Indeks Seleksi Pimpinan Kpk 2024-2029

Selain 5 Anggota Pimpinan KPK terpilih, 5 Anggota Dewas KPK 2024-2029 ikut mengucap sumpah di depan Prabowo, Senin (16/12/2024).

Puan menilai para Pimpinan KPK bisa saling melengkapi dalam bertugas 5 tahun mendatang.

Lakso menyoalkan bagaimana KPK bisa memberantas korupsi jika para Pimpinan KPK berasal dari aparat penegak hukum yang lembaganya diawasi KPK.

Anggota DPR, Nasir Djamil, meminta Setyo tidak melakukan kesalahan pimpinan di era sebelumnya seperti melanggar etik dan memimpin KPK kolektif kolegial.

Habiburokhman memastikan nama Capim dan Calon Dewas KPK terpilih akan disahkan di rapat paripurna terdekat, yakni pekan depan, secara bersamaan.

Mantan Wakil Ketua BPK RI ini tercatat memiliki harta total Rp18,6 miliar dalam laporan akhir sebagai Wakil Ketua BPK pada September 2023 lalu.

Habiburokhman berdalih tidak bisa mengarahkan Anggota DPR di Komisi III karena mereka memiliki hak masing-masing untuk memilih kandidat.

Total harta Setyo tercatat tanpa utang dan dilaporkan dalam laporan periodik dengan jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.

Alex mengatakan, OTT memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terminologi tertangkap tangan sudah diatur di KUHP.

Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.

Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.

Nasir mengatakan, jadwal fit and proper test Capim dan Cadewas KPK bisa berubah jika Komisi III DPR RI belum menerima surat presiden.

Ghufron beralasan, Prabowo sebagai presiden berwewenang untuk menganulir hasil seleksi Capim maupun Cadewas KPK berdasarkan hasil Pansel KPK buatan Jokowi.

MAKI berencana menggugat ke PTUN atas surat presiden pemilihan Pimpinan dan Dewas KPK karena dinilai melanggar hukum.

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai Capim dan Cadewas hasil seleksi Pansel KPK tidak sesuai kebutuhan KPK di masa depan.

Ateh mengatakan, penyerahan 10 nama Capim KPK dan 10 Cadewas KPK ke Presiden pada Selasa (1/10/2024) mengakhiri masa kerja Pansel KPK 2024-2029.

Pahala Nainggolan enggan menanggapi tentang kasus gratifikasi jet pribadi anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, karena hal tersebut ranah pimpinan KPK.

Johanis Tanak menjawab alasan KPK saat ini sulit mengejar Harun Masiku dan isu etik yang sempat melibatkan dirinya beberapa waktu lalu.

KPK ingin wawancara Cadewas dan Capim KPK digelar terbuka agar pelaksanaan seleksi berjalan transparan dan akuntabel.