Masuk tirto.id
tirto.id - Program Sekolah Garuda menjadi salah satu agenda pendidikan yang disokong penuh pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah merancang sekolah ini sebagai institusi menengah atas unggulan yang berfokus pada pengembangan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM).
Konsepnya adalah mencetak siswa-siswa berprestasi yang mampu bersaing di universitas terbaik dunia dan menjadi talenta kunci bagi kemajuan Indonesia di masa depan.
Secara konsep, Sekolah Garuda dirancang berbeda dari sekolah menengah pada umumnya. Sekolah ini tidak hanya menawarkan kurikulum yang lebih intensif di bidang STEM, tetapi juga sistem pendidikan berbasis riset, pembelajaran berbasis proyek, serta fasilitas pendidikan yang lebih lengkap. Pemerintah juga merancang model sekolah berasrama agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara lebih intensif, sekaligus membangun kultur akademik yang kuat di lingkungan sekolah.
Pemerintah berargumen bahwa pembangunan Sekolah Garuda merupakan upaya untuk menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam pengembangan talenta sains dan teknologi dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia. Dengan menghadirkan sekolah khusus yang berfokus pada bidang tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat lahirnya ilmuwan, insinyur, dan inovator muda dari Indonesia.
Selain itu, Sekolah Garuda juga dirancang sebagai pusat keunggulan pendidikan. Pemerintah menargetkan puluhan sekolah semacam ini dibangun atau ditransformasi dari sekolah yang sudah ada. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan menjadi semacam laboratorium pendidikan yang mengembangkan metode pembelajaran baru, sekaligus menjadi contoh bagi sekolah lain dalam meningkatkan kualitas pengajaran.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Ahmad Najib Burhani, mengatakan proses pembelajaran SMA Unggul Garuda akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027 di empat sekolah dan masing-masing berada di provinsi yang berbeda.
Keempat SMA Unggul Garuda tersebut berada di Belitung Timur, Bangka Belitung; Konawe, Sulawesi Tenggara; Bulungan, Kalimantan Utara; dan Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Najib menegaskan bahwa proses pembangunan gedung sekolah terus berjalan dan hingga saat ini pihak kontraktor yang mengerjakan proyek telah berkomitmen untuk menyelesaikan pengerjaan sebelum Juni 2026.
"Progres sekolahnya itu kemarin sudah kontrak ya Bapak Ibu semuanya dengan kontraktor dari eh dua dari PP, satu dari Nindya Karya, satu dari Wika-WG kayak gitu ya. Di dalam kontrak itu adalah memang semuanya itu harus selesai pada bulan Juni untuk penggunaan eh tahun ajaran 2026/2027," kata Najib dalam agenda Ngopi Bareng Kemdiktisaintek, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).
Apa saja pro kontra terkait Sekolah Garuda?
Sejak awal kehadiran Sekolah Garuda, ada sejumlah perbedaan mencolok dibandingkan sekolah biasa. Selain seleksi siswa yang sangat ketat, sekolah ini juga direncanakan memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap, mulai dari laboratorium modern, asrama, hingga dukungan beasiswa penuh bagi para siswanya. Bahkan tenaga pengajar dan kepala sekolah yang direkrut untuk program ini dijanjikan fasilitas serta kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan banyak guru di sekolah lain.
Akhir-akhir ini, polemik terkait kehadiran Sekolah Garuda kembali muncul ketika muncul unggahan di akun media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana Wakil Menteri Stella Christie menjelaskan bahwa tenaga pendidik Sekolah Garuda akan memperoleh fasilitas rumah tapak seluas 60 meter persegi untuk guru dan 120 meter persegi untuk kepala sekolah.
“Setiap guru akan mendapat rumah tapak 60 m². Selain itu, mereka juga akan menerima gaji kompetitif yang sepadan dengan peran dan tanggung jawab, setara dengan guru-guru sekolah unggulan di Indonesia,” tutur Stella dalam video tersebut.
Perbedaan fasilitas dan dukungan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pemerhati pendidikan. Sejumlah pihak menilai pemerintah terlalu memprioritaskan pembangunan sekolah elite, sementara banyak sekolah negeri di berbagai daerah masih menghadapi persoalan mendasar, seperti kekurangan guru, fasilitas yang rusak, hingga keterbatasan sarana belajar. Ketimpangan tersebut dikhawatirkan justru memperlebar jurang kualitas pendidikan.
Kritik datang dari organisasi guru dan pemerhati pendidikan yang menilai kebijakan ini dapat menciptakan “kasta baru” dalam sistem pendidikan Indonesia. Jika Sekolah Garuda menjadi sekolah yang sangat unggul dengan fasilitas jauh lebih baik, sementara sekolah lain tertinggal, maka sistem pendidikan dikhawatirkan kembali mengenal hierarki sekolah favorit dan sekolah biasa. Situasi ini dinilai berlawanan dengan semangat pemerataan pendidikan yang selama ini didorong pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Garuda bukanlah proyek yang bertujuan menciptakan sekolah elite semata. Program ini disebut dirancang untuk membuka akses bagi siswa-siswa berprestasi dari berbagai daerah, termasuk dari keluarga kurang mampu. Dengan sistem seleksi nasional dan dukungan beasiswa, pemerintah berharap sekolah ini justru dapat menjadi sarana mobilitas sosial bagi siswa berbakat dari seluruh Indonesia.
Untuk memahami lebih lanjut alasan pemerintah membentuk program Sekolah Garuda, bagaimana strategi sekolah ini agar bisa membentuk siswa unggulan secara merata, serta mengapa guru-guru Sekolah Garuda diberi fasilitas khusus, Tirto bersurat secara khusus ke Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek guna mendapatkan jawaban. Berikut adalah petikan jawaban wawancara khusus tersebut.
Apa alasan dan dasar hukum pemerintah mendirikan Sekolah Garuda?
1. Pertanyaan paling mendasar yang diajukan oleh publik adalah mengapa pemerintah memutuskan membuat Sekolah Garuda (sebelumnya membuat Sekolah Rakyat), bukannya memperbaiki dan menyamaratakan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada?
Dalam penyediaan akses terhadap pendidikan, pemerintah berupaya untuk menghadirkan berbagai layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik/siswa.
Konsep pendidikan khusus dalam framework one percent population ini adalah kebijakan yang sudah banyak diadopsi di negara-negara maju.
Anak-anak yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata ini memiliki potensi besar untuk menjadi SDM unggul di bidang-bidang prioritas negara, khususnya dalam Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Melalui pendidikan dan pembinaan holistik yang akan diterima peserta didik, diharapkan akan dihasilkan lulusan berdaya saing global yang mampu menembus perguruan tinggi terbaik dunia.
2. Mengapa pembentukan dan pengelolaan Sekolah Garuda berada di bawah Kemdiktisaintek bukan di bawah Kemendikdasmen? Apa dasar hukumnya? Bagaimana pertimbangan tata kelolanya?
Dasar hukum SMA Unggul Garuda:
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
- Perpres 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru.
3. Apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai bahwa Sekolah Garuda benar-benar meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk semua siswa dan mencapai tujuan pemerataan pendidikan nasional, bukan hanya segelintir unggulan?
Sebagai pendidikan khusus, SMA Unggul Garuda didesain untuk memberi akses bagi para siswa CIBI dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama. Kebijakan afirmatif terhadap anak-anak yang lahir dalam keluarga penerima program bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi serta mereka yang berasal dari berbagai wilayah yang minim akses terhadap satuan pendidikan semacam ini adalah bentuk komitmen untuk mengupayakan layanan ini akan menjangkau mereka.
Fasilitas beasiswa pendidikan dan penunjang secara penuh yang akan diberikan bagi siswa juga merupakan bentuk komitmen agar anak-anak yang memang menjadi target utama dari SMA Unggul Garuda dapat menempuh pendidikan tanpa terbebani hal lain di luar urusan akademik dan pembinaan yang mereka jalani selama menempuh pendidikannya.
Apa perbedaan Sekolah Garuda dengan RSBI?
4. Apakah program Sekolah Garuda ini seperti proyek percontohan atau akan direplikasi secara nasional? bagaimana kelanjutannya jika terjadi pergantian pemerintahan 5 tahun mendatang?
Sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dalam ekosistem SMA Unggul Garuda, sesuai pernyataan Presiden, akan ada 20 SMA Unggul Garuda Baru dan 80 SMA Unggul Garuda Transformasi. Namun, manfaat program bukan hanya akan diterima oleh sekolah-sekolah tersebut saja, tetapi juga akan diberikan kepada sekolah-sekolah lain melalui berbagai program pengimbasan yang didesain baik bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan (GTK), maupun manajemen sekolah.
Demi kebersinambungan program ini, pemerintah menyiapkan dana abadi khusus untuk membiayai operasional SMA Unggul Garuda melalui LPDP. Selain itu, sebagai satuan kerja di bawah Kemdiktisaintek, para GTK yang ada di SMA Unggul Garuda Baru merupakan pegawai yang langsung menginduk di bawah Kementerian.
5. RSBI sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK karena berpotensi menciptakan kasta-kasta berbeda dalam kualitas pendidikan. Apa saja perbedaan konsep Sekolah Garuda dengan RSBI? Bagaimana agar Sekolah Garuda tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan RSBI?
Secara konsep dan substansi, SMA Unggul Garuda Baru berbeda dengan RSBI.
Pertama, SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan khusus pada jenjang SMA, sementara RSBI merupakan layanan pendidikan umum pada beberapa jenjang pendidikan (mulai SD hingga SMA/SMK). Kedua, secara organisasi dan tata kelola, SMA Unggul Garuda Baru adalah satuan pendidikan yang sejak awal dibangun oleh Kemdiktisaintek serta menjadi satuan kerja di bawah Kementerian tersebut, sementara RSBI adalah kebijakan yang diterapkan bagi sekolah yang sudah ada sebelumnya yang sesuai UU Otonomi Daerah berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah sesuai tingkat jenjang.
Ketiga, secara standar mutu pendidikan dan pembinaan, SMA Unggul Garuda Baru meskipun nanti akan ada 20 sekolah, akan sama di semua lokasi. Semua SMA Unggul Garuda Baru memiliki standar layanan dan pembelajaran serta pembinaan yang sama. Sementara, dalam konsep RSBI, belum ada standar mutu yang sama sebagai acuan atau referensi sehingga ada ketimpangan dalam pelaksanaannya.
Keempat, SMA Unggul Garuda Baru menerapkan seleksi nasional terbuka yang bisa diakses siapa saja selama sesuai kriteria peserta didik yang disasar, dengan sistem pembiayaan pendidikan dan penunjang yang ditanggung pemerintah melalui beasiswa. Sementara, dalam konsep RSBI, biaya pendidikan tambahan untuk menunjang kurikulum pengayaan global justru umumnya dibebankan kepada peserta didik yang menghadirkan ketimpangan akses bagi masyarakat.
Mengapa ada perbedaan fasilitas antara sekolah negeri lain dengan Sekolah Garuda?
6. Melihat unggahan Prof. Stella Christie yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, tawaran fasilitas yang diberikan kepada guru sekolah Garuda dinilai mencederai rasa keadilan yang dirasakan oleh guru-guru lain, terutama guru honorer di berbagai wilayah. Mengapa ada perbedaan fasilitas? Bagaimana sumber anggarannya?
Secara umum, tidak ada perbedaan atau fasilitas berlebihan apalagi diskriminatif yang diberikan. Mengingat konsep pendidikan yang akan dilakukan dan berproses penuh di lingkungan asrama, sangat wajar bila disediakan fasilitas hunian bagi GTK dan manajemen sekolah, mengingat tugas pembinaan akan dilakukan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam keseharian peserta didik sejak bangun hingga tidur.
Konsep serupa juga diterapkan di banyak sekolah berasrama seperti MAN Insan Cendekia, SMA Taruna Nusantara, atau SMA Pradita Dirgantara, dimana GTK serta Kepala Sekolah tinggal di kawasan sekolah.
7. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah dengan fasilitas minim. Bagaimana Kemdiktisaintek membenarkan prioritas anggaran ini?
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tentunya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaannya. Penyediaan layanan pendidikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan ragam peserta didik adalah tugas yang harus dipenuhi pemerintah sebagai hak dasar manusia.
Dalam konteks tersebut, Kemdiktisaintek diamanahi tugas membentuk dan mengembangkan layanan pendidikan khusus sebagai bentuk investasi bangsa bagi anak-anak CIBI yang selama ini masih sangat terbatas aksesnya terhadap pendidikan khusus bermutu global, terlebih bagi mereka yang lahir dari latar belakang sosial dan ekonomi yang lemah.
Keberadaan pendidikan khusus ini adalah salah satu ikhtiar bangsa agar talenta unggul yang potensial dapat tumbuh optimal dan kelak menjadi pemimpin serta SDM andalan di bidang-bidang prioritas dalam pembangunan bangsa. Bahkan sejak hari ini, banyak negara berlomba-lomba memperkuat kualitas SDM mereka, membina ahli di berbagai bidang yang nantinya berkontribusi bagi kekuatan bangsa bahkan menjadi bagian dari penyelesaian berbagai masalah global melalui ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi.
Konsep manajemen talenta unggul inilah yang dikembangkan ke depannya, bukan hanya di jenjang SMA, namun hingga lahirnya para pakar di bidang-bidang prioritas.
8. Saat ini jadinya kita bakal memiliki tiga jenis sekolah dengan empat tata kelola berbeda. Publik mengartikan ini sebagai multisistem pendidikan yang artinya dinilai bertentangan dengan UUD Pasal 31 ayat 3 tentang pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Bagaimana penjelasan Anda mengenai hal ini?
Sistem pendidikan nasional pada prinsipnya tetap satu, namun jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik. Ada pendidikan layanan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas, pendidikan khusus seperti SMA Unggul Garuda Baru bagi anak-anak Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa, maupun pendidikan umum di berbagai jenjang.
Dalam praktiknya, sesuai peraturan perundang-undangan pula, penyelenggara dari berbagai layanan tersebut juga telah diatur pembagian kewenangannya. Maka, perspektif terhadap pendidikan yang perlu kita lihat dan lebih berpihak pada kebutuhan anak, dan tugas pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan akses dan kualitas atas pendidikan yang mereka perlukan tersebut.
Mekanisme penyelenggaraan Sekolah Garuda
9. Bagaimana koordinasi antara Kemdiktisaintek dengan Kemendikdasmen dalam tata kelola Sekolah Garuda? Bagaimana antisipasi atas potensi tumpang tindih kewenangan atau fragmentasi kebijakan pendidikan nasional?
Sebagai satuan pendidikan khusus di jenjang SMA, maka Kemdiktisaintek berkolaborasi erat dengan Kemdikdasmen dalam memastikan pemenuhan berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan diterapkan dalam satuan pendidikan ini. Rekrutmen GTK pada SMA Unggul Garuda Baru juga berkolaborasi erat dengan Kemdikdasmen untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengaturan mengenai kewenangan serta peranan juga sejak awal sudah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
10. Di lapangan, program ini berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, salah satunya yang sempat terjadi di SMAN 10 Samarinda karena menyebabkan mutasi sejumlah guru. Bagaimana mekanisme pembentukan Sekolah Garuda ini dan antisipasi yang dilakukan di lapangan?
Konflik yang terjadi di SMAN 10 Samarinda tidak terkait langsung dengan program SMA Unggul Garuda Transformasi yang mereka terima. Permasalahan yang ada sudah terjadi jauh sebelum mereka ditetapkan sebagai salah satu SMA Unggul Garuda Transformasi. Lebih lanjut, dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi, Kemdiktisaintek hanya memberikan program pengayaan bagi siswa, GTK, dan manajemen sekolah tanpa mengintervensi atau mengubah operasional, organisasi, tata kelola, hingga kepegawaian sekolah tersebut.
SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih melalui seleksi terhadap SMA dan MA dalam sebuah proses terbuka. Tahun 2012 dari 430 SMA dan MA yang ikut seleksi, ditetapkan 12 SMA Unggul Garuda Transformasi, yang terdiri atas 5 SMA Negeri, 5 SMA Swasta, dan 2 MAN Insan Cendekia. Kami juga melakukan koordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, serta membuat Nota Kesepakatan dengan Pemda (yang memiliki SMA Unggul Garuda Transformasi) maupun Kementerian terkait.
11. Dengan tawaran fasilitas yang diberikan untuk guru Sekolah Garuda, terdapat potensi eksodus guru-guru terbaik dari sekolah negeri atau swasta ke Sekolah Garuda. Apakah ada langkah antisipasi yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut demi tetap menjaga upaya pemerataan kualitas guru tersebar dengan baik?
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (GTK, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah), Kemdiktisaintek berkoordinasi erat dengan BKN, Kemenpan RB, serta Kementerian/Lembaga terkait. Dalam praktiknya, selain pertimbangan utama dari sisi kualitas calon GTK, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah, kami juga memastikan kepatuhan atas ketentuan kepegawaian, terutama dalam mekanisme mutasi pegawai.
12. Bagaimana mekanisme seleksi siswa agar tidak bias terhadap mereka yang sudah punya privilese akademik dan ekonomi? Apakah ada kuota khusus atau afirmasi bagi calon siswa yang tinggal di daerah 3T?
Seleksi PPDB SMA Unggul Garuda Baru dilakukan secara terbuka dan dalam prosesnya akan ada kebijakan afirmatif bagi calon peserta didik yang berasal dari ekonomi kurang mampu serta dari daerah tertinggal. Namun, kebijakan afirmatif ini tetap mengedepankan pemenuhan aspek potensi akademik yang dimiliki calon peserta didik untuk memastikan mereka nantinya mampu menempuh pendidikan di SMA Unggul Garuda Baru.
13. Apakah biaya pendidikan di Sekolah Garuda bakal sepenuhnya gratis?
Bagi angkatan pertama SMA Unggul Garuda Baru akan diberikan beasiswa penuh untuk pendidikan dan penunjang bagi 100% peserta didik yang diterima yang akan diterima di 4 SMA Unggul Garuda Baru yang akan dimulai di Tahun Ajaran 2026/2027. Sementara, ke depannya, sebagaimana yang ditetapkan, sekurang-kurangnya 80 persen peserta didik menerima beasiswa penuh.
14. Apakah ada kajian akademik yang independen yang menjadi dasar pembentukan Sekolah Garuda?
Dalam pengembangan berbagai aspek dalam SMA Unggul Garuda Baru, kami melibatkan berbagai pakar pendidikan serta koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang diwujudkan dalam berbagai naskah akademik, naskah urgensi, serta ditetapkan dalam berbagai produk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jika dalam evaluasinya ditemukan dampak ketimpangan, apakah Kemdiktisaintek siap melakukan revisi kebijakan?
Sebagai sebuah kebijakan dan layanan terhadap publik, Kemdiktisaintek sangat terbuka atas evaluasi dan berbagai upaya untuk menyempurnakan kualitas program yang diselenggarakan, termasuk SMA Unggul Garuda.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Rina Nurjanah
