Menuju konten utama

Luhut Sebut GovTech Bisa Cegah Terulangnya Krisis 1998

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan ungkap peran GovTech dalam menjaga stabilitas ekonomi RI dan mencegah manipulasi bansos.

Luhut Sebut GovTech Bisa Cegah Terulangnya Krisis 1998
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddi Indra Wijaya (kanan) bersiap menyampaikan keterangan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis implementasi Government Technology (GovTech) berbasis akal imitasi (AI) mampu membentengi Indonesia dari risiko terulangnya krisis keuangan kelam seperti tahun 1997-1998.

Luhut bilang, GovTech mengintegrasikan data lintas kementerian, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan pelayanan publik secara transparan bisa membuat masyarakat lebih sejahtera.

"Dia bertanya apakah peristiwa 1997-1998 bisa terjadi? Saya bilang, itu impossible itu terjadi, sepanjang pemerintah ini memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Kesejahteraannya apa? Yang paling bagus dilakukan sekarang adalah melalui Government Technology yang berbasis AI," katanya, dalam acara Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth di The Tribrata, Dharmawangsa, Kamis (18/6/2026).

Luhut mengaku, penjelasan ini diberikannya saat bertemu dengan petinggi BlackRock, perusahaan aset manajemen asal Amerika Serikat di kantornya baru-baru ini.

Lebih lanjut Luhut menjelaskan, integrasi data dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) akan membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab berani bermain-main dengan pemerintah. Sebab, seluruh data bisa dilacak.

"Dan sebenarnya bisa di-trace, siapa yang bermain-main. Ini harganya bener nggak? Pelaksanannya bener nggak?" tambahnya.

Tidak hanya itu, GovTech yang nantinya akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dinilai akan membuat bantuan sosial (bansos) yang seringkali dijadikan sebagai alat politik dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

"Nanti warganya nggak bisa dimanipulasi lagi untuk partai pendukung, karena misalnya bansos, karena semua sudah terdata. Jadi, nggak bisa misalnya saya kepala desa bilang, 'kamu dapat bansos, tapi pilih saya', tidak akan terjadi lagi," tutur Luhut.

Di sisi lain, dengan data yang nantinya akan terkumpul secara terpusat, para menteri maupun kepala lembaga tidak bisa lagi membohongi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, ke depan kebijakan yang akan dirumuskan bisa menjadi lebih terstruktur dan terarah.

"Menurut hemat saya, akan membuat kita sangat sangat data driven. Jadi, presiden dalam proses pengambilan keputusannya tidak bisa dibohongi lagi dari bawah, asal Bapak senang kasih data yang palsu. Ada masalah, kita cari solusinya. Kalau datanya ada, tidak ada masalah. Jadi, jangan kita tadi takut melihat masalah, kita lihat masalah dan kita cari solusi," tegas Luhut.

Baca juga artikel terkait KRISIS EKONOMI atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah