Daftar Program Paket Ekonomi 2025 & Penyerapan Tenaga Kerja

tirto.id - Pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi hingga akhir Desember 2025. Simak rincian daftar program paket ekonomi 2025 dan penyerapan tenaga kerja.

Paket Ekonomi 2025 menjadi upaya pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV 2025 dan membuka lebih banyak peluang kerja. Paket tersebut terdiri dari bantuan sosial (bansos), insentif, magang berbayar, dan lowongan kerja.

Masyarakat dapat menjadi penerima manfaat, baik dalam program yang bersifat bantuan sosial, insentif maupun lowongan kerja melalui program penyerapan tenaga kerja.

Rincian Program Paket Ekonomi 2025 & Penyerapan Tenaga Kerja

Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

Melansir unggahan Kemenkop @kemekop, berikut daftar rincian program stimulus ekonomi atau Paket Ekonomi 2025 & Penyerapan Tenaga Kerja:

Delapan Program Akselerasi di 2025

1. Magang bergaji UMP

Program magang bergaji UMP ini dibuka bagi lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan sektor industri.

Pada tahap awal, target penerima manfaat magang bergaji UMP sebanyak 20 ribu orang, selama enam bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program magang bergaji UMP 2025 senilai Rp198 miliar.

2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

PPh 21 DTP sebelumnya telah berlaku di sektor padat karya. Kemudian, pemerintah memperluas ke sektor parawisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerima perluasan ini sebanyak 552 ribu pekerja dan diberikan 100 persen PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan, dengan anggarannya sebesar Rp120 miliar.

3. Bantuan Pangan

Pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan selama 2 bulan ke depan (Oktober dan November) dengan menyaluran 10 kilogram beras. Adapun anggaran yang disiapkan sebesar Rp7 triliun.

Program ini menjadi program dengan alokasi terbesar, yakni Rp7 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan. Pemerintah akan melakukan evaluasi pada bulan Desember guna mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program.

4. Bantuan Iuran JKK dan JKM

Pemerintah juga meluncurkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik.

Program tersebut menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50% selama 6 bulan. Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan sebesar Rp174 juta bagi dua orang anak. Melalui JKM, ahli waris juga akan berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta.

5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja. Hal ini termasuk cicilan, uang muka, ataupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen.

Langkah ini didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun alokasi anggaran program ini Rp150 miliar ditanggung BPJS dengan target 1.050 unit rumah.

6. Padat karya tunai (Cash for Work) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Program ini berlangsung pada periode September hingga Desember 2025, dengan sasaran 609.465 penerima manfaat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun melalui Kemenhub.

7. Percepatan Deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko untuk mempermudah investasi, dengan mengintegrasikan sistem antar-Kementerian/Lembaga serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 miliar per RDTR dengan jumlah penerima manfaat mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.

8. Program Perkotaan

Pemerintah juga akan memberlakukan program perkotaan dengan pilot project beberapa program di kota-kota besar, salah satunya adalah di Jakarta untuk peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi.

Program yang Dilanjutkan di 2026

Terdapat empat program yang dilanjutkan pada 2026 dalam rangka meningkatkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut rinciannya:

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan dan penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sector pariwisata
3. PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah (BPU).

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Koperasi Merah Putih

Sebanyak 80.000 unit Koperasi Merah Putih ditargetkan menyerap 1 juta tenaga kerja pada kurun waktu saat ini hingga Desember 2025.

2. Perkebunan rakyat.

Pemerintah menargetka replanting perkebunan rakyat seluas 870.000 hektare lahan selama dua tahun, dengan leading sector-nya Kementerian Pertanian. Program ini ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,6 juta tenaga kerja. Komoditas prioritasnya, yakni tebu, kakao, kelapa, kopi, kacang mete, dan pala.

3. Kampung Nelayan Merah Putih

Pemerintah menargetkan 4 ribu titik sebagai program kampung nelayan dengan tenaga kerja yang terserap 200 ribu pekerja. Program ini menjadi salah satu program jangka panjang pemerintah.

4. Revitalisasi Tambak Pantura

Pemerintah akan merevitalisasi tambak pantura seluas 20 ribu hektare dan bisa menyerap sebanyak 168 ribu tenaga kerja.

5. Modernisasi Kapal Nelayan

Modernisasi kapal-kapal nelayan ini tepatnya sebanyak 1.000 kapal. Airlangga mengatakan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.

Adapun kapal-kapal yang dimodernisasi itu mencakup 1.000 kapal dengan bobot 30 GT (gross tonnage). Kemudian, 200 kapal 150 GT, 200 kapal dengan bobot 200 GT, 170 kapal 300 GT, 10 kapal 600 GT, dan dua kapal 2.000 GT.