Indeks Subsidi Energi

Ketiga skema tersebut antara lain seluruh subsidi berubah jadi BLT, sebagian subsidi menjadi BLT atau pemberian subsidi dengan kenaikan harga barang.

Prabowo ingin data terkait penerima subsidi energi dijadikan satu secara terpadu oleh BPS.

Menurut Budiman, ke depan bantuan bukan sekadar uang tunai, tapi juga pemberdayaan masyarakat. 

Fahmy Radhi menyambut baik rencana ini karena menurutnya, skema subsidi energi kepada barang memang masih salah sasaran.

Perubahan asumsi kurs dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 per dolar AS membuat subsidi energi berkurang dari Rp204,53 triliun menjadi Rp203,41 triliun.

Harga LPG non subsidi atau non PSO tidak akan naik karena adanya pembatasan pengguna LPG subsidi.

Potensi jebolnya kuota subsidi energi tahun ini dikarenakan pola konsumsinya yang belum mampu dikendalikan secara optimal.

Arifin Tasrif mengusulkan, besaran ICP untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 70 hingga 80 dolar AS per barel.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2022 mencapai Rp551,2 triliun.

Pemerintah telah melunasi pembayaran utang kompensasi dan subsidi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebesar Rp470 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membayarkan subsidi kepada PT Pertamina dan PT PLN dengan frekuensi tiga bulan sekali mulai 2023.

Puan mengeklaim pemulihan ekonomi pasca-pandemi dirasakan masyarakat berkat dukungan persetujuan anggaran yang diberikan DPR RI.

Kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk listrik dari semula Rp0 menjadi Rp41 triliun.

Windfall profit yang diterima negara dari lonjakan harga-harga komoditas tak cukup menutupi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp698 triliun.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini akan menciptakan kesenjangan semakin melebar.

KemenESDM mendukung program tepat sasaran dan mulai menggulirkan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dimanfaatkan dalam pembelian BBM.

Kemenkeu mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp336,7 triliun.

Kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite saat ini masih menunggu keputusan tiga menteri.

Jokowi mengatakan, besaran subsidi energi dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) begitu besar jika dibandingkan dengan negara lain.

Kemenkeu mengaku sudah mencairkan biaya kompensasi sebesar Rp104,8 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) hingga Juli 2022.