Masuk tirto.id
tirto.id - Fitch Rating menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk melampaui batas defisit fiskal yang diatur undang-undang sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) tanpa langsung memicu penurunan peringkat kredit. Namun, pelebaran defisit hanya bisa dilakukan sementara sebagai respon pemerintah terhadap gangguan ekonomi global akibat perang di Timur Tengah.
"Jika pemerintah berkomunikasi dengan sangat jelas kepada pasar dan menunjukkan komitmen kuat terhadap jalur konsolidasi fiskal ke depan, saya rasa hal itu tidak akan memicu penurunan peringkat dalam waktu dekat,” ujar Direktur Peringkat Negara di Fitch, George Xu, kepada Reuters di sela-sela konferensi tahunan Fitch Rating, di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).
Sementara itu, Fitch Ratings bulan lalu menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif dengan alasan meningkatnya ketidakpastian serta melemahnya kredibilitas dalam pengambilan kebijakan—salah satu dari serangkaian tekanan yang dihadapi ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu sepanjang 2026.
Meski begitu, penurunan prospek tersebut belum memperhitungkan dampak perang Iran yang semakin memperumit risiko fiskal.
Xu menjelaskan pelebaran defisit fiskal dapat dilakukan seiring dengan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Pasalnya, dengan keputusan tersebut lonjakan biaya subsidi yang harus ditanggung negara sudah mulai terdorong.
Pada dasarnya, para pembuat kebijakan, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah membahas kemungkinan defisit yang lebih lebar akibat perang, termasuk potensi anggaran tekor mencapai 4 persen dari PDB.
Itu jauh lebih besar ketimbang skenario dasar untuk defisit fiskal 2026 yang saat ini berada di level 2,9 persen—masih di bawah batas yang ditetapkan sebesar 3 persen, tapi lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 2,7 persen.
Pemerintah menegaskan tidak akan melampaui batas 3 persen tersebut di tengah kekhawatiran akan reaksi negatif dari investor. Namun, menurut Fitch, jika ada pelonggaran batas defisit selama satu tahun, tidak serta-merta akan memicu penurunan peringkat.
Sebaliknya, jika pemerintah menjalankan defisit yang lebih tinggi dari batas undang-undang secara berkelanjutan dalam jangka panjang, akan melemahkan fundamental kredit dan memicu penurunan peringkat.
“Jika pemerintah pada dasarnya memanfaatkan (perang) sebagai alasan untuk mempertahankan defisit yang jauh lebih tinggi dalam jangka waktu panjang, kami akan menilai ulang arah rasio utang tersebut … dan itu dapat berujung pada tindakan penurunan peringkat,” tutur Xu.
Dia menambahkan, dengan terbatasnya reformasi struktural yang sedang disiapkan, terdapat risiko pemerintah akan secara signifikan melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai target pertumbuhan ambisius sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kemungkinan inilah yang membuat Fitch menurunkan rating Indonesia.
Namun, soal rating Indonesia mendatang, Xu mengaku akan mencermati berbagai cara yang mungkin digunakan pemerintah untuk mengakali batas defisit, termasuk pemanfaatan Danantara untuk membiayai belanja publik.
Di sisi moneter, perluasan mandat bank sentral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian dan berpotensi mengalihkan fokus dari tugas utamanya dalam menstabilkan rupiah, yang pada Kamis sempat menyentuh rekor terendah di level Ro17.320 per dolar AS.
Berdasarkan rancangan undang-undang yang saat ini tengah dibahas di parlemen, mandat Bank Indonesia dapat diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil dan penciptaan lapangan kerja.
“Hal itu justru akan memperumit mandat kebijakan mereka dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan kebijakan,” tandas Xu.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
