tirto.id - Klaim "pemilu curang" mengemuka sesudah pemungutan suara pada 17 April pekan lalu. Isu kecurangan ini biasa terjadi saat proses rekapitulasi perhitungan suara.
Yang jarang jadi perbincangan adalah bagaimana sebenarnya kecurangan pemilu bisa terjadi, dengan modus seperti apa kecurangan bisa dipraktikkan? Apakah mungkin penggelembungan suara biasa terjadi usai pencoblosan dan rekapitulasi di tempat pemungutan suara?
"Kalau ada kecurangan suara, saya yakin pasti penyelenggara terlibat," kata Jeirry Sumampouw, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, awal pekan ini.
Kecurangan di sini dalam konteks saat proses rekapitulasi suara. Manipulasi data dan angka memang muskil terjadi tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Kecurangan di bawah, kata Jeirry, biasa terjadi dengan mencoblos sisa suara. Namun, kata dia, ini mudah terdeteksi karena amat jarang partisipasi pemilih yang mencapai 100 persen di setiap TPS.
Modus lain adalah memanipulasi formulir C1, misalnya petugas KPPS akan menulis hasil yang berbeda antara hasil lembar C1 plano dan hasil pada formulir C1. Proses penyalinan ini biasa dilakukan tengah malam saat proses rekapitulasi berakhir. Kondisi fisik yang lelah seringkali bikin petugas lain dan saksi abai.
Namun, kecurangan ini bisa diatasi sebab saat evaluasi di kelurahan biasanya formulir C1 plano dibuka kembali. "Di situ angka sesungguhnya muncul. Dan dokumennya juga cuma 1 dokumen jadi sulit untuk diutak-atik," kata Jeirry.
"Peluang mencurangi dari bawah bisa saja terjadi tapi dengan catatan: semua saksi dan petugas KPPS dan panitia pengawas di kecamatan sepakat mengubah angka di C1 plano," tambah Jeirry. "Tapi, sepertinya, di tengah tensi politik seperti ini, enggak mungkin."
Malah, kata Jeirry, kans manipulasi data paling besar terjadi di kecamatan dan kabupaten/kota. "Karena setelah masuk kecamatan atau kabupaten, biasanya kotak tak dibuka lagi," ucapnya.
Kholil Pasaribu, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyebut pola-pola ini bisa diminimalisir pada Pemilu 2019 berkat pembentukan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Wewenang pengawas ini di bawah Bawaslu. Kehadiran PTPS membuat mekanisme pengawasan Bawaslus sudah cukup kuat ketimbang pemilu sebelumnya.
"Dulu itu kecurangan relatif lebih mudah karena data resmi [penghitungan suara] hanya diawasi KPU dan saksi partai. Repotnya saksi partai tak ada di semua TPS. Itulah kenapa kecurangan sering terjadi," katanya.
"Sekarang di setiap TPS ada PTPS, dan mereka pegang data. Ini memudahkan kerja Bawaslu untuk merespons jika ada laporan kecurangan," tambahnya.
Modus Kecurangan di Luar Negeri
Kecurangan penggelembungan suara di luar negeri dilakukan dengan cara berbeda. Berdasarkan data KPU, total DPT luar negeri mencapai 2.058.191 atau sekitar 1,06 persen dari total 192 juta pemilih.
Selain memilih capres-cawapres, pemilih luar negeri memilih caleg dari Dapil II DKI Jakarta. Dan hulu kecurangan di luar negeri biasanya dari pemilihan legislatif. Ada slot 7 kursi DPR yang diperebutkan pada Dapil luar negeri.
Pada Pileg 2014, pemenang suara terbanyak adalah Caleg PKS Hidayat Nur Wahid, yang mendapatkan 119.267 suara. Artinya, hanya dengan suara di atas seratus ribu, kursi DPR bisa didapat.
Potensi dua juta suara pemilih di luar negeri membuat para caleg berlomba mendapatkan suara diaspora. Selain potensi yang cukup besar, celah kecurangannya cukup lebar, tak seketat di dalam negeri. Semua tergantung seberapa kuat koneksi para caleg di luar negeri.
Berbeda dari di dalam negeri, KPU memberikan dua metode tambahan proses pemilihan di luar negeri, yaitu dengan metode dropbox dan surat pos.
Metode dropbox lazim dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) ke lokasi-lokasi yang paling banyak WNI, misalnya di lokasi perkebunan atau pertambangan. Para WNI di lokasi ini biasanya mencoblos melalui dropbox yang disediakan panitia.
Sementara metode via pos adalah pemilih mencoblos surat suara yang dikirim via pos berperangko ke tiap rumah oleh PPLN. Pemilih lantas diminta mengembalikan surat suara yang sudah dicoblos itu ke PPLN.
Data KPU menyebut hampir 40 persen DPT luar negeri memilih dua metode tersebut.
Pola kecurangan di luar negeri biasanya diawali penggelembungan data DPTLN. Kasus ini biasa terjadi di negara buruh migran tempat lalu lintas orang sulit terdeteksi secara pasti.
Modusnya, jaringan operator yang memenangkan salah satu calon anggota legislatif mendaftarkan pemilih siluman untuk memilih via pos atau dropbox. Surat suara kemudian diintersep dan dicoblos untuk memenangkan salah satu calon. Lalu surat suara itu dikirim ke PPLN.
Kasus di Selangor
Untuk melihat pola kecurangan bekerja, kasus pencoblosan ilegal di Selangor bisa dijadikan sampel. Ada puluhan ribu surat yang ditemukan di dua titik di Selangor, yakni di Taman Baru Bangi dan di Taman Kajang Utama. Bawaslu menyebut ribuan surat suara itu asli.
Pertanyaannya: kenapa surat suara itu bisa mampir ke gudang?
Amir Amrullah, salah seorang yang ikut dalam penggerebekan, menyebut surat suara yang ditemukan di Taman Baru Bangi adalah surat suara yang dikembalikan oleh Pos Malaysia.
"Anda bisa cek di video yang beredar," katanya kepada saya. "Di karung-karung itu kelihatan logo Pos Malaysia."
"Di setiap amplop ada cap dari Pos Malaysia. Di situ dicap label 'return', bukti bahwa surat ini dibalikin lagi oleh Pos Malaysia."
"Lalu kenapa surat ini dikembalikan lagi?" katanya, lalu menjawabnya sendiri, "karena alamat di surat itu tak jelas."
Di video yang beredar di media sosial, beberapa hari sebelum pemungutan suara 17 April, memang terlihat alamat pemilih di amplop tidaklah komplet, hanya menyertakan nama dan kota.
"Pos juga pasti bingung kalau alamatnya tak lengkap begitu," katanya, lagi.
Salah satu keluarga WNI di Selangor yang terkena imbas dari kasus surat suara itu adalah Komarudin, yang tingal di Malaysia nyaris selama 15 tahun. Dia dan keluarganya menantikan kiriman surat suara via pos tapi tak kunjung menerimanya.
"Karena penasaran, saya datangi kantor pos malaysia. Setelah ditanya ke petugasnya ... surat suara itu enggak sampai karena sudah ada yang mengambil," ujarnya kepada saya via telepon.
Kecurangan di luar negeri tak akan terjadi tanpa ada permainan oknum PPLN yang bekerja sama dengan oknum petugas atau pejabat pos lokal.
Saya sempat mengklarifikasi ke Ketua PPLN Kuala Lumpur, Agung Cahaya Sumirat, yang juga bekerja sebagai staf Kedubes RI di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana. Namun, hingga artikel ini dirilis, Agung tak merespons pertanyaan saya.
Meretas Server KPU Tidak Mengubah Hasil Pemilu
Sehari setelah pencoblosan, Twitter ramai tagar #INAelectionObserverSOS dan #CyberMuslimRussianForPrabowoSOS yang mengklaim server KPU diretas.
Senin lalu, 22 April, pemuda asal Payakumbuh, Sumatera Barat, bernama Muhammad Arik Alfiki ditangkap polisi karena diduga mengakses laman KPU secara ilegal. Dia ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh di rumahnya.
Muncul narasi bahwa peretasan situs KPU akan berimbas pada perubahan hasil pemilu. Isu ini direspons oleh Harry Sufehmi sebagai sesuatu yang konyol.
"Hasil hitung KPU yang sah secara hukum adalah yang manual. Situs KPU mau kena hack sampai meledak pun tidak ada efeknya," katanya.
Harry adalah otak di balik server KPU. Dia yang membangun konstruksi basis data dan server KPU. Harry menyebut server dan basis data KPU serta situs penghitungan dibuat secara terpisah dan tak saling terintegrasi.
Seandainya server dan situng KPU dirusak peretas sekalipun, katanya, itu tidak akan memengaruhi proses hitung manual. Sebab hasil pemilu di Indonesia masih berbasis fisik, "mau database-nya di modifikasi atau dirusak sekalipun akan selalu ada original source-nya," tambah Harry.
Ketakutan peretasan yang mengubah hasil pemilu di Indonesia berhulu dari pengalaman Pilpres di Amerika Serikat yang diretas oleh hacker Rusia. Namun, Harry mengingatkan, sistem pemilu di AS memakai e-voting dan sistem ini memang rentan untuk diretas. Ia jelas-jelas berbeda dari cara KPU melakukan penghitungan suara secara real count.
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Fahri Salam
