Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama bahan bakar fosil yang masih mendominasi kebutuhan nasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan isu ketahanan energi menjadi salah satu fokus utama pemerintah di tengah tingginya impor bahan bakar minyak (BBM).
“Memang betul sekali, salah satu tantangan besar pemerintah saat ini adalah bagaimana mengurangi ketergantungan energi yang masih banyak diimpor. Karena itu, kami di Kemdiktisaintek bersama perguruan tinggi mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan, termasuk PLTS,” ujar Brian dalam acara Halalbihalal Idul Fitri 1447 H bersama media di Graha Diktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, PLTS menjadi solusi paling memungkinkan untuk segera diimplementasikan, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel yang selama ini dinilai mahal dan tidak efisien.
“PLTS ini menjadi prioritas awal karena bisa menggantikan penggunaan diesel yang biayanya tinggi dan masih bergantung pada impor. Ini langkah konkret untuk menekan beban energi nasional,” katanya.
Brian menegaskan Kemdiktisaintek tidak hanya berperan dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga aktif dalam mendorong riset hingga implementasi teknologi energi bersih. Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting agar inovasi yang dihasilkan dapat langsung menjawab kebutuhan nasional.
“Kami mendorong agar riset-riset di kampus tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan untuk mendukung kebijakan nasional, termasuk di sektor energi,” tambahnya.
Brian juga menyinggung bahwa percepatan energi terbarukan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transisi energi bersih, seperti konversi kompor berbasis gas ke listrik serta pengembangan kendaraan listrik.
Sementara itu, Wakil Menteri Diktisaintek, Fauzan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai hasil riset perguruan tinggi yang berpotensi mendukung pengembangan energi terbarukan, khususnya PLTS.
“Kami sudah mengidentifikasi banyak produk riset dari perguruan tinggi yang menyasar sektor energi, khususnya PLTS. Ini potensi besar yang bisa kita dorong untuk mendukung efisiensi dan kemandirian energi,” kata Fauzan.
Fauzan menilai ketergantungan Indonesia terhadap energi berbasis minyak dan gas masih tinggi, sehingga pengembangan energi alternatif menjadi keharusan untuk menjawab tantangan kelangkaan energi di masa depan.
“Selama ini kita masih bergantung pada energi berbasis minyak dan gas. Karena itu, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya menjadi salah satu jawaban atas tantangan ke depan,” tegasnya.
Fauzan menambahkan bahwa implementasi PLTS kini mulai didorong di berbagai daerah sebagai bagian dari program besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi.
Wakil Menteri Diktisaintek, Stella Christie, menyoroti pentingnya diversifikasi energi terbarukan selain PLTS, salah satunya melalui pengembangan panas bumi (geotermal).
Menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 40 persen cadangan geotermal dunia, namun pemanfaatannya masih sekitar 10 persen.
“Ini potensi luar biasa yang harus kita kembangkan,” ujarnya.
Meski demikian, Stella mengakui bahwa pengembangan energi terbarukan masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi biaya produksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan energi fosil. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan biaya dan mempercepat implementasi.
“Harga listrik dari energi terbarukan tertentu masih lebih mahal dibandingkan energi fosil. Ini yang menjadi tantangan kita,” katanya.
Kemdiktisaintek menegaskan bahwa percepatan pengembangan PLTS akan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri agar transisi energi nasional berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Kunci dari semua ini adalah kolaborasi. Tanpa itu, riset tidak akan berdampak, dan kebijakan tidak akan berjalan optimal,” ujar Brian.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kemandirian energi nasional dapat segera terwujud sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara akibat tingginya impor energi.
============
Hanang Septioyudho berkontribusi dalam tulisan ini.
Editor: Bayu Septianto
