tirto.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mematangkan model bisnis pada enam lokasi groundbreaking proyek peternakan ayam sebelum memutuskan ekspansi ke titik lainnya. Langkah strategis senilai Rp20 triliun ini juga menjadi upaya pemerintah dalam memutus rantai monopoli industri ayam yang selama ini dikuasai segelintir korporasi besar.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengembangkan bisnis peternakan ayam di enam lokasi. Proses groundbreaking dari proyek ini pun sudah berjalan.
"Kita ingin protein berkecukupan dan inginnya harganya lebih affordable atau terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Dony di Hotel Mulia, Selasa (28/4/2026).
Dony menjelaskan, proyek ini dikerjakan Danantara sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pihaknya belum memiliki rencana penambahan titik groundbreaking lainnya di luar enam titik yang sudah berjalan. Dony bilang bahwa pihaknya masih akan melihat model bisnis dari enam lokasi yang sudah berjalan terlebih dahulu.
"Sementara masih enam ini, akan kita lihat dulu bisnis modelnya. Setelah itu kita akan lihat, kalau misal menguntungkan, kita akan buka lagi," katanya.
Adapun, proyek peternakan ayam ini juga untuk memutus monopoli industri ayam. Pasalnya, menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat ini sekitar 70 persen industri ayam dan telur dalam negeri hanya dikuasai oleh dua perusahaan.
Bahkan, ia menyebut perputaran uang yang dikantongi kedua perusahaan tersebut mencapai Rp400 triliun setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan.
"Ini yang menguasai hanya dua perusahaan aku tidak sebut. Nilainya ini Rp554 triliun [perputaran uang dari industri ayam dan telur secara keseluruhan], setelah ada MBG Rp653 triliun. Artinya, hampir Rp400 triliun, Rp380 triliun, itu dua orang," ujarnya di Gudang Beras, dikutip akun YouTube Kementerian Pertanian, Minggu (26/4/2026).
Amran menyadari, penguasaan industri oleh segelintir korporasi ini membuat rakyat tidak kunjung berdaulat.
"Kapan rakyat ini berdaulat? Kapan ekonomi rakyat ini bergerak?" tanyanya kepada para pengamat pertanian yang hadir dalam acara tersebut.
Dony Soroti Konversi Lahan Sawah Jadi Gedung
Di sisi lain, pada kesempatan yang sama Dony juga menyoroti ironi swasembada pangan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa berkelanjutan jika kebutuhan pangannya tidak mampu dipenuhi sendiri.
"Dengan kondisi global yang terjadi, kita harus mampu memikirkan ketahanan kita," ucapnya.
Dony mengkritik maraknya konversi lahan sawah menjadi bangunan komersial di berbagai daerah. Menurutnya, praktik ini terlalu mudah terjadi dan berujung pada ketergantungan pangan terhadap negara lain.
"Coba kita lihat di beberapa daerah. Gampang sekali, dulu sawah sekarang sudah jadi bangunan. Bahkan ada yang akibatnya jadi macet," ungkapnya.
Ia mencontohkan apa yang terjadi di Bali, lahan sawah hampir habis dikonversi menjadi bangunan yang tidak tertata dengan baik.
"Dan itu di banyak daerah lainnya. Menyebabkan kita memiliki ketergantungan hanya untuk pangan saja kita harus ketergantungan dengan negara lain," tambah Dony.
Karena itu pemerintah pun menjalankan sejumlah program untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain pencetakan sawah baru, pengembangan irigasi, penambahan pompa, serta pengembangan kebun jagung dan bawang yang selama ini masih diimpor.
Ia juga mengungkapkan bahwa Bulog saat ini justru kehabisan gudang dan harus menambah kapasitas untuk mengabsorpsi seluruh hasil pertanian rakyat.
"Inilah alasan kenapa kemudian kita harus memiliki ketahanan di bidang pangan dengan swasembada di bidang pangan," tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id






































