Pemilu di Sydney Ricuh, JK: Waktu Nyoblos Harus Lebih Fleksibel

Jusuf Kalla mengatakan selain waktu yang tidak fleksibel, menurutnya kericuhan yang terjadi pada pemilu di luar negeri juga karena pemilu Indonesia terlalu rumit.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 15 Apr 2019 22:32 WIB,

Diperbarui 16 Apr 2019 09:40 WIB

Waktu baca ±2 menit

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, ANTARANews/Fransiska Ninditya

tirto.id -

Sempat terjadi ketegangan di Sydney Town Hall saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 di Australia.

Di lokasi tersebut terdapat lima tempat pemungutan suara (TPS) untuk warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, kedepan perlu ada waktu yang lebih fleksibel untuk memilih bagi para WNI yang sedang merantau atau yang tinggal di luar negeri.

Hal itu juga dilakukan agar pemilih bisa melaksanakan hak pilihnya dengan baik.

"Jadi tambah waktu, ya harus fleksibel," kata dia di Ice BSD, Tangerang, Senin (15/2/2019).

JK mengatakan selain waktu yang tidak fleksibel, menurutnya kericuhan juga terjadi karena pemilu yang terlalu rumit.

Pasalnya, menurut JK saat ini yang terjadi adalah menggabungkan skema pemilihan presiden dan pemilihan anggota calon legislatif dalam satu waktu.

"Efek yang diperkirakan bahwa pemilu kita begitu rumit. Kedua juga tentu antusiasme daripada masyarakat kita di luar itu naik dibanding dengan lima tahun lalu," jelas dia.

Ia menjelaskan, butuh waktu 12 hingga 15 menit untuk satu orang menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Dengan banyaknya kertas suara yang harus dicoblos menurutnya membuat durasi mencoblos menjadi panjang, dan hal ini yang terjadi pada TPS di Australia dan beberapa negara lain.

"Butuh waktu yang lama, setidaknya butuh waktu 12-15 menit untuk satu orang. Kalau TPS-nya kurang," ujar dia.

Pemilu 2019 di luar negeri, menjadi sorotan lantaran terjadi sejumlah masalah. Empat wilayah yakni Osaka (Jepang), Sydney (Australia), Hong Kong dan Kuala Lumpur (Malaysia) menjadi perhatian saat ini karena masalah pemilih yang membludak dan ditutupnya TPS.

Sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat di luar negeri banyak yang tak bisa mengunakan hak pilihnya.

Hal tersebut menurutnya kian diperparah oleh partisipasi pemilih di luar negeri yang meningkat, sementara ketersediaan waktu untuk menggunakan hak suara terbatas.

Sebab, menurut JK dengan adanya persoalan semacam ini tentu akan merugikan kedua kubu peserta pemilu yang sedang bersaing.

Jumlah potensi suara untuk kedua kubu juga menjadi berkurang karena persoalan ini.