Masuk tirto.id
tirto.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah. Paket ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas produksi domestik.
Paket senilai Rp16,23 triliun ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 5,3 persen di tengah tantangan global dan domestik.
“Di satu sisi menjaga daya beli masyarakat (demand side), di sisi lain memperkuat kapasitas produksi (supply side)," ujar Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, kepada Tirto, Selasa (16/9/2025).
Paket stimulus ini mencakup sejumlah program yang langsung menyasar pemulihan daya beli masyarakat, termasuk bantuan pangan 10 kg beras selama Oktober-November 2025 untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp7 triliun.
Selain itu, terdapat perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe yang mencakup 552.000 pekerja, serta diskon iuran JKK/JKM 50 persen bagi pekerja non-upah termasuk pengemudi transportasi online.
Shinta menegaskan bahwa program bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM, hingga perpanjangan PPh 21 DTP diharapkan dapat memperkuat daya beli dan konsumsi rumah tangga dalam menghadapi tantangan middle-class squeeze atau kelas menengah yang terjepit, yang selama ini menjadi motor permintaan domestik.
“Dalam situasi global yang penuh turbulensi, stimulus ini ibarat injeksi adrenalin, memberi pesan bahwa mesin ekonomi Indonesia tidak hanya bertahan, tapi harus berlari lebih cepat,” tuturnya.
Di sisi produksi, paket stimulus menyasar penguatan sektor strategis dan penciptaan lapangan kerja melalui program magang untuk 20.000 lulusan perguruan tinggi, program padat karya tunai melalui Kemenhub dan Kemen PUPR, serta lima program penyerapan tenaga kerja andalan termasuk Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan revitalisasi tambak.
Paket stimulus juga menyentuh aspek reformasi struktural melalui deregulasi perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, modernisasi kapal nelayan dengan pembangunan 1.000 kapal baru, dan revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di wilayah Pantura.
Shinta Kamdani menekankan bahwa deregulasi, modernisasi kapal nelayan, revitalisasi tambak, dan platform UMKM kota adalah contoh pembentukan modal (capital formation) yang meningkatkan kapasitas produksi.
Meski menyambut positif, ia mengingatkan pentingnya eksekusi yang tepat sasaran. Shinta Kamdani menegaskan bahwa disain kebijakan penting, namun eksekusi dari kebijakan tersebut jauh lebih penting. Apalagi anggaran yang disediakan cukup besar, termasuk penempatan dana pemerintah di Himbara yang sebesar Rp200 triliun.
"Policy design is important, but execution is everything". Jika distribusi dana Rp200 trilliun hanya menumpuk di bank, efeknya minimal,” ucapnya.
Dia menekankan, harus ada monitoring sistem yang memastikan penyaluran cepat, transparan, dan benar-benar sampai ke pelaku usaha di lapangan.
Lebih jauh dia menyebut, dunia usaha tentu membutuhkan insentif untuk percepatan, tetapi lebih dari itu, yang juga tidak kalah penting adalah pembenahan struktural.
“Jika ingin percepatan investasi, jawabannya jelas: pangkas high-cost structure, dan sederhanakan regulasi,” ucapnya.
Menurutnya, dunia usaha hari ini menghadapi biaya tinggi yang luas dan menyeluruh. Biaya berbisnis di dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga dari sisi biaya logistik, biaya energi, hingga cost of compliance dari birokrasi.
“Semuanya menjadi friksi yang menggerogoti total factor productivity,” ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
