tirto.id - Petisi Rakyat Tolak Pemilu Curang dan Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Rabu (24/4/2019).
Mereka menuntut Bawaslu mengusut kecurangan Pemilu 2019 yang diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dari pantuan Tirto, massa terlihat membawa berbagai poster bertuliskan: 'Pemilu Curang, Rakyat Berang', 'Pemilu Curang, Nasib Bangsa Dipertaruhkan', bahkan terdapat ornamen peti jenazah berkain putih yang dituliskan 'Pemilu Brutal, Innalillahi'.
Koordinator aksi Jumhur Hidayat mengatakan, pengunjuk rasa meminta kepada Bawaslu untuk menyatakan secara nasional pemilu ini curang dan menegaskan tuduhan itu disertai bukti-bukti.
"Ini bukan soal Prabowo dan Jokowi tetapi ini soal demokrasi yang sedang dibajak oleh tirani yang ingin menguasai Indonesia,” kata Jumhur saat beraudiensi dengan komisioner Bawaslu, Rabu (24/4/2019).
Jumhur yang juga mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI ) ini menilai kecurangan sudah berlangsung terang-terangan.
"Kalau ada orang-orang yang berusaha bermain dengan kecurangan dan mendesain pemilu curang rakyat akan melawan," kata dia.
Aksi ini juga diikuti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Ferry meminta agar Bawaslu gerak cepat menindaklanjuti tuntutan ini.
Menurut dia, bila Bawaslu tak cepat bertindak, maka masyarakat akan mencari alternatif untuk merespons dugaan kecurangan ini.
"Bawaslu agar punya sikap, menunjukkan wibawa Bawaslu terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat," kata Ferry.
Ia mengklaim, menemukan kecurangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif seperti di Boyolali, Jawa Tengah dan juga Selangor, Malaysia yang melibatkan sejumlah orang, karena ada surat suara yang dicoblos.
Kecurangan kuantitatif, kata dia, ditemukannya saat terjadi kesalahan memasukkan data. Ferry mengklaim pihaknya semakin banyak menemukan jenis kecurangan ini.
"Input tanpa C1 asli itu jumlahnya sangat banyak. Itu bukan human error tapi human order," ujar Ferry.
Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, tidak ada satu pihak pun yang menginginkan adanya kecurangan dalam pemilu.
Menurut dia, Bawaslu juga tidak bisa secara sepihak menyatakan Pemilu 2019 curang, karena harus diperkuat oleh sejumlah bukti.
"Ya, enggak ada yang mau pemilu curang. Kita lihatlah prosesnya. Kemudian alat buktinya apa, untuk menyatakan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu banyak sekali komponennya. Kita harus melihat laporan-laporannya," kata Bagja.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali
