tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, besaran subsidi energi dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) begitu besar jika dibandingkan dengan negara lain. Besaran subsidi tahun ini dialokasikan sebesar Rp502 triliun diberikan untuk menahan harga BBM susidi, LPG, dan listrik agar tidak naik.
"Gede sekali tapi apakah angka Rp502 triliun itu terus kuat kita pgertahankan? Kalau bisa Alhamdulilah artinya rakyat tidak terbebani. tetapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?" kata Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Namun jika APBN tidak kuat, maka seluruh masyarakat harus mengerti dan memahami. Terlebih negara-negara lain harga BBM-nya sudah berada di Rp17.000 - Rp18.000 per liter atau dua kali lipat dari harga bahan bakar di Indonesia.
"Iya memang harga keekonomiannya seperti itu," kata dia.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, dalam rapat bersama dengan Jokowi pemerintah memang belum membahas terkait potensi pengurangan subsidi di tahun depan. Namun sejauh ini, pemerintah masih menghitung kemampuan dalam memberikan subsidi.
"Seluruh pembantu presiden menteri sedang menghitung karena ini juga sudah masuk tahun politik, takutnya jadi persoalan lain, dihitung sesuai kemampuan. Intinya pemerintah punya keinginan kuat meringankan beban masyarkat," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tetap akan memberikan subsidi BBM di 2023. Pernyataan ini merespon kekhawatiran banyak pihak yang menyebutkan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak dunia.
"Kalau harga internasional bergerak, pertanyaannya di dalam negerinya akan tetap sama atau gak? Kalau tetap sama seperti sekarang ya berarti konsekuensinya subsidinya kita hitung. Perbedaan tadi dikalikan berapa jumlah konsumsinya. Nah ini yang disiapkan di dalam RUU APBN 2023," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Sofitel Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).
Namun, Bendahara Negara tersebut enggan membocorkan berapa besaran subsidi harga BBM yang pemerintah gelontorkan tahun depan. Pemerintah nantinya akan mengandalkan proyeksi dari para ahli sebelum menentukan besaran subsidi di dalam APBN 2023.
Besaran subsidi tersebut sangat bergantung dari harga minyak di pasar global. Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan forecasting atau proyeksi terkait harga minyak global tahun depan bakal jadi kunci utama pemerintah membuat besaran subsidi BBM.
"Ini semua forecast kita lihat dan kita tanya semua ahli gimana sih kira-kira situasi pasar energi tahun depan," tutur Sri Mulyani.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
