DEN Perluas GovTech untuk Reformasi Subsidi Energi hingga UMKM

tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital yang sebelumnya diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak akan berhenti pada program perlindungan sosial. Pemerintah berencana memperluas pemanfaatan GovTech untuk mendukung reformasi subsidi energi, penyaluran bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas penerimaan negara, percepatan perizinan usaha, hingga transparansi penegakan hukum.

“Ke depan, transformasi digital ini tidak hanya dikhususkan untuk bantuan sosial, tetapi juga akan diperluas guna mendukung penyaluran bantuan UMKM, reformasi subsidi energi, peningkatan kualitas penerimaan negara, percepatan perizinan usaha, serta transparansi penegakan hukum," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (15/7/2026).

Keberhasilan Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi

Luhut menyebut, dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas program tersebut ke 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 38,7 juta penduduk atau setara dengan 12,5 juta keluarga.

Selain itu, keberhasilan piloting digitalisasi di Banyuwangi membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat, sederhana, dan tepat sasaran.

"Masyarakat tidak lagi dibebani proses administrasi yang panjang dan berbelit. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan reformasi tata kelola yang meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya.

Rapor Positif Ekonomi RI dan Antisipasi Risiko Geopolitik

Selain membahas perkembangan digitalisasi pemerintahan, DEN juga melaporkan kondisi terkini perekonomian nasional kepada Prabowo. Luhut menyebut kebijakan ekonomi Indonesia masih memperoleh kepercayaan internasional, hal itu tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat S&P yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB+ dengan prospek stabil.

S&P juga dinilai memberikan respons positif terhadap konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui Danantara yang dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi dan pengelolaan aset negara. Selain itu, lembaga tersebut menilai positif komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai risiko yang berasal dari ketegangan geopolitik global. Apalagi, menurut Luhut eskalasi konflik internasional berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan tekanan inflasi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas usaha.

“Kami telah menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai perlunya menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan contingency plan untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu dunia usaha, serta mendorong aktivitas ekonomi pada semester II tahun ini. Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, koordinasi kebijakan makroekonomi, fiskal, dan moneter harus terus diperkuat,” terang Luhut.

Pemerintah, kata dia, juga akan terus menjaga kelancaran rantai pasok, memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik guna menjaga daya saing ekonomi nasional.

"Saya percaya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makro, tetapi juga oleh keberanian melakukan reformasi dan memanfaatkan teknologi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan konsistensi reformasi dan semangat untuk terus berbenah, kami optimistis Indonesia akan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi negara yang lebih maju,” tutup Luhut.