Masuk tirto.id
tirto.id - Realisasi anggaran belanja subsidi dan kompensasi energi meroket hingga 266,5 persen pada Maret 2026. Kementerian Keuangan mencatat pembayaran subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp118,7 triliun atau setara 26,6 persen dari pagu dalam APBN 2026. Ini terdiri dari Rp66,5 triliun kompensasi dan Rp52,5 triliun subsidi.
"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik," demikian bunyi penjelasan dalam bahan publikasi APBN KiTa edisi April 2026, Kamis (30/4/2026).
Lonjakan belanja subsidi energi tersebut juga merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan lebih tinggi dari 2022, yang naik 80,1 persen imbas disrupsi rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina.
Publikasi tersebut juga menggarisbawahi bahwa volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi.
Meski demikian, pemerintah menilai Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menghadapi tekanan serupa, termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Dalam laporan yang sama, pemerintah menegaskan komitmen menjaga ketersediaan energi bersubsidi bagi masyarakat. Peningkatan realisasi subsidi dan kompensasi juga sejalan dengan kenaikan volume penyaluran sejumlah komoditas energi.
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi tercatat meningkat 9,2 persen secara tahunan menjadi 3,17 juta kiloliter. Sementara itu, distribusi LPG 3 kilogram naik 3,8 persen menjadi 1,42 juta kilogram. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga bertambah 2,4 persen menjadi 42,9 juta pelanggan.
Di luar energi, pemerintah juga mencatat kenaikan pada komoditas subsidi lainnya. Penyaluran pupuk meningkat 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton, sedangkan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) naik 8,9 persen menjadi 1,1 juta debitur.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar, serta volume konsumsi energi guna mengendalikan beban subsidi dalam APBN 2026, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Editor: Hendra Friana
