Menuju konten utama
TirtoEco

Bisakah Perang Iran-AS Sembuhkan Kecanduan Kita pada Plastik?

Berpuluh-puluh tahun, hidup kita berkelindan dengan plastik, bahkan sampai menubuh. Kini, perang membuat "zat adiktif" itu sukar diperoleh.

Bisakah Perang Iran-AS Sembuhkan Kecanduan Kita pada Plastik?
ilustrasi peradaban plastik. FOTO/iStockphoto
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Dunia sedang dilanda krisis plastik, sesuatu yang sebenarnya juga menjadi sumber masalah bagi kehidupan. Kondisi darurat plastik ini disebabkan oleh eskalasi perang Iran vs. AS-Israel, yang membuat industri petrokimia–penghasil bahan baku plastik macam nafta–terpaksa mengalihkan rute kargo karena jalur Selat Hormuz ditutup. Padahal, sekitar 40 persen bahan baku plastik rumah tangga, seperti polypropylene dan polyethylene, diimpor dari Asia Barat.

Asia, yang disebut-sebut sebagai konsumen tertinggi plastik, langsung kelabakan. Cina, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara, menggunakan sekitar sepertiga dari total plastik di seluruh dunia.

Laporan OECD menunjukkan, total penggunaan plastik di Asia Tenggara dan Asia Timur terus meningkat sejak 1990, dan mencapai 152 juta metrik ton pada 2022.

Tentu saja angka setinggi itu mendapatkan kecaman dari para aktivis lingkungan. Misalnya pada 15 Juni 2022, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) berdemonstrasi di area Indonesia Convention Exhibition (ICE), gelanggang milik PT Unilever Indonesia Tbk, tempat mereka biasa menghelat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka menyuarakan bahwa langkah daur ulang dari Unilever hanyalah bualan. Sebab, kebanyakan sampah tersebut tidak dapat didaur ulang secara berkelanjutan dan aman, sebagaimana klaim perusahaan selama ini.

Alih-alih solutif, langkah refuse-derived fuel, yang terus dikampanyekan Unilever, menjangkit penyakit kronis. Emisi daur ulangnya makin mencemari saluran air dan kualitas udara, memperburuk kondisi lingkungan, serta memecut perubahan iklim.

Nahas lagi di Korea Selatan. Lima aktivis Greenpeace dihukum tahanan rumah, buntut aksi damai memblokade kapal tanker yang hendak mengangkut propylene di kompleks penyulingan Hyundai Daesan pada 30 November 2024.

Maka, ketika harga plastik melonjak, respons publik lewat keluhan dan pertanyaan majal menyulut tanda tanya lebih general: mampukah efek domino perang menyembuhkan kecanduan manusia terhadap plastik?

Dari Alternatif Menjadi Primer

Bagai ditimpa durian runtuh, rangkaian tabung dan kantong kertas ramah lingkungan yang dipromosikan Yonwoo, produsen kemasan kosmetik asal Korea Selatan, mendulang untung besar, di luar skenario perusahaan. Perang Iran vs. Israel-AS, yang telah mengacaukan rute embargo plastik, justru menjadi berkah bagi mereka.

Perang benar-benar membikin harga plastik melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Itulah yang memicu peningkatan permintaan hingga tiga kali lipat kepada Yonwoo untuk opsi kemasan berbasis kertas.

Bahkan, ritel raksasa macam L’Oreal dari Prancis juga meminta pasokan lebih untuk pembungkus kosmetiknya, utamanya tabung kertas untuk tabir surya atau losion, dengan komposisi campuran plastik konvensional hanya 20 persen.

Revolusi tersebut makin masuk akal mengingat krisis plastik berkonsekuensi pada kenaikan harga produk secara signifikan, dengan luaran yang sebetulnya senantiasa sama.

Produsen plastik pembungkus asal Jepang, Mitsubishi Chemical dan Sanipak, telah menyatakan akan menaikkan harga sekitar 30 persen untuk beberapa produk, imbas kenaikan biaya bahan baku. Mereka memilih menaikkan harga, daripada mengurangi margin produksi.

Taman Wisata Laut Teluk Kupang dipenuhi sampah

Seorang warga menarik tali perahu melewati tumpukkan sampah di Pesisir Taman Wisata Laut Teluk Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (29/1/2026). Sampah kiriman berupa plastik tersebut memenuhi pesisir akibat terbawa aliran air hujan dari permukiman sekitar yang bermuara ke laut, kondisi tersebut mencemari kawasan wisata laut dan mengancam ekosistem pesisir. ANTARA FOTO/Mega Tokan/bar

Tahun lalu, Trump memimpin konferensi global guna mengentaskan polusi sampah plastik yang kian menggunung, bersama para negara langganan produsen plastik di dunia. Namun, perundingan tersebut menemui kebuntuan sebab negara-negara pemasok sampah plastik, yang dipimpin Uni Eropa, menolak melakukan pembatasan.

Oleh produsen impor yang berfokus pada produksi kemasan nonplastik, perundingan itu dianggap hanya “tipuan” Trump. Tujuannya adalah membuat AS—dengan Trump—seolah telah berupaya maksimal menyongsong perubahan iklim global. Padahal, itu lebih mirip kedok muslihat.

Bagi Luke Anderson, manajer pengembangan Lastic Taiwan (produsen material biodegradable berbahan dasar bambu), Trump justru “memblokade” akses ekspor kemasan ramah lingkungan dari Taiwan ke AS. Itu berkaitan dengan pemberlakuan bea tambahan untuk impor AS pada 2025 lalu.

Dampaknya, perusahaan maskapai penerbangan AS, yang menyukai material Lastic Taiwan untuk menggantikan peranti makan plastik sekali pakai sebagai kebutuhan pramusaji mereka, kehilangan minat.

Di sisi lain, Gaone International, perusahaan industri masker wajah asal Korea Selatan, mengaku kelabakan jika harus mengganti kemasan produknya dalam waktu kilat. Sebab, pengujian material untuk kemasan berbahan dasar lain membutuhkan waktu sehingga perusahaan terpaksa memangkas produksi harian menjadi antara 10 dan 20 persen, sambil mencari pemasok kemasan baru.

Rakyat, Korban Utama Keganasan Industri Kemasan Plastik

Bukan perusahaan raksasa macam L’Oreal atau kebijakan ekspor-impor negara yang paling menderita akibat melonjaknya harga plastik. Justru rakyatlah korban paling tercekik ketika hampir seluruh produk berbahan dasar plastik mengalami kenaikan.

“Masyarakat, yang seharusnya terbebas dari beban rantai pasok industri nan rapuh, mesti ikut menanggung kerugian akibat ketergantungan terhadap plastik yang dirawat oleh industri dan pemerintah,” kata Ibar Akbar, Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, ketika diwawancarai Tirto pada Jumat (3/4/2026).

Pihak yang tak campur baur dalam urusan perang, yakni rakyat, dipaksa menenggak getir dampak konflik geopolitik.

Wahyu Eka Styawan, aktivis urban dan kebijakan tata ruang Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengatakan, mendorong daur ulang semata merupakan bentuk solusi palsu yang gagal menjawab akar persoalan.

Permasalahan utamanya bukan terjadi di hilir—pada tangan konsumen—ketika plastik sekali pakai ini berakhir di pembuangan dan tak terurai. Kecanduan plastik justru dipicu praktik ekonomi linear yang hanya memperparah ketimpangan krisis sampah.

“Jika negara tetap mempertahankan model ekonomi linear dan hanya memindahkan krisis dari hulu ke hilir dari ekstraksi ke pengelolaan sampah, maka kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial akan terus berulang. Deforestasi, pencemaran laut dan daratan, konflik ruang hidup hingga beban kesehatan masyarakat adalah konsekuensi logis dari industri plastik,” kata Wahyu.

Pabrik Botol Plastik

Pabrik Botol Plastik. foto/istockphoto

Maksudnya, krisis sampah atau kecanduan plastik tak akan bisa ditumpas jika permasalahan hulu kepalanya tak lebih dulu tumpas. Dengan kata lain, krisis kecanduan plastik dapat dimafhumi berakar dari kebijakan struktural.

Mengatasi kecanduan karena konsumsi plastik harusnya bukan dimulai dari tangan konsumen, melainkan dikendalikan dari sumber awalnya. Selain mengurangi limbah industri, harus ada upaya mendekonstruksi produk yang merusak lingkungan, dan mengalihkan dukungan negara kepada sistem daur ulang dan ekonomi rakyat.

Penyakit Kronis yang Susah Diobati

Desakan dan protes silih berganti, tetapi toh belum ada perubahan begitu berarti untuk krisis plastik kemasan sekali pakai. Sekalipun inovasi tak pernah kehilangan asa, konsumsi plastik dunia terus merajalela. Serupa lingkaran setan tak ada ujung, krisis tersebut ialah wujud praktik gali lubang tutup lubang para kompeni plastik global.

Perdebatan mengenai efek domino perang Iran vs Israel-AS terhadap proses rehabilitasi plastik mungkin hanya berakhir menjadi utopia. Sebab, pada implementasinya, kecanduan ini bagai wabah yang sukar ditemukan penawarnya.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru membebaskan bea masuk LPG, dari awalnya 5-15 persen kini menjadi 0 persen, sebagai alternatif bahan baku nafta yang sulit didapat. Bahkan, presiden meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk memasok impor bahan baku selain dari Asia Barat.

Selain Indonesia, India kedapatan melakukan cara sama untuk mengatasi kelangkaan nafta.

Kondisi itu menunjukkan bahwa sekalipun dalam keadaan genting, plastik tetap menjadi properti seksi yang susah terganti. Kebutuhannya bahkan melebihi histeria dan kegentingan terhadap momok perang yang merenggut nyawa. Padahal, jika ditinjau dari analisis krisis lingkungan, pencemaran dan kerusakan akibat plastik tak ubahnya bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

Bahkan dari sisi sejarah, industri plastik kian menggurita ketika Perang Dunia II meradang. Nilon—ditemukan oleh Wallace Carothers pada 1935—menggantikan sutra untuk kebutuhan parasut, tali, pelindung tubuh, dan helm serdadu. Sementara itu, Plexiglas menyalip kaca untuk kokpit pesawat.

Sebagaimana tulis Susan Susan Frenkiel dalam Plastic: A Toxic Love Story (2011: 6), “Dalam produk demi produk, pasar demi pasar, plastik menantang bahan tradisional dan menang, menggantikan baja di mobil, kertas dan kaca dalam kemasan, dan kayu dalam furnitur. Bahkan kereta Amish sekarang sebagian terbuat dari plastik yang diperkuat serat yang dikenal sebagai fiberglass.”

Baca juga artikel terkait SAMPAH PLASTIK atau tulisan lainnya dari Abi Mu'ammar Dzikri

tirto.id - TirtoEco
Kontributor: Abi Mu'ammar Dzikri
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Fadli Nasrudin