tirto.id - Panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan sepuluh nama Calon Pimpinan (capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK. Nama-nama tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma, Selasa (1/10/2024) jelang keberangkata ke Nusa Tenggara Timur.
Sepuluh nama Capim KPK tersebut antara lain Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitnah Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.
Sementara itu, nama-nama Cadewas KPK hasil Pansel KPK antara lain Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.
Wakil Ketua Pansel Capim dan Cadewas KPK, Arif Satria, mengeklaim bahwa seluruh nama hasil seleksi memiliki reputasi dan jejak rekam yang baik. Ia pun mengatakan, Pansel KPK mengklarifikasi isu miring berkaitan Capim dan Cadewas KPK dalam proses seleksi.
Perlu diketahui, publik sempat menyoroti lolosnya nama Johanis Tanak dalam seleksi KPK. Tanak, yang merupakan Wakil Ketua KPK periode ini atau periode 2019-2024, disorot saat salah satu Pansel KPK sekaligus Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, tentang sikap KPK periode ini saat ini yang belum menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK.
Arif menyebut, nama-nama yang dipilih Pansel KPK telah mengklarifikasi segala dugaan dan tudingan publik saat mengikuti seleksi. Ia mengakui hasil klarifikasi tokoh bermasalah dalam tes selama ini menjadi pertimbangan Pansel KPK dalam meloloskan 10 nama Capim dan Cadewas KPK.
"Jadi ada klarifikasinya," kata Arif dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah forum diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
"Rekan-rekan media kita undang, rekan-rekan CSO kita undang, rekan-rekan akademisi kita undang, pebisnis juga kita undang, dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi, kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan Cadewas," kata dia.
Ke depan, nama-nama hasil seleksi Capim KPK akan diserahkan Presiden Jokowi ke DPR RI periode 2024-2029 untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Sedangkan nama Cadewas KPK akan dipilih langsung oleh Jokowi melalui konsultasi dengan DPR RI.
"Pengumumannya dalam waktu dekat. Secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi Presiden akan meneruskan. Kami menyerahkan dan Presiden akan meneruskan nama-nama itu kepada DPR," kata Arief.
Capim dan Cadewas KPK yang Tak Bisa Diharapkan
Harus diakui, hasil seleksi Pansel KPK kali ini didominasi oleh penegak hukum. Berdasarkan penelusuran Tirto, 10 nama Capim KPK dan 10 nama Cadewas yang diserahkan ke Presiden Jokowi banyak berasal dari penegak hukum.
Pertama, di tingkat Capim KPK ada Johanis Tanak. Johanis Tanak merupakan Wakil Ketua KPK yang berlatar belakang jaksa. Selain Tanak, kandidat berlatar belakang jaksa yang masuk 10 Capim KPK terpilih adalah Fitroh Rohcahyanto. Fitroh adalah salah satu jaksa 'alumni' KPK. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK. Kini, Fitroh menjabat sebagai jaksa fungsional di Jampidsus Kejaksaan Agung.
Selain Fitroh, mantan Direktur Penyidikan KPK, Komjen (purn) Setyo Budianto, juga lolos. Berbeda dengan Fitroh yang berasal dari korps Adhyaksa, Setyo berasal dari korps Bhayangkara atau kepolisian. Namun, Setyo bertugas di Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai Irjen Kementan.
Kolega Setyo yang lolos seleksi Capim KPK dan berlatar belakang kepolisian adalah Irjen Djoko Poerwanto. Djoko saat ini masih aktif sebagai Kapolda Kalimantan Tengah.
Di luar korps Adhyaksa dan Bhayangkara, sejumlah hakim juga lolos. Ibnu Basuki Widodo dengan latar belakang hakim di Pengadilan Tinggi Manado. Lalu ada Ida Budhiati sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meski Ida berlatar belakang kepemiluan, perempuan berkelahiran 23 November ini malang-melintang dalam menyidangkan perkara hukum pemilu.
Selain penegak hukum, ada juga petinggi lembaga negara yang lolos seleksi. Agus Joko Pramono, yang lama berkarier di BPK, lolos seleksi Capim KPK. Agus merupakan mantan Wakil Ketua BPK selama OKtober 2019-Agustus 2023. Sebelum menjadi Wakil Ketua BPK, Agus sudah pernah menjadi Anggota II dan Anggota III BPK.
Selain Agus, nama Poengky Indarti juga lolos seleksi Capim KPK. Poengky merupakan salah satu Anggota Kompolnas periode 2019-2024. Kemudian ada nama Michael Rolandi Cesnanta sebagai Kepala BPKD Jakarta.
Terakhir adalah Ahmad Alamsyah Saragih yang pernah menjabat sebagai Anggota Ombudsman dan bagian dari pendiri PT Tera Binar Persada.
Sementara itu, 10 nama Cadewas KPK juga diisi dari beragam lembaga dengan latar belakang penegak hukum. Dari korps Bhayangkara ada Irjen (purn) Benny Jozua Mamoto. Benny merupakan mantan polisi yang sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Terakhir, Benny menjabat sebagai Komisioner Kompolnas usai purnawirawan.
Kemudian Kombes (purn) Iskandar Mz. Iskandar pernah berkarir sebagai Direktorat Pidana Korupsi Markas Besar Polri. Masih dari kepolisian, ada Kombes Mirwazi yang sempat menjadi Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh.
Dari unsur jaksa ada nama Wisnu Baroto yang karir akhirnya sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
Kemudian, dari sisi hakim, ada beberapa nama yakni Gusrizal. Pria yang juga mertua komedian Kiki Saputry ini tengah berkarir sebagai hakim dan saat ini menjabat ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Selain Gusrizal, ada Sumpeno yang menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta.
Di luar penegak hukum, ada juga dari kementerian dan lembaga maupun organisasi publik. Dari sisi pemerintah adalah Elly Fariani. Elly saat in menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dari sektor perbankan juga cukup banyak yakni Chisca Mirawati, yang berprofesi sebagai anggota Asosiasi Bank Asing, Hamdi Hassyarbaini, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Superbank dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun di sektor keuangan, dan terakhir adalah Heru Kreshna Reza, yang saat ini tercatat sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia.
Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan. Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, menegaskan bahwa nama-nama yang lolos itu memiliki banyak konflik kepentingan.
Praswad menuturkan, konflik kepentingan dapat dilihat dari proses pemilihan yang dilakukan oleh Presiden RI. Hal itu berkaca dari pemilihan KPK lima tahun lalu melalui intervensi Presiden, kondisi KPK saat ini, menurut Praswad dalam keadaan kacau.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Perlu diketahui, kondisi lembaga antirasuah dalam 5 tahun ini disebut berada dalam titik nadir. Hal itu dikaitkan dengan proses seleksi Pansel KPK 2019-2024 yang disebut-sebut bermasalah. Pansel KPK kala itu meloloskan nama Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK. Padahal, Firli sempat hampir disidang etik karena bertemu dengan Tuan Guru Bajang, Zainul Majid atau TGB saat KPK tengah menyelidiki kasus korupsi di NTB.
Aksi meloloskan Firli berimbas pada gangguan di internal KPK. Sejumlah kebijakan kontraproduktif dilakukan Firli ke lembaga antirasuah, salah satunya dengan melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memecat sejumlah pegawai KPK yang selama ini menangani kasus besar seperti Novel Baswedan.
Oleh karena itu, Praswad meminta Capim KPK yang masih terikat kedinasan dengan institusi sebelumnya untuk mundur dan tidak memiliki loyalitas ganda dengan KPK, terutama para Capim KPK yang berasal dari kalangan penegak hukum. Ia khwatir kehadiran Capim KPK berloyalitas ganda akan menimbulkan konflik kepentingan.
"Monoloyalitas adalah harga mati untuk menjaga independensi KPK," kata dia.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mengungkapkan jika latar belakang para Capim KPK saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan KPK. Ia beralasan, KPK saat ini membutuhkan independensi penindakan, kerja sama antar-lembaga, sumber daya manusia, anggaran dan akuntabilitas serta integritas. Namun, spesifikasi tersebut, menurut Agus, tak ditemukan dalam Capim KPK saat ini.
"Jika ingin KPK semakin kuat dan makin dipercaya publik. Sayangnya, panitia seleksi tampaknya lebih mengedepankan selera aktor-aktor politik seperti Presiden dan kelompok kekuasaan lain," katanya.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, menilai, Capim maupun Cadewas KPK yang dipilih Pansel KPK periode 2019-2024 tidak melibatkan unsur masyarakat sipil. Hal itu terlihat dari sedikitnya jumlah perwakilan masyarakat sipil di capim dan cadewas KPK.
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
"KPK-nya bisa ketularan penyakit dari institusi penegak hukum lain. KPK-nya bisa digunakan untuk melindungi institusi dan aparat dari penegak hukum lain begitu," kata dia.
Zaenur pesimistis dengan nasib KPK di masa depan. Ia melihat KPK lima tahun ke belakang akan sama seperti lembaga antirasuah saat dipimpin Firli Bahuri.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.
Terlepas dari keraguan publik, KPK masih berharap DPR dapat memilih Capim dan Cadewas KPK terbaik dalam fit and proper test demi upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik.
"Harapannya setelah diserahkan nama-nama 10 orang ini, para wakil rakyat di Komisi III dapat memilih yang terbaik dari yang terbaik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, saat dihubungi Tirto, Rabu (2/10/2024).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
