tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sudah mencairkan biaya kompensasi sebesar Rp104,8 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) hingga Juli 2022. Kompensasi ini diberikan untuk menahan harga BBM dan listrik agar tidak naik di tengah kondisi ketidakpastian global.
"Dari [pagu] Rp293,5 triliun ini kita sudah cairkan Rp104,8 triliun. Bayangkan tahun lalu semester I kita belum bayar serupiah pun buat kompensasi. Tahun ini I semester kita sudah bayarkan Rp104,8 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita, secara daring, Kamis (11/8/2022)
Total pagu kompensasi yang disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR tahun ini nilainya mencapai Rp293,5 triliun. Nilai itu sudah termasuk dengan penambahan anggaran kompensasi sebesar Rp275 triliun.
"Tahun ini anggaran kompensasi ini melonjak tinggi, tahun lalu hanya Rp48 triliun, sekarang mencapai Rp293 triliun," ujarnya.
Selain kompensasi, anggaran subsidi disediakan pemerintah pada tahun ini juga meningkat tajam. Dari Rp99,6 triliun tahun sebelumnya menjadi Rp116,2 triliun di 2022. Anggaran meningkat itu untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terjadi inflasi tinggi
"Artinya pemerintah tahan guncangan yang terjadi di berbagai barang-barang yang disubsidi ini. BBM Solar dan minyak tanah, LPG 3 kg, listrik yang bersubsidi, pupuk dan kredit usaha rakyat yang suku bungnya disubsidi pemerintah," jelasnya.
Berdasarkan catatannya, realisasi penyaluran untuk BBM solar dan minyak tanah sebesar 8,6 juta kiloliter, LPG 3 kg 3,8 juta metrik ton, listrik subsidi 38,5 juta pelanggan, pupuk 4,6 juta ton, debitur KUR 4,4 juta, dan penyaluran KUR Rp207,4 triliun.
"BBM, LPG, listrik dan pupuk ini pemerintah tahan guncangan harga yang sangat tinggi di global dan tidak diubah di dalam negeri, ini menyebabkan kenapa belanja subsidi naik jadi Rp116,2 triliun hanya dalam satu semester," ungkapnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
