Kisruh Pemilu di Sydney: Panitia Tak Menduga DPK Membeludak

Oleh: Restu Diantina Putri - 16 April 2019
Dibaca Normal 2 menit
Kelompok Pemungutan Suara Luar Negeri di Sydney berkata tak ada panitia bernama Samsul Bahri, yang diduga menghalang-halangi pemilih.
tirto.id - Dewi Wahyu Mustikasari, 39 tahun, WNI asal Semarang, semula sempat mengira ia masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka, ia mendatangi Town Hall Sydney sekitar pukul 2 siang waktu setempat untuk menggunakan hak pilihnya pada Sabtu, 13 April lalu.

Namun, setiba di lokasi, ia baru mengetahui bahwa ia masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). “Saya enggak ngeh kalau saya DPTb,” ujar Dewi kepada reporter Tirto, Senin kemarin (15/4/2019).

Dewi lantas diminta menunjukkan formulir A5 sebagai syarat untuk bisa mencoblos. Sayang, ia tak membawanya. Maka, ia disarankan untuk ikut dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan diminta datang kembali pukul 5 sewaktu pencoblosan untuk golongan itu dibuka.

Dalam Pemilu 2019, golongan DPK baru bisa diberikan kesempatan mencoblos saat satu jam terakhir. Untuk Sydney, berarti pukul 5 hingga 6 sore dan tersebar di 22 TPS. Town Hall tempat Dewi mencoblos memiliki 5 TPS, yakni TPS 5 sampai 9. Sementara TPS 1 sampai 4 berada di Konsulat Jenderal RI.

Pukul 16.20 waktu Sydney, Dewi kembali dan mendapati halaman Town Hall sudah dipenuhi orang. Kebanyakan adalah Daftar Pemilih Khusus seperti dirinya dan Daftar Pemilih Tambahan yang baru datang. Tak sampai pukul 5, antrean sudah memasuki Town Hall dan bersiap untuk mencoblos.

Ribut-ribut calon pemilih baru muncul pada pukul 6 waktu Sydney saat gerbang Town Hall ditutup padahal ratusan calon pemilih masih membeludak di pelataran. Sementara antrean calon pemilih yang masih di dalam Town Hall juga mengular.

“Yah ... mungkin karena memang sudah waktunya tutup. Jam 6 itu batas waktunya. Kecewa memang, iya. Tapi, yang di Town Hall enggak cukup ribut, sih,” cerita Dewi.

Lain hal dengan cerita Dyah Pitaloka, dosen Universitas of Sydney, yang sudah mengantre di TPS Town Hall sejak pukul 10 pagi. “Saya kebetulan termasuk dalam DPT, jadi saya datang jam 10 dan pagi itu relatif lancar,” ungkap Dyah.

Dyah juga ikut mengantre pada pukul 15:30 waktu setempat demi mengantar anaknya yang berusia 17 tahun, yang masuk dalam DPK.

“Saat itu, antrean sudah mengular panjang, dari Druitt Street sampai berbelok ke Kent Street,” tambah Dyah.

Hingga akhir pencoblosan pada pukul 6 sore, massa paling depan pagar Town Hall mulai berteriak dan bertahan hingga pukul 7 malam.


Terancam Golput Sistematis

Menanggapi kejadian ini, Ketua TPS 08 Town Hall, Subagyo Efendi, menyatakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) sudah melakukan pemungutan suara sesuai prosedur: dibuka selama 10 jam sejak pukul 8 pagi hingga 6 sore dan membuka kesempatan untuk DPK selama satu jam terakhir.

“Namun, kami tidak menyangka akan ada pertumbuhan jumlah DPK sebanyak itu. Sesuai aturan, kami sudah menyediakan surat suara sebanyak 2 persen dari jumlah DPT Sydney yang berjumlah sekitar 25.381," ujar Efendi kepada reporter Tirto, Senin kemarin (15/4/2019).

"Kami sudah ngebut agar semua bisa memilih. Namun, waktunya tetap tidak cukup karena banyak sekali,” tambahnya.

KPPSLN sempat melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan apakah waktu pemungutan suara diperpanjang atau tidak. Mereka mencapai kata sepakat untuk tidak diperpanjang. Efendi tak menjelaskan kepada Tirto soal pertimbangan keputusan tersebut.

Sementara di Konsulat Jenderal RI Sydney, sempat terjadi kericuhan lantaran ada seseorang yang diduga bernama Samsul Bahri, yang melarang calon pemilih mencoblos pada hari itu.


Mengenai hal ini, Efendi menegaskan di KPPSLN tidak ada yang bernama Samsul Bahri. Hal itu dipertegas dari Surat Keputusan KPPLN Sydney yang menunjukkan tidak ada nama Samsul Bahri dalam daftar kepengurusan.

“Saya juga bingung, bagaimana bisa ia berada di dalam venue dan keluar seolah-olah sebagai petugas. Kalau kata teman-teman di sini, ia relawan. Nanti saya cek kronologisnya,” terang Efendi.


Di Jakarta, Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Ma'ruf melalui Direktur Hukum, Irvan Pulungan, yang mengaku menerima sejumlah laporan dari calon pemilih di luar negeri, terutama di Sydney, berkata bahwa "ada dugaan penyelenggara di sana yang merupakan simpatisan dari paslon 02."

Dari insiden ini, ratusan WNI di Sydney terancam golput secara sistematis. Mereka mendesak agar KPU mengadakan pemungutan suara ulang. Desakan yang sama diminta pula oleh pihak TKN Jokowi-Ma'ruf.

“Kami ingin pemilihan suara yang jujur dan bersih,” kata Irvan.


Kendati demikian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman belum memastikan akan memenuhi permintaan tersebut. Menurutnya, masih harus dicari solusi terbaik dengan berkoordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu.

"Itu yang harus dicek dulu, [masalahnya] masuk kategori yang mana? Kemudian direspons dengan cara bagaimana," kata Arief di kantor Kementerian Polhukam, Senin kemarin (15/4/2019).

Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan menarik lainnya Restu Diantina Putri
(tirto.id - Politik)

Reporter: Restu Diantina Putri
Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Fahri Salam