi, sementara Nasdem adalah partai pendukung pemerintah.
“Ini kemudian menjadi titik temu kenapa PKS dan Demokrat secara bergantian mendatangi Nasdem, tentu mereka ada kesamaan kepentingan yang ada di Anies Baswedan,” kata Adi.
Selain itu, ketika nama Ganjar Pranowo diusung juga menjadi penunjuk semacam pancingan emosi bagi PDIP. Karena secara tidak langsung, kata Adi, Nasdem berupaya membajak Ganjar dengan menempatkan namanya di nomor dua rekomendasi capres Nasdem.
“Nama kedua ini sepertinya membuat PDIP sedikit meradang dengan tindakan tiba-tiba Nasdem yang membuat suasana bergemuruh," ujarnya.
Adapun PDIP, sangat besar untuk maju sendiri. Selain suaranya yang mencukupi, mesin partai di masyarakat cukup kuat untuk menggalang kampanye massa secara aktif. Namun bila belajar di masa reformasi saat PDIP maju sendiri dan kalah, Adi memperkirakan PDIP akan maju koalisi dengan konsep yang mereka sebut gotong-royong.
“Kalau melihat hard form PDIP yang mengusung konsep gotong-royong sepertinya mereka akan berkomunikasi dengan parpol lain. Seperti PKB dan Gerindra yang akan menjadi bagian mereka di 2024," terangnya.
Sedangkan king maker lainnya seperti Airlangga menjadi titik kunci solidaritas KIB. “Tanpa Golkar, KIB bubar. Hal itu bisa dilihat dari pola inisiator dan sosok yang paling banyak berperan hingga saat ini. Selain itu posisi Airlangga yang menjadi menko juga menjadi kunci strategis di tubuh KIB,” kata Adi.
Meski kursi kepemimpinan di internal Golkar sering goyang, kata Adi, namun Airlangga masih bertahan dan ikut mempertahankan posisi partai beringin di parlemen dengan suara yang tinggi. “Walau sering digoyang, suara Golkar tidak pernah jatuh signifikan. Itu menjadi bukti kuatnya pengaruh Pak Airlangga,” kata Adi.
Adapun dua nama senior, SBY dan JK, menurut Adi, mereka sedang berupaya mengusung nama 'jagoan' mereka. Walau dalam setiap pemberitaan selalu mengabarkan bahwa mereka hanya bertemu untuk reuni, Adi meyakini keduanya berusaha menjodohkan Anies dengan AHY.
“Tidak mungkin dua tokoh besar hanya bertemu untuk reuni. Pasti ada agenda lebih penting, dengan upaya Pak SBY mengusung AHY dan Pak JK mengusung Anies," kata Adi.
Adi juga mengingatkan mengenai pengaruh Jokowi. Meski bila dihitung di atas survei sangat menguntungkan untuk meraup suara pendukung Jokowi, namun ada faktor 'kutukan periode kedua.’ Hal itu yang terjadi saat era SBY, yang mana banyak para menteri di kabinet mulai bermanuver demi kepentingan pribadi.
“Saya mengingatkan mengenai 'kutukan periode kedua' yang mana bisa mengintai Pak Jokowi. Saat ini bisa jadi hasil surveinya sangat bagus, namun dalam dua tahun semuanya bisa berubah. Hal itu juga pernah terjadi saat Obama mendukung Hillary Clinton saat kepuasan masyarakat rendah. Akhirnya Hillary kalah yang juga disebabkan oleh dukungan Obama,” kata Adi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
