Indeks Subsidi Energi

Jokowi sebut salah satu alasan pemerintah memberikan subsidi BBM hingga Rp502 triliun karena tidak ingin didemo warga hingga berhari-hari.

Pemerintah disarankan menyerahkan harga Pertamax dan Pertamax ke atas kepada PT Pertamina (Persero) sesuai keekonomian.

Kemenkeu memberi sinyal akan menghapus pemberian subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik secara bertahap.

Fahmy Radhi mengingatkan Pertamina agar saat harga minyak dunia turun, maka harga BBM dan LPG non-subsidi harus disesuaikan kembali.

Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemerintah tetap akan memberikan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di 2023.

Fahmy pesimistis penerapan aplikasi MyPertamina akan mendukung kebijakan pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.

Kelebihan anggaran belanja tidak lepas dari upaya pemerintah menambah alokasi bujet bayar kompensasi dan subsidi energi, kata Sri Mulyani.

Fahmy Radhi menilai komparasi Jokowi berlebihan. Sebab besaran subsidi yang diberikan masih kalah besar dengan total biaya proyek IKN.

Jokowi menyebut pemerintah tidak bisa seterusnya memberikan subsidi karena APBN sangat terbatas.

Mamit melihat kendala lain implementasi pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina adalah kurangnya infrastruktur telekomunikasi.

Kemenkeu akan menjaga daya beli masyarakat untuk kebutuhan pangan dan energi. Salah satunya melalui tambahan subsidi dan kompensasi di APBN 2022.

Fahmi menilai jika pemberian subsidi melalui pembatasan pembelian pertalite dengan penetapan kriteria konsumen, maka sangat tidak tepat.

Pemerintah mempertimbangkan melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

Persetujuan DPR memastikan BBM, LPG, dan listrik yang disubsidi tidak naik. Erick Thohir klaim ini bukti negara hadir untuk masyarakat.

Demi menekan beban keuangan pemerintah, Menteri ESDM mengimbau masyarakat menggunakan BBM dan gas LPG sesuai dengan kemampuannya.

Pemerintah didorong menambah subsidi energi menjadi Rp200 triliun untuk mengatasi disparitas harga energi dari non-subsidi ke subsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan pemberian subsidi energi di lapangan saat ini tidak tepat sasaran.

Realisasi belanja subsidi energi per Oktober 2021 naik 20 persen dari Rp81,3 triliun pada Oktober 2020.

Skema subsidi energi untuk listrik & LPG 3 Kg akan diubah dari berbasis komoditas menjadi berbasis langsung ke penerima.

Sri Mulyani menjelaskan meningkatnya anggaran subsidi energi di 2022 dipengaruhi perkembangan asumsi dasar harga BBM, khususnya solar.