tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp336,7 triliun. Subsidi ini menyangkut biaya kompensasi untuk BBM, LPG, hingga listrik.
"Dalam hal ini kita mendapatkan angka Rp336,7 triliun lebih rendah dari Rp502 triliun karena faktor harga asumsi lebih rendah, nilai tukar dan volume tetap kita kendalikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Kantor DJP Kemenkeu, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Sri Mulyani mengatakan penurunan anggaran untuk subsidi BBM tersebut bakal diimbangi dengan pengendalian volume BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Menurutnya, jika volume BBM yang disubsidi tidak dikendalikan maka anggarannya bakal bisa lebih besar.
"Tentu kita berharap jumlah dari juta kiloliter untuk Pertalite, Solar, jumlah LPG itu tetap dikendalikan karena kalau tidak pasti akan melewati bahkan yang Rp502,4 triliun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol," ucap dia.
Di samping itu, Sri Mulyani juga menjelaskan alasan di balik asumsi harga minyak dunia yang lebih rendah di dalam RUU APBN 2023. Presiden Joko Widodo sendiri telah menyampaikan bahwa asumsi harga minyak dunia tahun depan di level 90 dolar AS per barel.
"Sampai Juli rata-rata harga minyak 2022 adalah 104,9 dolar AS per barel. Jadi kalau tahun depan 90 dolar AS kita berasumsi dengan dunia yang lebih menurun growth-nya maka permintaan terhadap minyak juga mungkin lebih soft dan ini akan menimbulkan pressure lebih rendah dan harga minyak jadi lebih rendah," beber Sri Mulyani.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
