Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah terus mematangkan rencana konversi penggunaan liquified petroleum gas (LPG) ke compressed natural gas (CNG). Wacana penggunaan CNG terus bergulir seiring dengan ambisi pemerintah untuk melakukan penghematan subsidi energi, apalagi penggunaan CNG diklaim menghemat subsidi energi hingga 40 persen.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan melakukan konversi LPG ke CNG dalam rangka penghematan belanja subsidi energi. Meski ada penghematan, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada pengguna rumahan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta bantuan energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
"CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (6/5/2026).
Ia menyampaikan, penghematan tersebut berasal dari seluruh rantai pasok CNG yang dapat dipenuhi dari sumber gas domestik, berbeda dengan LPG yang 75-80 persen masih bergantung pada impor. Dengan konversi ini, Bahlil memperkirakan, Indonesia bisa menghemat devisa sekitar Rp130 triliun-Rp137 triliun.
Dalam kesempatan yang berbeda, menurut Bahlil, Kementerian ESDM masih mengkaji rencana menjadikan CNG sebagai alternatif gas melon. Kini, pemerintah juga sedang mengujicobakan tabung CNG berukuran 3 kilogram.
Di satu sisi, ia menyatakan, tabung CNG berukuran 12 kilogram dan 20 kilogram telah digunakan sektor perhotelan maupun restoran. Penggunaan tabung CNG untuk industri hotel dan restoran diklaim lebih efisien daripada tabung LPG.
"Tapi kan rakyat kan enggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu, [beli tabung CNG berukuran] 20 kilogram. Nah, ini yang kita lagi godok, ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Untuk mendapatkan teknologi yang [tabung] 3 kilogramnya, ini lagi kita tes," urai Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).
Ia menyampaikan, pemerintah mengimpor LPG hingga 8,6 juta ton per tahun. Dengan impor itu, devisa Indonesia disebut hanya untuk membeli LPG hingga Rp120 triliun-Rp160 triliun.
Di satu sisi, pemerintah juga masih harus menggelontorkan subsidi LPG hingga Rp80 triliun-Rp500 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah berupaya mencari alternatif LPG, yakni dengan menggunakan CNG.
"Nah, tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG," tuturnya.
"Kalau sudah diuji selesai, aspek keselamatannya, itu mau berapa pun di Indonesia ada. Karena kan gas kita kan oversupply," imbuh Bahlil.
Terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengaku pemerintah tengah menyiapkan 15 unit purwarupa tabung CNG untuk masyarakat. Belasan tabung berukuran setara 3 kilogram ini akan menjalani serangkaian pengujian di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) mulai Juli 2026.
Pengujian akan difokuskan pada aspek keamanan, meliputi uji tekanan tabung dan keandalan katup (valve) yang terintegrasi dengan tabung impor dari Cina. Kemudian, uji coba penerapan CNG akan dilakukan bertahap dengan dimulai dari kota besar di Pulau Jawa yang memiliki jaringan pipa gas memadai.
"Kita prioritaskan dulu yang dari pipa. Biar harganya lebih ekonomis. Makanya uji cobanya Pak Menteri sudah sampaikan di kota-kota besar di Pulau Jawa dulu. Yang memang jalur gas dari pipanya lebih banyak," jelas Laode di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Pelaksanaan Tidak Murah
Sejumlah analis menilai rencana penggunaan CNG memang berpotensi mengurangi beban subsidi energi dan ketergantungan impor LPG. Namun, pemerintah akan mengeluarkan investasi besar untuk memenuhi ambisi tersebut serta memperhatikan aspek keamanan dalam pelaksanaannya.Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menilai, peralihan ke CNG akan menguntungkan pemerintah karena dapat menekan impor LPG yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional. Dengan berkurangnya impor, beban subsidi energi dalam APBN disebut berpotensi menurun.
"Iya benar akan menguntungkan pemerintah karena dapat mengurangi impor LPG dan tentu beban subsidi energi di APBN bisa berkurang," tuturnya melalui pesan singkat, Kamis (9/7/2026).
Namun, Bisman mengingatkan, penggunaan CNG dalam bentuk tabung untuk setiap rumah tangga kurang ekonomis sekaligus memiliki tantangan dari aspek keselamatan. Menurut dia, penyaluran CNG akan lebih tepat dilakukan melalui jaringan gas untuk kawasan perumahan agar lebih efisien dan aman.
"Mestinya lebih tepat adalah penyaluran CNG melalui jaringan untuk kawasan perumahan atau permukiman. Jadi dengan skema kawasan ini akan lebih efisien, lebih aman, dan biaya distribusinya lebih rendah," ujarnya.
Selain itu, Bisman juga menyampaikan, pemerintah tetap harus mengeluarkan biaya investasi yang besar pada tahap awal implementasi program. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), jaringan distribusi, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
"Ya tentu harus ada modal atau biaya investasi di awal. Di tahap awal pemerintah perlu menyiapkan investasi yang besar untuk membangun SPBG, jaringan distribusi, dan infrastruktur pendukung. Tetapi jika dikembangkan berbasis kawasan hunian, kebutuhan investasi dapat lebih efisien dibanding memasang fasilitas CNG di setiap rumah," lanjut dia.
Senada, Ekonom CORE M Ishak Razak menyebutkan, peralihan dari LPG ke CNG memang berpotensi memberikan keuntungan fiskal bagi pemerintah. Ia menilai, proyeksi penghematan subsidi sebesar Rp27 triliun-Rp30 triliun per tahun serta penghematan devisa sekitar USD5 miliar per tahun masih masuk akal karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
"Rencana pemerintah beralih dari LPG ke CNG memang punya potensi menguntungkan secara fiskal. Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi bisa mencapai Rp27-30 triliun per tahun, bahkan ada proyeksi penghematan devisa hingga sekitar US$5 miliar per tahun karena mengurangi impor LPG yang selama ini mendominasi kebutuhan nasional," urainya melalui pesan singkat, Kamis.
Meski begitu, Ishak menilai, manfaat tersebut tidak akan diperoleh secara instan. Sebab, pemerintah harus lebih dulu menanggung biaya pengadaan jutaan tabung CNG, pembangunan fasilitas distribusi, hingga proses pengujian keamanan yang membuat kebutuhan investasi awal menjadi cukup besar.
"Program ini memang membutuhkan belanja anggaran besar di awal. Ditambah lagi kebutuhan membangun infrastruktur distribusi, fasilitas pengisian, dan proses uji keamanan yang masih berjalan, sehingga total investasi awal bisa cukup signifikan meski belum ada angka resmi yang dirilis," ujarnya.
Menurut Ishak, keuntungan fiskal dari program tersebut kemungkinan baru akan terasa dalam jangka menengah hingga panjang setelah infrastruktur selesai dibangun dan implementasi CNG meluas secara nasional.
Karena itu, ia lebih mendorong pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai solusi jangka panjang karena pembangunan infrastrukturnya dapat dilakukan secara bertahap sehingga beban anggaran lebih terkendali.
"Berbeda dengan CNG yang butuh pengadaan jutaan tabung sekaligus, pembangunan jargas bisa dilakukan bertahap per wilayah sehingga beban anggarannya lebih terkendali dan berkelanjutan dari tahun ke tahun," tutur Ishak.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran lebih besar dengan peralihan ke CNG. Ia mengeklaim, penggunaan CNG dapat menghemat subsidi energi.
"Tidak keluar, malah bisa hemat subsidinya," ucapnya melalui pesan singkat, Kamis (9/7/2026).
Menurut dia, penggunaan CNG telah berjalan untuk industri hotel dan tempat makan. Penggunaan CNG kemudian diperluas untuk kebutuhan rumah tangga mulai Agustus 2026.
Saat kembali ditanya apakah pemerintah tidak akan menanggung biaya besar di awal peralihan, Djoko hanya menyatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya besar karena program sudah berjalan di sektor non rumah tangga.
"CNG sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu untuk hotel, restoran dan kafe-kafe, Agustus nanti untuk yang rumah tangga," urainya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
